Wamen P2MI Ungkap Peran Strategis Anggota Polri Aktif di KP2MI
Jum'at, 21 November 2025 - 13:35 WIB
loading...
Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Dzulfikar Ahmad Tawalla mengungkap peran strategis anggota Polri aktif yang bertugas di Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI). Foto: Dok Sindonews
A
A
A
JAKARTA - Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Dzulfikar Ahmad Tawalla mengungkap peran strategis anggota Polri aktif yang bertugas di Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI). Dia menilai kehadiran polisi aktif dalam struktur kelembagaan KP2MI amat penting.
Pelibatan Polri merupakan kebutuhan strategis mengingat kompleksitas persoalan migran ilegal dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). “Ini dari pandangan saya perlunya KP2MI membutuhkan penegakan hukum (Polri),” ujarnya di Jakarta, Jumat (21/11/2025).
Baca juga: Larangan Total bagi Polisi Aktif di Jabatan Sipil Dianggap Tidak Tepat
KP2MI dan Polri telah menyepakati pembentukan desk khusus untuk menangani pekerja migran ilegal dan TPPO. Keberadaan desk tersebut mempercepat proses penanganan karena koordinasi dapat dilakukan secara langsung.
“Dengan polisi aktif dalam struktur KP2MI, penegakan hukum terkait TPPO dapat lebih cepat dan efisien, karena koordinasi dan komunikasi lebih cepat serta pencegahan pengiriman PMI ilegal lebih bisa masif dilaksanakan,” katanya.
Pelibatan Polri merupakan kebutuhan strategis mengingat kompleksitas persoalan migran ilegal dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). “Ini dari pandangan saya perlunya KP2MI membutuhkan penegakan hukum (Polri),” ujarnya di Jakarta, Jumat (21/11/2025).
Baca juga: Larangan Total bagi Polisi Aktif di Jabatan Sipil Dianggap Tidak Tepat
KP2MI dan Polri telah menyepakati pembentukan desk khusus untuk menangani pekerja migran ilegal dan TPPO. Keberadaan desk tersebut mempercepat proses penanganan karena koordinasi dapat dilakukan secara langsung.
“Dengan polisi aktif dalam struktur KP2MI, penegakan hukum terkait TPPO dapat lebih cepat dan efisien, karena koordinasi dan komunikasi lebih cepat serta pencegahan pengiriman PMI ilegal lebih bisa masif dilaksanakan,” katanya.
Lihat Juga :
