Survei RPI: Tingkat Kepuasan Publik terhadap Kinerja Polri Capai 79,8 Persen
Rabu, 19 November 2025 - 21:59 WIB
loading...
Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Polri mencapai angka 79,8% berdasarkan survei nasional yang dilakukan oleh Rumah Politik Indonesia (RPI). Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Polri mencapai angka 79,8% berdasarkan survei nasional yang dilakukan oleh Rumah Politik Indonesia (RPI). Dari temuan survei RPI, responden yang menjawab tidak puas 2,4 persen, sedang atau netral sebesar 15,7 persen, dan sebesar 2,1 persen responden menilai tidak tahu atau memilih untuk tidak menjawab.
Baca juga: Hasil Survei: Kepuasan Publik Terhadap Pemerintahan Prabowo–Gibran Capai 82,44%
Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas mengatakan saat pihaknya ingin mendalami lebih lanjut alasan publik memberikan penilaian positif terhadap kinerja Polri, diperoleh dengan ragam jawaban dan yang tertinggi adalah terkait jangkauan dan struktur organisasinya yang dianggap sudah memadai.
“Dari pendalaman survei, alasan masyarakat memilih Polri sebagai lembaga penegak hukum dengan kinerja terbaik antara lain jangkauan dan struktur organisasi yang luas sebanyak 19,3 persen, lalu modernisasi teknologi kepolisian sebesar 18,1 persen, kemudian kolaborasi dengan lembaga lain sebanyak 14,5 persen," ujarnya saat merilis hasil survei RPI di Jakarta, Rabu (19/11/2025).
Ada pula yang menjawab peningkatan kualitas SDM 11,9 persen, lalu respons cepat terhadap kejahatan 11,2 persen, kemudian reformasi birokrasi dan pelayanan publik 9,8 persen. Terakhir, responden mengapresiasi dalam hal keberhasilan mengungkap kasus besar 9,1 persen dan yang menjawab tidak tahu/tidak jawab 6,1 persen,” kata Fernando.
Baca juga: Pakar Hukum Nilai Ijazah Asli Jokowi Seharusnya Ditunjukkan ke Roy Suryo Cs: Biar Seimbang Pembuktiannya
Survei itu juga memotret kinerja Polri sebagai lembaga penegak hukum (LPH) teratas. Ia menyebutkan bahwa secara umum, rating Polri itu berselisih tipis dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai institusi penegak hukum dan Polri dinilai sebagai LPH dengan kinerja terbaik.
“Dari data survei kita bisa dapati bahwa Polri memperoleh 20,5 persen yang tipis sekali jaraknya dengan institusi Kejaksaan Agung yang mendapat 19,9 persen menyusul kemudian Mahkamah Agung sebesar 18,5 persen, Komisi Yudisial 16,5 persen, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 12,9 persen dan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan 95 persen. Lalu responden yang tidak menjawab sebanyak 2.2 persen,” ulasnya.
Berdasarkan survei itu, Fernando menjelaskan bahwa meski saat ini LPH tengah mendapat sorotan dan sejalan dengan penekanan Presiden Prabowo Subianto terhadap agenda pemantapan supremasi hukum, secara umum masyarakat masih menaruh harapan besar.
“Dari survei RPI, kita bisa mengambil contoh kasus bagaimana kolaborasi melakukan kerja reformasi dengan transformasi Polri dapat paralel berjalan dan saling melengkapi. Baik tim transformasi yang dibentuk oleh Kapolri Pak Listyo Sigit dan Komite Reformasi yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto," ujarnya.
Dengan kata lain, kata dia, tidak ada resistensi dan dualitas sebagaimana sebagian persepsi publik dan Polri sendiri tidak ada resistensi terhadap tuntutan publik untuk mereformasi internalnya serta mau membuka diri. "Menurut saya pribadi, ini langkah yang patut diapresiasi,” tutur Fernando yang juga Pengamat Politik dari UTA’45 Jakarta ini
Survei nasional RPI digelar pada 9-15 November 2025. Responden survei ini adalah masyarakat di atas 17 tahun atau yang sudah memiliki hak pilih dan berasal dari 38 provinsi di Indonesia. Responden kemudian diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih.
Teknik sampling yang digunakan pada riset ini menggunakan multistage random sampling. Dan jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 1280 responden. Sedangkan margin of error sampel sebesar 2,8 persen pada tingkat kepercayaan sekitar 95 persen.
Baca juga: Hasil Survei: Kepuasan Publik Terhadap Pemerintahan Prabowo–Gibran Capai 82,44%
Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas mengatakan saat pihaknya ingin mendalami lebih lanjut alasan publik memberikan penilaian positif terhadap kinerja Polri, diperoleh dengan ragam jawaban dan yang tertinggi adalah terkait jangkauan dan struktur organisasinya yang dianggap sudah memadai.
“Dari pendalaman survei, alasan masyarakat memilih Polri sebagai lembaga penegak hukum dengan kinerja terbaik antara lain jangkauan dan struktur organisasi yang luas sebanyak 19,3 persen, lalu modernisasi teknologi kepolisian sebesar 18,1 persen, kemudian kolaborasi dengan lembaga lain sebanyak 14,5 persen," ujarnya saat merilis hasil survei RPI di Jakarta, Rabu (19/11/2025).
Ada pula yang menjawab peningkatan kualitas SDM 11,9 persen, lalu respons cepat terhadap kejahatan 11,2 persen, kemudian reformasi birokrasi dan pelayanan publik 9,8 persen. Terakhir, responden mengapresiasi dalam hal keberhasilan mengungkap kasus besar 9,1 persen dan yang menjawab tidak tahu/tidak jawab 6,1 persen,” kata Fernando.
Baca juga: Pakar Hukum Nilai Ijazah Asli Jokowi Seharusnya Ditunjukkan ke Roy Suryo Cs: Biar Seimbang Pembuktiannya
Survei itu juga memotret kinerja Polri sebagai lembaga penegak hukum (LPH) teratas. Ia menyebutkan bahwa secara umum, rating Polri itu berselisih tipis dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai institusi penegak hukum dan Polri dinilai sebagai LPH dengan kinerja terbaik.
“Dari data survei kita bisa dapati bahwa Polri memperoleh 20,5 persen yang tipis sekali jaraknya dengan institusi Kejaksaan Agung yang mendapat 19,9 persen menyusul kemudian Mahkamah Agung sebesar 18,5 persen, Komisi Yudisial 16,5 persen, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 12,9 persen dan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan 95 persen. Lalu responden yang tidak menjawab sebanyak 2.2 persen,” ulasnya.
Berdasarkan survei itu, Fernando menjelaskan bahwa meski saat ini LPH tengah mendapat sorotan dan sejalan dengan penekanan Presiden Prabowo Subianto terhadap agenda pemantapan supremasi hukum, secara umum masyarakat masih menaruh harapan besar.
“Dari survei RPI, kita bisa mengambil contoh kasus bagaimana kolaborasi melakukan kerja reformasi dengan transformasi Polri dapat paralel berjalan dan saling melengkapi. Baik tim transformasi yang dibentuk oleh Kapolri Pak Listyo Sigit dan Komite Reformasi yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto," ujarnya.
Dengan kata lain, kata dia, tidak ada resistensi dan dualitas sebagaimana sebagian persepsi publik dan Polri sendiri tidak ada resistensi terhadap tuntutan publik untuk mereformasi internalnya serta mau membuka diri. "Menurut saya pribadi, ini langkah yang patut diapresiasi,” tutur Fernando yang juga Pengamat Politik dari UTA’45 Jakarta ini
Survei nasional RPI digelar pada 9-15 November 2025. Responden survei ini adalah masyarakat di atas 17 tahun atau yang sudah memiliki hak pilih dan berasal dari 38 provinsi di Indonesia. Responden kemudian diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih.
Teknik sampling yang digunakan pada riset ini menggunakan multistage random sampling. Dan jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 1280 responden. Sedangkan margin of error sampel sebesar 2,8 persen pada tingkat kepercayaan sekitar 95 persen.
(shf)
Lihat Juga :
