Arah Pembangunan Pusat-Daerah Kerap Tak Sejalan, MPR Siapkan Haluan Negara
Selasa, 15 September 2020 - 06:47 WIB
loading...
Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema Pedoman Haluan Negara Sebagai Arah Perencanaan dan Pembangunan Nasional di Grand Ballroom Atria Hotel, Tangerang, Banten, Senin (14/9/2020).. FOTO/SINDOnews/ABDUL ROCHIM
A
A
A
TANGERANG - Arah pembangunan antara pusat dan daerah kerap kali tidak sejalan. Karena itu, diperlukan haluan negara sebagai pedoman dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad mengatakan, pedoman haluan negara diperlukan agar ada perencanaan pembangunan yang terintegrasi dari pusat hingga daerah. "Kita ingin punya pegangan bersama agar arah pembangunan itu konvergen, tidak divergen. Maka sebaiknya perlu Tap MPR," ujar Fadel di sela Focus Group Discussion (FGD) bertema 'Pedoman Haluan Negara Sebagai Arah Perencanaan dan Pembangunan Nasional' di Grand Ballroom Atria Hotel, Tangerang, Banten, Senin (14/9/2020).
Menurutnya, haluan negara muncul menjadi isu nasional yang dibicarakan rakyat Indonesia. Ada sebagian rakyat yang menganggap sangat penting hadirnya haluan negara, tapi ada juga yang merasa tidak perlu. MPR periode 2014-2019 telah mengkaji secara mendalam isu ini, dan MPR Periode 2019-2024 mendapatkan amanah untuk melanjutkan. (Baca juga: Ketua MPR RI Bamsoet Dukung Pengobatan Herbal Cina Huo Xiang Zheng Qi Ye Atasi Covid-19 )
"Agar lebih bagus kebijakan yang diambil nanti, pendalaman tidak hanya dilakukan di dalam MPR saja, tapi melibatkan elemen masyarakat lainnya seperti para akademisi, para pakar ketatanegaraan, tokoh masyarakat. Untuk itulah MPR kerap melakukan serap aspirasi," katanya.
Menurut mantan Gubernur Gorontalo itu, pandangan para profesional sangat dibutuhkan di tengah berbagai pendapat dan kontroversi seputar isu haluan negara.
Fadel mengungkapkan sebenarnya sistem perencanaan pembangunan nasional sudah lama diterapkan di Indonesia. Pada era Orde Lama, ada Pembangunan Nasional Semesta dan Berencana (PNSB). Di era Orde Baru, ada Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Era reformasi kemudian bergulir, GBHN berubah menjadi Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).
Kepada peserta FGD, Pimpinan MPR dari DPD ini menjelaskan pandangan-pandangannya tentang haluan negara. Dikatakannya, sistem pembangunan nasional mesti lebih konsisten arahnya serta terintegrasi dari pusat sampai daerah karena dalam NKRI seluruhnya harus adil. Pembangunan harus merata tanpa pengecualian. (Baca juga: Fadel Muhammad Desak Presiden Percepat Vaksin Covid-19 )
Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad mengatakan, pedoman haluan negara diperlukan agar ada perencanaan pembangunan yang terintegrasi dari pusat hingga daerah. "Kita ingin punya pegangan bersama agar arah pembangunan itu konvergen, tidak divergen. Maka sebaiknya perlu Tap MPR," ujar Fadel di sela Focus Group Discussion (FGD) bertema 'Pedoman Haluan Negara Sebagai Arah Perencanaan dan Pembangunan Nasional' di Grand Ballroom Atria Hotel, Tangerang, Banten, Senin (14/9/2020).
Menurutnya, haluan negara muncul menjadi isu nasional yang dibicarakan rakyat Indonesia. Ada sebagian rakyat yang menganggap sangat penting hadirnya haluan negara, tapi ada juga yang merasa tidak perlu. MPR periode 2014-2019 telah mengkaji secara mendalam isu ini, dan MPR Periode 2019-2024 mendapatkan amanah untuk melanjutkan. (Baca juga: Ketua MPR RI Bamsoet Dukung Pengobatan Herbal Cina Huo Xiang Zheng Qi Ye Atasi Covid-19 )
"Agar lebih bagus kebijakan yang diambil nanti, pendalaman tidak hanya dilakukan di dalam MPR saja, tapi melibatkan elemen masyarakat lainnya seperti para akademisi, para pakar ketatanegaraan, tokoh masyarakat. Untuk itulah MPR kerap melakukan serap aspirasi," katanya.
Menurut mantan Gubernur Gorontalo itu, pandangan para profesional sangat dibutuhkan di tengah berbagai pendapat dan kontroversi seputar isu haluan negara.
Fadel mengungkapkan sebenarnya sistem perencanaan pembangunan nasional sudah lama diterapkan di Indonesia. Pada era Orde Lama, ada Pembangunan Nasional Semesta dan Berencana (PNSB). Di era Orde Baru, ada Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Era reformasi kemudian bergulir, GBHN berubah menjadi Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).
Kepada peserta FGD, Pimpinan MPR dari DPD ini menjelaskan pandangan-pandangannya tentang haluan negara. Dikatakannya, sistem pembangunan nasional mesti lebih konsisten arahnya serta terintegrasi dari pusat sampai daerah karena dalam NKRI seluruhnya harus adil. Pembangunan harus merata tanpa pengecualian. (Baca juga: Fadel Muhammad Desak Presiden Percepat Vaksin Covid-19 )
Lihat Juga :
