Arah Pembangunan Pusat-Daerah Kerap Tak Sejalan, MPR Siapkan Haluan Negara

TANGERANG - Arah pembangunan antara pusat dan daerah kerap kali tidak sejalan. Karena itu, diperlukan haluan negara sebagai pedoman dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad mengatakan, pedoman haluan negara diperlukan agar ada perencanaan pembangunan yang terintegrasi dari pusat hingga daerah. "Kita ingin punya pegangan bersama agar arah pembangunan itu konvergen, tidak divergen. Maka sebaiknya perlu Tap MPR," ujar Fadel di sela Focus Group Discussion (FGD) bertema 'Pedoman Haluan Negara Sebagai Arah Perencanaan dan Pembangunan Nasional' di Grand Ballroom Atria Hotel, Tangerang, Banten, Senin (14/9/2020).

Menurutnya, haluan negara muncul menjadi isu nasional yang dibicarakan rakyat Indonesia. Ada sebagian rakyat yang menganggap sangat penting hadirnya haluan negara, tapi ada juga yang merasa tidak perlu. MPR periode 2014-2019 telah mengkaji secara mendalam isu ini, dan MPR Periode 2019-2024 mendapatkan amanah untuk melanjutkan. ( )

"Agar lebih bagus kebijakan yang diambil nanti, pendalaman tidak hanya dilakukan di dalam MPR saja, tapi melibatkan elemen masyarakat lainnya seperti para akademisi, para pakar ketatanegaraan, tokoh masyarakat. Untuk itulah MPR kerap melakukan serap aspirasi," katanya.

Menurut mantan Gubernur Gorontalo itu, pandangan para profesional sangat dibutuhkan di tengah berbagai pendapat dan kontroversi seputar isu haluan negara.

Fadel mengungkapkan sebenarnya sistem perencanaan pembangunan nasional sudah lama diterapkan di Indonesia. Pada era Orde Lama, ada Pembangunan Nasional Semesta dan Berencana (PNSB). Di era Orde Baru, ada Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Era reformasi kemudian bergulir, GBHN berubah menjadi Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

Kepada peserta FGD, Pimpinan MPR dari DPD ini menjelaskan pandangan-pandangannya tentang haluan negara. Dikatakannya, sistem pembangunan nasional mesti lebih konsisten arahnya serta terintegrasi dari pusat sampai daerah karena dalam NKRI seluruhnya harus adil. Pembangunan harus merata tanpa pengecualian. ( )

Namun, lanjut Fadel, walaupun begitu kuatnya keinginan untuk memiliki sistem yang baik, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain proses yang dilalui tidaklah mudah. Ada mekanisme ketat yang harus diikuti. Salah satunya, melakukan amandemen UUD.

Hal lainnya, tambah Fadel, adalah muatan materinya. Fadel melihat, materinya harus disusun dengan lebih sederhana, sehingga bisa mempermudah dalam implementasinya di lapangan terutama oleh para kepala daerah. Selain itu, materi haluan negara harus lebih fokus ke bidang yang lebih dibutuhkan rakyat seperti masalah pendidikan, kesehatan, pelayanan publik.

Untuk itu, Fadel Muhammad berharap pendapat dan pandangan para peserta FGD terkait berbagai hal tersebut. "Kami mengharapkan saudara-saudara sekalian bisa ikut memberikan kontribusi yang kita harapkan. Seluruh pemikiran-pemikiran yang keluar dari FGD ini akan kita tampung dan menjadi masukan di MPR untuk pedoman dalam penyusunan haluan negara. Saya berikan apresiasi tinggi kepada seluruh peserta FGD baik hadir secara fisik maupun virtual yang sangat antusias untuk diskusi bersama walaupaun dalam masa pandemi," ujarnya.

FGD kerja sama MPR dan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya (FIA UB) ini juga diikuti Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa secara virtual, anggota MPR dari DPD Hasan Basri, Dekan FIA UB Bambang Supriyono (virtual), Dekan FIA Universitas Indonesia Eko Prasojo (virtual), akademisi Unas, PKN STAN, UT serta perwakilan Lembaga Administrasi Negara, Bapppenas, Kemendagri, Kemenhan, Kemenkeu, dan sekitar 300 peserta yang hadir secara virtual.