Fraksi PDIP Dukung Reformasi Fundamental dan Tata Kelola Zakat Nasional
Selasa, 18 November 2025 - 21:13 WIB
loading...
Fraksi PDIP menerima audiensi bersama Indonesia Zakat Watch (IZW) di DPR. Dalam pertemuan tersebut, PDIP mendukung reformasi pada tata kelola zakat nasional. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Fraksi PDIP menerima audiensi bersama Indonesia Zakat Watch (IZW) di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta pada Senin (17/11/2025). Dalam pertemuan tersebut, PDIP mendukung reformasi pada tata kelola zakat nasional.
"Kami mendukung penuh upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas BAZNAS sebagai lembaga negara, termasuk pemisahan fungsi regulator, pengawas, dan operator untuk mencegah konflik kepentingan (superbody)," kata Kapoksi Fraksi PDIP Komisi VIII DPR, Selly Gantina, dikutip Selasa (18/11/2025).
Baca juga: Menyambut Fatwa 102 MUI: ZIS untuk Jaminan Sosial, Tameng Bagi Pekerja Rentan
Terdapat usulan juga untuk insentif bagi para muzakki (orang yang mengeluarkan zakat). Dalam pembahasan di audiensi tersebut, terdapat diskusi jika pengeluaran zakat dapat mengurangi pajak.
"Terkait dengan insentif muzakki, kami mendukung pengkajian serius terhadap usulan bahwa pengeluaran zakat dapat mengurangi pajak (tax deduction), guna mendorong kepatuhan dan optimalisasi penghimpunan zakat nasional," tuturnya
"Poksi VIII akan mengingatkan pemerintah harus memastikan adanya pemisahan kewenangan yang tegas antara fungsi regulator (pembina), pengumpul/operator, dan pengawas," lanjutnya.
Baca juga: Sikapi Putusan Judicial Review UU Pengelolaan Zakat 2025, Kemenag Bakal Terbitkan PMA
Sally mengatakan terdapat 2 poin penting yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam mengelola zakat
"Satu, BAZNAS harus fokus sebagai operator yang dikelola negara. Fungsi regulasi dan pengawasan tidak boleh berada di bawah kendali BAZNAS untuk menghindari konflik kepentingan (self-auditing dan superbody). Dua, mendesak pembentukan mekanisme pengawasan (Audit) syariah dan keuangan yang independen dan wajib bagi seluruh Lembaga Pengelola Zakat (BAZNAS dan LAZ) untuk menjamin akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan publik," ungkapnya.
Anggota Komisi VIII PDIP Wibowo Prasetyo juga menambahkan momentum putusan MK juga menjadi landasan terkait reformasi pada BAZNAS
"Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak sistem sentralistik (unified system) dalam pengelolaan zakat, dan sejalan dengan petitum yang diajukan oleh masyarakat sipil, adalah momentum emas untuk segera mengajukan Revisi UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat" ujarnya
"Revisi ini harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang menghendaki sistem pengelolaan zakat yang lebih kolaboratif, adil, dan tidak diskriminatif," tandasnya
IZW adalah organisasi aliansi masyarakat sipil di Indonesia. Fokus IZW adalah pengawasan tata kelola zakat, pengembangan riset ekosistem zakat, optimalisasi edukasi dan literasi zakat, serta advokasi.
"Kami mendukung penuh upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas BAZNAS sebagai lembaga negara, termasuk pemisahan fungsi regulator, pengawas, dan operator untuk mencegah konflik kepentingan (superbody)," kata Kapoksi Fraksi PDIP Komisi VIII DPR, Selly Gantina, dikutip Selasa (18/11/2025).
Baca juga: Menyambut Fatwa 102 MUI: ZIS untuk Jaminan Sosial, Tameng Bagi Pekerja Rentan
Terdapat usulan juga untuk insentif bagi para muzakki (orang yang mengeluarkan zakat). Dalam pembahasan di audiensi tersebut, terdapat diskusi jika pengeluaran zakat dapat mengurangi pajak.
"Terkait dengan insentif muzakki, kami mendukung pengkajian serius terhadap usulan bahwa pengeluaran zakat dapat mengurangi pajak (tax deduction), guna mendorong kepatuhan dan optimalisasi penghimpunan zakat nasional," tuturnya
"Poksi VIII akan mengingatkan pemerintah harus memastikan adanya pemisahan kewenangan yang tegas antara fungsi regulator (pembina), pengumpul/operator, dan pengawas," lanjutnya.
Baca juga: Sikapi Putusan Judicial Review UU Pengelolaan Zakat 2025, Kemenag Bakal Terbitkan PMA
Sally mengatakan terdapat 2 poin penting yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam mengelola zakat
"Satu, BAZNAS harus fokus sebagai operator yang dikelola negara. Fungsi regulasi dan pengawasan tidak boleh berada di bawah kendali BAZNAS untuk menghindari konflik kepentingan (self-auditing dan superbody). Dua, mendesak pembentukan mekanisme pengawasan (Audit) syariah dan keuangan yang independen dan wajib bagi seluruh Lembaga Pengelola Zakat (BAZNAS dan LAZ) untuk menjamin akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan publik," ungkapnya.
Anggota Komisi VIII PDIP Wibowo Prasetyo juga menambahkan momentum putusan MK juga menjadi landasan terkait reformasi pada BAZNAS
"Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak sistem sentralistik (unified system) dalam pengelolaan zakat, dan sejalan dengan petitum yang diajukan oleh masyarakat sipil, adalah momentum emas untuk segera mengajukan Revisi UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat" ujarnya
"Revisi ini harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang menghendaki sistem pengelolaan zakat yang lebih kolaboratif, adil, dan tidak diskriminatif," tandasnya
IZW adalah organisasi aliansi masyarakat sipil di Indonesia. Fokus IZW adalah pengawasan tata kelola zakat, pengembangan riset ekosistem zakat, optimalisasi edukasi dan literasi zakat, serta advokasi.
(shf)
Lihat Juga :
