KPK dan Kejagung Diminta Usut Dugaan Kongkalikong Impor Daging Beku
Selasa, 18 November 2025 - 10:05 WIB
loading...
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) diminta mengusut dugaan manipulasi kuota daging sapi beku. Foto: Dok Sindonews
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) diminta mengusut dugaan manipulasi kuota daging sapi beku. Diduga ada kongkalikong dalam sebuah rapat koordinasi tertutup yang melibatkan pelaku impor dan distributor daging sapi beku.
Ketua Perkumpulan Pemuda Keadilan Dendi Budiman menuturkan pertemuan tersebut digelar di Purwokerto, Jawa Tengah, awal Oktober 2025. Peserta rapat mendapat pesan agar seluruh pelaku usaha wajib membeli barang dari jaringan sebuah perusahaan yang ditentukan jika ingin memperoleh jatah kuota impor.
Baca juga: Importir Daging Curhat, Sekarang Ajukan Impor Makin Ribet
Menurut dia, pesan bernada ancaman itu disampaikan secara tidak langsung, namun dalam nada mengintimidasi. Pesan utamanya jelas, siapa pun yang tidak ikut alur distribusi akan kesulitan mendapatkan kuota impor pada periode berikutnya.
Dendi menilai informasi tentang rapat tertutup itu menambah panjang daftar dugaan praktik manipulasi kuota daging sapi beku di tingkat nasional.
“Data di lapangan menunjukkan harga daging sapi beku impor mengalami lonjakan signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Sejumlah distributor kecil menilai kenaikan itu bukan semata akibat faktor global melainkan karena penguasaan kuota impor oleh segelintir pihak yang menentukan siapa boleh menjual dan siapa tidak,” ujarnya, belum lama ini.
Berdasarkan penelusuran dia, pola tekanan terhadap pelaku usaha dilakukan secara sistematis. Perusahaan yang menolak membeli daging dari jaringan perusahaan yang ditentukan disebut langsung kehilangan akses pasokan impor berikutnya.
Mekanisme ini menjadikan pasar tidak sehat dan tidak kompetitif lantaran para pelaku usaha kecil dipaksa bergantung pada satu sumber utama.
Dendi mendesak KPK dan Kejagung, khususnya Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan pengaturan kuota impor daging sapi beku. “Ada indikasi kuat terjadinya praktik kolusi dan penyalahgunaan kewenangan dalam proses penetapan kuota impor yang menyebabkan pasar menjadi tidak adil,” katanya.
Menurut dia, kemunculan dugaan rapat tertutup dan praktik tekanan terhadap pelaku usaha membuat publik mempertanyakan transparansi dan etika bisnis. “Jika benar praktik semacam ini berlangsung, maka pasar daging sapi beku Indonesia berpotensi dikuasai jaringan terbatas yang mengatur harga dari hulu ke hilir. Dampaknya bukan hanya pada pelaku usaha kecil, tapi juga terhadap stabilitas harga dan pasokan untuk masyarakat luas,” ungkapnya.
Dugaan kongkalikong ini juga menjadi alarm keras bagi pemerintah dan penegak hukum. Publik menanti langkah konkret dari KPK dan Kejagung untuk menelusuri apakah kuota daging sapi beku kini sudah berubah menjadi alat permainan ekonomi, yang hanya menguntungkan segelintir kelompok di balik layar.
Ketua Perkumpulan Pemuda Keadilan Dendi Budiman menuturkan pertemuan tersebut digelar di Purwokerto, Jawa Tengah, awal Oktober 2025. Peserta rapat mendapat pesan agar seluruh pelaku usaha wajib membeli barang dari jaringan sebuah perusahaan yang ditentukan jika ingin memperoleh jatah kuota impor.
Baca juga: Importir Daging Curhat, Sekarang Ajukan Impor Makin Ribet
Menurut dia, pesan bernada ancaman itu disampaikan secara tidak langsung, namun dalam nada mengintimidasi. Pesan utamanya jelas, siapa pun yang tidak ikut alur distribusi akan kesulitan mendapatkan kuota impor pada periode berikutnya.
Dendi menilai informasi tentang rapat tertutup itu menambah panjang daftar dugaan praktik manipulasi kuota daging sapi beku di tingkat nasional.
“Data di lapangan menunjukkan harga daging sapi beku impor mengalami lonjakan signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Sejumlah distributor kecil menilai kenaikan itu bukan semata akibat faktor global melainkan karena penguasaan kuota impor oleh segelintir pihak yang menentukan siapa boleh menjual dan siapa tidak,” ujarnya, belum lama ini.
Berdasarkan penelusuran dia, pola tekanan terhadap pelaku usaha dilakukan secara sistematis. Perusahaan yang menolak membeli daging dari jaringan perusahaan yang ditentukan disebut langsung kehilangan akses pasokan impor berikutnya.
Mekanisme ini menjadikan pasar tidak sehat dan tidak kompetitif lantaran para pelaku usaha kecil dipaksa bergantung pada satu sumber utama.
Dendi mendesak KPK dan Kejagung, khususnya Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan pengaturan kuota impor daging sapi beku. “Ada indikasi kuat terjadinya praktik kolusi dan penyalahgunaan kewenangan dalam proses penetapan kuota impor yang menyebabkan pasar menjadi tidak adil,” katanya.
Menurut dia, kemunculan dugaan rapat tertutup dan praktik tekanan terhadap pelaku usaha membuat publik mempertanyakan transparansi dan etika bisnis. “Jika benar praktik semacam ini berlangsung, maka pasar daging sapi beku Indonesia berpotensi dikuasai jaringan terbatas yang mengatur harga dari hulu ke hilir. Dampaknya bukan hanya pada pelaku usaha kecil, tapi juga terhadap stabilitas harga dan pasokan untuk masyarakat luas,” ungkapnya.
Dugaan kongkalikong ini juga menjadi alarm keras bagi pemerintah dan penegak hukum. Publik menanti langkah konkret dari KPK dan Kejagung untuk menelusuri apakah kuota daging sapi beku kini sudah berubah menjadi alat permainan ekonomi, yang hanya menguntungkan segelintir kelompok di balik layar.
(jon)
Lihat Juga :
