Nusron Pastikan Perkuat BPN agar Mafia Tanah Tak Berkutik

MAKASSAR - Pernyataan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid yang menyebutkan orang berperilaku jahat dalam hal ini mafia tanah akan terus ada bahkan hingga 2 hari menjelang kiamat menuai reaksi publik. Meski ada yang mendukung, namun juga tak sedikit yang melontarkan kritikan.

Staf Khusus Menteri ATR/BPN Bidang Komunikasi Strategis dan Kerja Sama Antarlembaga Muda Saleh menuturkan yang disampaikan Menteri Nusron sudah tepat. Karena perilaku jahat tidak akan pernah mengenal waktu dan tempat

Baca juga: Jubir JK Tegaskan Lahan 16,5 Hektare Milik Jusuf Kalla Bukan GMTD

"Jadi, yang pertama menurut saya Pak Nusron menjelaskan bahwa ini bagian dari perilaku kejahatan yang tidak mengenal waktu dan tempat, dalam hal ini mafia tanah. Tidak mengenal korbannya orang kaya atau sebaliknya selama ada kesempatan dia akan terus merugikan banyak pihak," ungkapnya di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (15/11/2025),

Dia mengajak kepada masyarakat agar tidak mengkonsumsi informasi dari pihak-pihak yang memotong pernyataan pejabat publik secara setengah-setengah.

"Nah, yang kedua ini kan sekarang banyak akun sosmed yang menginginkan engagement atau dilihat banyak orang dengan harapan menambah viewer atau follower, sehingga tidak mempertimbangkan dampaknya kepada masyarakat. Padahal, jelas apa yang disampaikan Pak Nusron itu Kementerian ATR/BPN menyadari sebuah kesalahan pada pegawainya di masa lampau. Untuk itu, Pak Menteri menginginkan adanya penguatan secara mental dan integritas agar pegawai ATR/BPN tidak tergoda dengan mafia tanah. Ini konteksnya memperbaiki sistem dari dalam agar mafia tanah tidak bisa berbuat apa-apa," ujarnya.

Kemudian, Muda Saleh juga menjelaskan bahwa di bawah kepemimpinan Menteri Nusron memperlihatkan keberpihakan pada masyarakat kecil.

"Pak Nusron berkali-kali menyebutkan bahwa dia tidak ingin hasil kinerjanya dipublish agar seolah-olah kinerjanya luar biasa. Beliau sangat keras kok dalam menyelesaikan masalah pertanahan. Makanya sekarang beliau focus mengajak sinergis para kepala daerah di berbagai provinsi dengan melakukan rapat koordinasi untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan pertanahan, terutama di sektor Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) agar tujuan salah satunya tidak merugikan masyarakat menengah ke bawah," kata Muda Saleh.

Dalam kepemimpinan Nusron, banyak rumah ibadah saat ini mendapatkan status hukum kepemilikan sertifikat tanah. "Masyarakat mungkin belum banyak yang tahu bahwa Pak Nusron juga menekankan kepada jajarannya agar mempercepat sertifikat rumah ibadah, makanya di sektor tanah wakaf menjadi salah satu prioritas beliau di berbagai provinsi," ucapnya.