Negara Tidak Boleh Kalah oleh Mafia Impor
Selasa, 10 Februari 2026 - 21:34 WIB
loading...
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa disarankan tidak hanya memecat anak buahnya di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai yang terbukti terlibat kasus korupsi yang tengah ditangani KPK. Foto: Dok Sindonews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa disarankan tidak hanya memecat anak buahnya di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai yang terbukti terlibat kasus korupsi yang tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu hanya dinilai sebagai solusi jangka pendek.
"Pemecatan atau sekadar penonaktifan memang positif sebagai upaya solusi jangka pendek selain untuk memastikan kinerja Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai tidak terganggu selama proses hukum berjalan. Namun, perlu ada upaya lebih jauh dan komprehensif untuk memastikan kasus korupsi tidak lagi terulang di lingkungan Kemenkeu," ujar pengamat kebijakan publik Ade Reza Hariyadi, Selasa (10/2/2026).
Baca juga: Purbaya Pecat 26 Pegawai Pajak: Bukan Saatnya Main-main
Menurut dia, perlu ada perbaikan tata kelola birokrasi secara sistemik mengingat praktik korupsi terus berkembang sehingga cara-cara lama tidak lagi efektif untuk pencegahan. Misalnya, dilakukan penguatan peran dan fungsi Inspektorat Kemenkeu.
"Perlu juga penguatan monev untuk memastikan ada peningkatan kinerja. Kalau untuk pelayanan, sistemnya dibuat lebih transparan, lebih mudah, bisa ditinjau masyarakat secara real time, dan hindari pembayaran secara langsung. Misalnya, melalui aplikasi atau dilakukan secara online. Dengan demikian, maka pelayanan lebih inklusif, terbuka, dan terkontrol dengan baik," ungkapnya.
"Pemecatan atau sekadar penonaktifan memang positif sebagai upaya solusi jangka pendek selain untuk memastikan kinerja Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai tidak terganggu selama proses hukum berjalan. Namun, perlu ada upaya lebih jauh dan komprehensif untuk memastikan kasus korupsi tidak lagi terulang di lingkungan Kemenkeu," ujar pengamat kebijakan publik Ade Reza Hariyadi, Selasa (10/2/2026).
Baca juga: Purbaya Pecat 26 Pegawai Pajak: Bukan Saatnya Main-main
Menurut dia, perlu ada perbaikan tata kelola birokrasi secara sistemik mengingat praktik korupsi terus berkembang sehingga cara-cara lama tidak lagi efektif untuk pencegahan. Misalnya, dilakukan penguatan peran dan fungsi Inspektorat Kemenkeu.
"Perlu juga penguatan monev untuk memastikan ada peningkatan kinerja. Kalau untuk pelayanan, sistemnya dibuat lebih transparan, lebih mudah, bisa ditinjau masyarakat secara real time, dan hindari pembayaran secara langsung. Misalnya, melalui aplikasi atau dilakukan secara online. Dengan demikian, maka pelayanan lebih inklusif, terbuka, dan terkontrol dengan baik," ungkapnya.
Lihat Juga :
