Tegas! Prabowo Pantau Langsung Satgas Penertiban Tambang di Bangka Belitung dan Morowali
Senin, 10 November 2025 - 08:18 WIB
loading...
Presiden Prabowo Subianto memantau Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) dan penertiban tambang ilegal di kawasan Morowali dan Bangka Belitung. Foto/Dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH). Bahkan, Prabowo telah meminta laporan langsung dari Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin hingga Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto terkait penertiban tambang ilegal di Kabupaten Morowali dan Bangka Belitung dalam rapat terbatas yang digelar Minggu (9/11/2025) malam.
"Beliau pertama berkoordinasi dengan Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan Wakil Panglima TNI karena beliau ingin mendapatkan update berkenaan dengan masalah pertahanan dan terutama laporan sekembalinya beliau semua dari Morowali," kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi usai ratas di kediaman Presiden di Jl Kertanegara IV, Jakarta, dikutip Senin (10/11/2025).
Baca juga: Setahun Pemerintahan, Prabowo Bongkar 1.000 Tambang dan 5 Juta Hektare Sawit Ilegal
Prasetyo menjelaskan Satgas PKH bertugas mengamankan sumber daya alam (SDA) milik negara agar tak dinikmati pihak yang salah. Satgas ini dibentuk pemerintah untuk mengembalikan penguasaan negara atas kawasan hutan yang dikuasai secara ilegal.
"Beliau pertama berkoordinasi dengan Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan Wakil Panglima TNI karena beliau ingin mendapatkan update berkenaan dengan masalah pertahanan dan terutama laporan sekembalinya beliau semua dari Morowali," kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi usai ratas di kediaman Presiden di Jl Kertanegara IV, Jakarta, dikutip Senin (10/11/2025).
Baca juga: Setahun Pemerintahan, Prabowo Bongkar 1.000 Tambang dan 5 Juta Hektare Sawit Ilegal
Prasetyo menjelaskan Satgas PKH bertugas mengamankan sumber daya alam (SDA) milik negara agar tak dinikmati pihak yang salah. Satgas ini dibentuk pemerintah untuk mengembalikan penguasaan negara atas kawasan hutan yang dikuasai secara ilegal.
Lihat Juga :
