Akademisi Sebut Gelar Pahlawan untuk Soeharto Bisa Jadi Simbol Rekonsiliasi Nasional
Sabtu, 08 November 2025 - 17:17 WIB
loading...
Akademisi IAIN Gorontalo, Sahmin Madina menilai pemberian gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden Soeharto dapat menjadi simbol rekonsiliasi nasional dan kedewasaan politik. Foto/Dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Pemberian gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden Soeharto dapat menjadi simbol rekonsiliasi nasional dan kedewasaan politik bangsa. Pernyataan ini disampaikan Akademisi IAIN Gorontalo, Sahmin Madina merespons adanya pro dan kontra pemberian gelar tersebut karena luka sejarah masa lalu.
Menurut Sahmin, masih adanya penolakan justru menunjukkan bahwa sebagian elite bangsa belum sepenuhnya berdamai dengan masa lalunya.
Baca juga: Jokowi Angkat Bicara soal Usulan Pahlawan Nasional untuk Soeharto dan Gus Dur
“Kalau luka sejarah terus dijadikan alasan politik, kita akan sulit maju. Padahal bangsa yang besar adalah bangsa yang berani mengakui masa lalunya, baik sisi gelap maupun cemerlangnya,” ujar Sahmin dalam keterangannya, Sabtu (8/11/2025).
Ia menilai, keputusan untuk menolak atau menerima sosok Soeharto semestinya dilihat secara objektif, bukan emosional.
“Soeharto adalah bagian penting dari perjalanan sejarah Indonesia. Ada catatan kelam, iya, tapi juga ada jasa besar dalam membangun fondasi ekonomi, pangan, dan stabilitas nasional,” tambahnya.
Sahmin menegaskan, pendekatan dendam sejarah hanya akan memperpanjang polarisasi yang seharusnya sudah berakhir sejak era reformasi. Ia mengingatkan pentingnya teladan dari para pemimpin yang mampu memelihara persaudaraan kebangsaan di atas perbedaan politik.
Baca juga: Nama Soeharto Masuk Daftar Prioritas Jadi Pahlawan Nasional? Ini Kata Menbud Fadli Zon
“Gus Dur pernah memulihkan kehormatan para tokoh yang dulu dianggap lawan. Dan kini, Presiden Prabowo menunjukkan kebesaran hati dengan merangkul semua pihak,” kata Sahmin.
Menurutnya, langkah semacam itu menunjukkan politik yang beradab dan berjiwa besar.
“Rekonsiliasi bukan berarti melupakan masa lalu, tapi menatap ke depan dengan kesadaran bahwa setiap pemimpin, termasuk Soeharto, punya kontribusi yang tak bisa dihapus begitu saja,” lanjutnya.
Sahmin menilai, gelar pahlawan nasional bagi Soeharto tidak harus dimaknai sebagai pembenaran atas semua kebijakan Orde Baru, melainkan sebagai pengakuan objektif terhadap jasa-jasanya dalam pembangunan bangsa.
“Bangsa yang matang tidak menutup mata terhadap sejarah. Ia memilih mengakui jasa, mengoreksi kesalahan, lalu melangkah bersama tanpa dendam,” tegasnya.
Ia berpesan bahwa momentum ini seharusnya menjadi ajang bagi bangsa Indonesia untuk menunjukkan kedewasaan politik dan kebesaran hati.
“Kalau Gus Dur bisa memaafkan masa lalu, kalau Prabowo bisa merangkul semua, kenapa kita tidak bisa berdamai dengan sejarah kita sendiri?” tandasnya.
Menurut Sahmin, masih adanya penolakan justru menunjukkan bahwa sebagian elite bangsa belum sepenuhnya berdamai dengan masa lalunya.
Baca juga: Jokowi Angkat Bicara soal Usulan Pahlawan Nasional untuk Soeharto dan Gus Dur
“Kalau luka sejarah terus dijadikan alasan politik, kita akan sulit maju. Padahal bangsa yang besar adalah bangsa yang berani mengakui masa lalunya, baik sisi gelap maupun cemerlangnya,” ujar Sahmin dalam keterangannya, Sabtu (8/11/2025).
Ia menilai, keputusan untuk menolak atau menerima sosok Soeharto semestinya dilihat secara objektif, bukan emosional.
“Soeharto adalah bagian penting dari perjalanan sejarah Indonesia. Ada catatan kelam, iya, tapi juga ada jasa besar dalam membangun fondasi ekonomi, pangan, dan stabilitas nasional,” tambahnya.
Sahmin menegaskan, pendekatan dendam sejarah hanya akan memperpanjang polarisasi yang seharusnya sudah berakhir sejak era reformasi. Ia mengingatkan pentingnya teladan dari para pemimpin yang mampu memelihara persaudaraan kebangsaan di atas perbedaan politik.
Baca juga: Nama Soeharto Masuk Daftar Prioritas Jadi Pahlawan Nasional? Ini Kata Menbud Fadli Zon
“Gus Dur pernah memulihkan kehormatan para tokoh yang dulu dianggap lawan. Dan kini, Presiden Prabowo menunjukkan kebesaran hati dengan merangkul semua pihak,” kata Sahmin.
Menurutnya, langkah semacam itu menunjukkan politik yang beradab dan berjiwa besar.
“Rekonsiliasi bukan berarti melupakan masa lalu, tapi menatap ke depan dengan kesadaran bahwa setiap pemimpin, termasuk Soeharto, punya kontribusi yang tak bisa dihapus begitu saja,” lanjutnya.
Sahmin menilai, gelar pahlawan nasional bagi Soeharto tidak harus dimaknai sebagai pembenaran atas semua kebijakan Orde Baru, melainkan sebagai pengakuan objektif terhadap jasa-jasanya dalam pembangunan bangsa.
“Bangsa yang matang tidak menutup mata terhadap sejarah. Ia memilih mengakui jasa, mengoreksi kesalahan, lalu melangkah bersama tanpa dendam,” tegasnya.
Ia berpesan bahwa momentum ini seharusnya menjadi ajang bagi bangsa Indonesia untuk menunjukkan kedewasaan politik dan kebesaran hati.
“Kalau Gus Dur bisa memaafkan masa lalu, kalau Prabowo bisa merangkul semua, kenapa kita tidak bisa berdamai dengan sejarah kita sendiri?” tandasnya.
(shf)
Lihat Juga :
