Ketua PP Muhammadiyah: Tidak Elok Ratusan Ribu Jemaah Haji Dilayani Dua Perusahan

JAKARTA - Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Anwar Abbas menyoroti dipilihnya dua perusahaan penyedia layanan haji (syarikah) untuk pelaksanaan ibadah haji 2026 oleh Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj). Menurut dia, hal itu dapat menyebabkan kecemburuan sosial dan berpotensi berkurangnya kepercayaan kepada pemerintah.

“Tidak elok kalau disuruh dua perusahan (layanan haji) saja. Akan menimbulkan kecemburuan, kita menghindari jangan ada kecemburuan diantara kita. Kalau ada kecemburuan itu akan hilangnya kepercayaan, hilangnya trush terhadap pemerintah,” ujar Anwar, Selasa (4/11/2025).

Menurut dia, tidak mudah mengurus ratusan ribu jemaah haji. Diperlukan kerja keras dan menejemen yang mampuni agar perjalanan ibadah jemaah haji berjalan lancar. “Mengurus urusan yang besar jauh lebih sulit dari mengurus urusan yang kecil. Mengurus banyak orang lebih sulit dari mengurus sedikit orang. Mengurus rumah tangga lebih mudah dari mengurus bangsa dan negara,” katanya.

Baca juga: Biaya Haji 2026 Turun, Kualitas Pelayanan Harus Tetap Maksimal

Dia mendorong pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) melibatkan 10-20 perusahaan untuk menjadi syarikah ibadah rukun Islam yang kelima tersebut. Hal ini juga sebagai bentuk apresiasi kepada perusahan yang sudah bekerja mempersiapkan layanan haji 2026. Apalagi, lanjut Anwar, Indonesia mengedepankan ekonomi bersama.

“Saya sebagai rakyat melihat sebaiknya pekerjaan sebanyak itu dibagi ke banyak pihak. Ekonomi kita itu ekonomi kebersamaan. Bukan orientasi hasil tapi proses kebersamaan, aspek kebersamaan. Kalau dua perusahaan aspek kebersamaannya rendah. Kalau 10 sampai 20 perusahaan aspek kebersamaannya kan tampak gitu. Kan bisa 1 perusahaan melayani 20.000 jemaah,” tutur Anwar.

Aspek kebersamaan ini, menurut Anwar sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang. Dalam pasal itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Karena itu, Anwar meminta pemerintah tidah hanya melibatkan dua perusahan sebagai penyedia layanan haji.

Baca juga: Biaya Haji 2026 Turun Rp2 Juta, Wamen Haji dan Umrah: Kalau Hitungan Matematis Harusnya Naik

“Untuk memudahkan perlu dibuat bersama gitu perencanaannya. Misal 10 atau 20 perusahaannya. Supaya jangan sampai terbentur di lapangannya. Kalau mereka (pemerintah) bilang sulit, di mana sulitnya,” paparnya.



Anwar menambahkan, solusi jika memang pemerintah ingin mempermudah melibatkan banyak perusahaan sebagai syarikah haji 2026. Salah satunya, pemerintah bisa membentuk cluster jemaah dari berbagai provinsi di seluruh Indonesia.

“Itu bisa dibuat cluster-cluster kan, cluster Jemaah dari Sumatera diurus perusahaan Sumatera, Sulawesi diurus perusahan Sulawesi, Kalimantan diurus perusahaan Kalimantan, Jawa bisa dibagi dua. Jawa dan Banten bersatu,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Kemenhaj sudah memilih dua syarikah haji 2026. Dua syarikah tersebut adalah adalah Rakeen Mashariq Al Mutamayizah Company For Pilgrim Service dan Albait Guest. Sementara kuota haji Indonesia pada 2026 mencapai 221.000. Jumlah tersebut terdiri dari kuota haji reguler 203.000 jemaah lebih dan kuota haji khusus mencapai 17.000 lebih jemaah.