Ketua Komite III DPD RI Minta Presiden Selesaikan Konflik Bersenjata di Papua
Senin, 03 November 2025 - 13:01 WIB
loading...
Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma mendesak Presiden Prabowo Subianto segera menyelesaikan konflik bersenjata di Papua. Foto/istimewa
A
A
A
JAKARTA - Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma mendesak Presiden Prabowo Subianto segera menyelesaikan konflik bersenjata di Papua. Pasalnya, konflik ini terus berkepanjangan dan mengakibatkan jatuhnya korban serta gangguan keamanan bagi masyarakat sipil.
Filep yang juga Sekretaris MPR For Papua meminta Presiden memperhatikan nasib masyarakat pengungsi yang menderita di dalam hutan dan tempat pengungsian mengalami kesulitan makanan, minuman, obat-obatan bahkan tempat tinggal yang layak.
“Kami mendesak kepada Bapak Presiden Prabowo untuk segera menuntaskan konflik bersenjata di Papua. Selain jatuh banyak korban jiwa, mohon perhatikan nasib masyarakat yang terpaksa mengungsi. Merasa tidak aman, menderita di pengungsian, susah makan dan obat-obatan. Belum lagi terganggu aktivitas sehari-harinya. Situasi keamanan yang tidak stabil ini harus segera dihentikan,” katanya, Senin (3/11/2025).
Baca juga: 14 OPM Tewas Ditembak, TNI Beberkan 12 Serangan Separatis Papua Sepanjang 2025
Filep berharap pernyataan Menteri Pertanian (Mentan) yang memastikan dukungan Indonesia untuk Palestina dengan menyediakan lahan investasi pertanian seluas 15.000 hektare atas nama kemanusian juga sensitif dengan kondisi masyarakat pengungsi di Papua.
”Mari kita, terutama pemerintah memberikan perhatian penuh atas nasib masyarakat pengungsi saat ini, dengan memenuhi kebutuhan mereka, dan utamanya menyelesaikan penyebab pengungsian yaitu gangguan keamanan,” sambungnya.
Seperti diketahui, eskalasi konflik di tanah Papua kembali meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Di antaranya pada pertengah Oktober 2025 ini, konflik bersenjata pecah di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah yakni kontak tembak antara TNI dan KSB (Kelompok Sipil Bersenjata) yang diduga mengakibatkan 14 korban jiwa.
Baca juga: 14 Perwira TNI Dimutasi ke Unhan Akhir September 2025, Berikut Nama-namanya
Peristiwa penembakan juga terjadi di Kabupaten Nabire, Papua Tengah yang mengakibatkan korban jiwa dan luka-luka. Di Papua Barat yakni di Distrik Moskona Utara, Kabupaten Teluk Bintuni terjadi dugaan penganiayaan dan intimidasi terhadap relawan LP3BH pada Jumat, 17 Oktober 2025 saat dua relawan yakni Kornelis Aisnak dan Ruben Frasa memberikan bantuan kemanusiaan ke pengungsi di lokasi tersebut.
Filep mengaku prihatin kondisi masyarakat di pengungsian terutama ibu hamil, ibu menyusui dan anak-anak yang terhambat pendidikannya. Menurutnya, kondisi ini akan mengganggu masa depan pendidikan anak Papua dan juga keselamatan masyarakat pengungsi yang tidak jelas nasibnya di hutan belantara.
“Sebagai wakil daerah Papua Barat, saya merasakan penderitaan para pengungsi yang hak atas rasa aman, dilindungi dari ancaman dan kekerasan kerap kali terganggu. Saya mendukung Komnas HAM mengecam penembakan serta pendekatan kekerasan hingga mengakibatkan jatuhnya korban. Pemerintah harus segera merespons pernyataan sikap Komnas HAM untuk menghentikan segala bentuk kekerasan dan mengevaluasi pendekatan penanganan masalah Papua,” ujar Filep.
Filep mengapresiasi penyelesaian masalah Aceh dan berharap masalah Papua juga terselesaikan segera dengan memberi rasa keadilan, keamanan dan kesejahteraan.
“Peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM jangan sampai berulang, bagaimana berbicara soal kesejahteraan tapi keamanan belum terjamin. Saya harap semua stakeholders mengedepankan dialog dan penyelesaian yang baik,” ucapnya.
Filep yang juga Sekretaris MPR For Papua meminta Presiden memperhatikan nasib masyarakat pengungsi yang menderita di dalam hutan dan tempat pengungsian mengalami kesulitan makanan, minuman, obat-obatan bahkan tempat tinggal yang layak.
“Kami mendesak kepada Bapak Presiden Prabowo untuk segera menuntaskan konflik bersenjata di Papua. Selain jatuh banyak korban jiwa, mohon perhatikan nasib masyarakat yang terpaksa mengungsi. Merasa tidak aman, menderita di pengungsian, susah makan dan obat-obatan. Belum lagi terganggu aktivitas sehari-harinya. Situasi keamanan yang tidak stabil ini harus segera dihentikan,” katanya, Senin (3/11/2025).
Baca juga: 14 OPM Tewas Ditembak, TNI Beberkan 12 Serangan Separatis Papua Sepanjang 2025
Filep berharap pernyataan Menteri Pertanian (Mentan) yang memastikan dukungan Indonesia untuk Palestina dengan menyediakan lahan investasi pertanian seluas 15.000 hektare atas nama kemanusian juga sensitif dengan kondisi masyarakat pengungsi di Papua.
”Mari kita, terutama pemerintah memberikan perhatian penuh atas nasib masyarakat pengungsi saat ini, dengan memenuhi kebutuhan mereka, dan utamanya menyelesaikan penyebab pengungsian yaitu gangguan keamanan,” sambungnya.
Seperti diketahui, eskalasi konflik di tanah Papua kembali meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Di antaranya pada pertengah Oktober 2025 ini, konflik bersenjata pecah di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah yakni kontak tembak antara TNI dan KSB (Kelompok Sipil Bersenjata) yang diduga mengakibatkan 14 korban jiwa.
Baca juga: 14 Perwira TNI Dimutasi ke Unhan Akhir September 2025, Berikut Nama-namanya
Peristiwa penembakan juga terjadi di Kabupaten Nabire, Papua Tengah yang mengakibatkan korban jiwa dan luka-luka. Di Papua Barat yakni di Distrik Moskona Utara, Kabupaten Teluk Bintuni terjadi dugaan penganiayaan dan intimidasi terhadap relawan LP3BH pada Jumat, 17 Oktober 2025 saat dua relawan yakni Kornelis Aisnak dan Ruben Frasa memberikan bantuan kemanusiaan ke pengungsi di lokasi tersebut.
Filep mengaku prihatin kondisi masyarakat di pengungsian terutama ibu hamil, ibu menyusui dan anak-anak yang terhambat pendidikannya. Menurutnya, kondisi ini akan mengganggu masa depan pendidikan anak Papua dan juga keselamatan masyarakat pengungsi yang tidak jelas nasibnya di hutan belantara.
“Sebagai wakil daerah Papua Barat, saya merasakan penderitaan para pengungsi yang hak atas rasa aman, dilindungi dari ancaman dan kekerasan kerap kali terganggu. Saya mendukung Komnas HAM mengecam penembakan serta pendekatan kekerasan hingga mengakibatkan jatuhnya korban. Pemerintah harus segera merespons pernyataan sikap Komnas HAM untuk menghentikan segala bentuk kekerasan dan mengevaluasi pendekatan penanganan masalah Papua,” ujar Filep.
Filep mengapresiasi penyelesaian masalah Aceh dan berharap masalah Papua juga terselesaikan segera dengan memberi rasa keadilan, keamanan dan kesejahteraan.
“Peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM jangan sampai berulang, bagaimana berbicara soal kesejahteraan tapi keamanan belum terjamin. Saya harap semua stakeholders mengedepankan dialog dan penyelesaian yang baik,” ucapnya.
(cip)
Lihat Juga :
