GPA Dukung Operasi Senyap Purbaya Berantas Kejahatan Misinvoicing Rp1.000 Triliun
Rabu, 29 Oktober 2025 - 14:31 WIB
loading...
PP GPA mengapresiasi Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa atas langkah tegas dan berani melakukan operasi senyap memberantas praktik kejahatan ekonomi berjenis mistransaksi atau misinvoicing. Foto: Dok Sindonews
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al-Washliyah (PP GPA) Aminullah Siagian mengapresiasi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa atas langkah tegas dan berani melakukan operasi senyap memberantas praktik kejahatan ekonomi berjenis mistransaksi atau misinvoicing. Kejahatan tersebut selama ini menggerogoti keuangan negara hingga mencapai Rp1.000 triliun.
Aminullah mengatakan, langkah Purbaya merupakan bentuk nyata dari keberanian moral dan integritas dalam menghadapi white collar crime, kejahatan kerah putih yang kerap bersembunyi di balik sistem keuangan dan perdagangan internasional.
Baca juga: Prabowo Ingin Jadikan Purbaya Contoh Menteri Buka Kotak Pandora
“Operasi senyap ini adalah langkah strategis dan berani untuk menegakkan keadilan ekonomi nasional. Rakyat harus tahu bahwa kebocoran keuangan negara bukan hanya akibat korupsi konvensional, tetapi juga akibat manipulasi dari para pelaku ekonomi yang menyalahgunakan kepercayaan dan kekuasaan,” ujarnya di Jakarta, Selasa (28/10/2025).
Menurut dia, kejahatan misinvoicing merupakan bentuk manipulasi nilai ekspor-impor dengan cara menggelembungkan atau mengecilkan nilai transaksi di dokumen perdagangan internasional. Modus ini digunakan untuk menyembunyikan aliran uang ilegal, menghindari pajak, atau memindahkan kekayaan ke luar negeri secara terselubung.
Aminullah mengatakan, langkah Purbaya merupakan bentuk nyata dari keberanian moral dan integritas dalam menghadapi white collar crime, kejahatan kerah putih yang kerap bersembunyi di balik sistem keuangan dan perdagangan internasional.
Baca juga: Prabowo Ingin Jadikan Purbaya Contoh Menteri Buka Kotak Pandora
“Operasi senyap ini adalah langkah strategis dan berani untuk menegakkan keadilan ekonomi nasional. Rakyat harus tahu bahwa kebocoran keuangan negara bukan hanya akibat korupsi konvensional, tetapi juga akibat manipulasi dari para pelaku ekonomi yang menyalahgunakan kepercayaan dan kekuasaan,” ujarnya di Jakarta, Selasa (28/10/2025).
Menurut dia, kejahatan misinvoicing merupakan bentuk manipulasi nilai ekspor-impor dengan cara menggelembungkan atau mengecilkan nilai transaksi di dokumen perdagangan internasional. Modus ini digunakan untuk menyembunyikan aliran uang ilegal, menghindari pajak, atau memindahkan kekayaan ke luar negeri secara terselubung.
Lihat Juga :
