Sumpah Pemuda dan Gerakan Dekomposit Kebangsaan

Dr. Rasminto
Direktur Eksekutif Human Studies Institute (HSI) danAkademisi UNISMA

SEMBILAN puluh tujuh tahun setelah Sumpah Pemuda dikumandangkan pada 1928, bangsa ini kembali diuji oleh bentuk penjajahan baru.

Kekuatan dominasi ekonomi dan politik yang dikendalikan oleh kartel sumber daya alam serta infiltrasi kepentingan asing yang memperlemah rasa kebangsaan. Tanah dan air Indonesia bukan lagi simbol kedaulatan, melainkan arena rebutan antara kepentingan modal dan kuasa.

Namun dari pusaran krisis itu, perlunya gagasan dan kesadaran baru dari generasi muda, kesadaran untuk mendekomposisi atau membongkar struktur ketidakadilan yang selama ini membelenggu bangsa.

Melalui gerakan dekomposit kebangsaan dapat menjadi wajah baru nasionalisme era kekinian, dengan gerakan rasional, progresif, dan berakar pada semangat kemerdekaan sejati.

Kartel sumber daya alam telah menjadi musuh laten bangsa. Mereka menguasai tambang, hutan, energi, hingga distribusi pangan. Kekayaan alam yang seharusnya menjadi sumber kesejahteraan rakyat, justru dikomodifikasi dan diekspor mentah tanpa nilai tambah.

Yang lebih berbahaya, sebagian besar kartel ini berjejaring dengan kepentingan politik dan modal asing. Dalam diam, mereka menggerogoti kedaulatan ekonomi bangsa. Akibatnya, rakyat hanya jadi penonton di atas tanahnya sendiri.

Setahun pemerintahan Prabowo, kita disuguhkan keberanian pemerintah memberantas para kartel dan mafia sumberdaya alam. Hampir 3,5 juta hektare lahan sawit ilegal dapat dikembalikan untuk kepentingan negara oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).

Selain itu, pengungkapan kasus kartel migas yang merugikan hampir Rp1000 triliun dari kasus impor minyak mentah, penyitaan Rp13,2 triliun dari kasus korupsi CPO sawit dan banyak hal dilakukan, demi satu kata, melawan kartel yang rusak tanah dan air Indonesia. Dari sana kita dapat melihat, Prabowo dan kabinet merah putihnya sudah berani melawan.

Tanah dan Air Jadi Simbol Perlawanan

Dahulu, Sumpah Pemuda menyatukan kesadaran “bertanah air satu” bukan sekadar slogan, membuktikan kesatuan dan persatuan pemuda demi Indonesia merdeka. Tapi kini, komitmen moral tersebut harus dapat terwujud dalam menjaga bumi Indonesia dari eksploitasi dan semangat tersebut perlu diterjemahkan dalam tindakan nyata.

Menjaga tanah dan air berarti melawan perampasan sumber daya, menolak proyek yang merusak ekologi, serta menegakkan kedaulatan rakyat atas ruang hidupnya. Nasionalisme masa kini bukan lagi sekadar mencintai simbol negara, tapi membela keberlanjutan tanah air dari tangan para perusaknya.

Gerakan dekomposit merupakan bentuk cinta tanah air yang rasional, melalui perlawanan terhadap monopoli, sekaligus upaya membangun tata kelola sumber daya yang adil dan berpihak kepada rakyat kecil, transparan, dan berkelanjutan.

Bahasa dan Kesadaran Baru

Bahasa Indonesia pernah menjadi jembatan pemersatu. Kini, ia harus menjadi alat perlawanan. Di tengah arus disinformasi dan perang opini, bahasa dapat jadi senjata untuk menyampaikan kebenaran dan menggugah kesadaran publik, dengan tidak mudah diprovokasi oleh infiltrasi oleh aktor-aktor yang inginkan negeri ini rapuh atas konflik antara anak bangsa.

Kartel SDA tidak hanya menguasai sumber daya alam, tapi juga wacana publik. Mereka mengendalikan narasi, mengemas eksploitasi menjadi pembangunan, dan menstigma kritik korporasi sebagai penghambat kemajuan.

Generasi muda harus merebut kembali fungsi bahasa, menggunakannya untuk berpikir kritis, berdialog, dan membangun kesadaran kolektif. Dalam perang narasi global, kemampuan mengelola kata sama pentingnya dengan mengelola sumber daya.

Persatuan yang Terbelah oleh Adu Domba Asing

Ancaman kebangsaan hari ini tidak hanya datang dari dalam negeri, tetapi juga dari luar. Politik adu domba menjadi strategi halus untuk melemahkan Indonesia dari dalam.

Polarisasi sosial, konflik identitas, dan ujaran kebencian sengaja diciptakan agar bangsa ini kehilangan fokus dan solidaritas. Selama bangsa sibuk bertengkar, kekuatan asing dan kartel domestik bebas mengeruk sumber daya. Inilah bentuk baru divide et impera di era digital.

Gerakan dekomposit harus kuat menolak skenario ini. Harus dapat mengajak anak muda berpikir jernih, menolak provokasi, dan membangun persatuan berbasis kesadaran rasional, bukan emosional. Persatuan tidak cukup hanya dengan seragam, tapi harus ditopang keadilan dan kesetaraan.

Gerakan Dekomposit: Dari Kesadaran ke Tindakan

Generasi muda kini berada di garis depan perubahan. Dengan kemampuan digital, jejaring global, dan semangat inovasi, mereka sejatinya dapat membongkar struktur lama yang timpang dan membangun tatanan baru yang lebih adil.

Gerakan dekomposit bukan gerakan marah, tapi gerakan sadar. Ia mesti dapat mengajak berpikir sistemik yang menghubungkan isu ekologi, ekonomi, politik, dan moral kebangsaan dalam satu garis perjuangan.

Cinta Tanah Air tak lagi diukur dari seberapa keras berteriak “merdeka”, tapi seberapa gigih menegakkan keadilan sosial dan menjaga sumber daya untuk generasi mendatang. Nasionalisme rasional ini menjadi bentuk evolusi dari semangat Sumpah Pemuda, dari sumpah menjadi tindakan, dari idealisme menjadi strategi nyata untuk bangsa.

Sumpah yang Belum Selesai

Sumpah Pemuda bukan hanya catatan sejarah, tapi janji yang masih harus ditepati. Di tengah gempuran kartel ekonomi dan infiltrasi politik asing, sumpah itu menunggu dihidupkan kembali dan dirasakan aksinya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Generasi muda hari ini mewarisi dua hal sekaligus, yakni kebebasan dan tanggung jawab. Kebebasan untuk berpikir dan bergerak, serta tanggung jawab menjaga tanah air agar tidak dijual murah oleh kepentingan sempit.

Gerakan dekomposit kebangsaan dapat menjadi jawabannya, dengan nasionalisme yang berani membongkar sistem lama dan menegakkan kembali makna sejati kemerdekaan. Karena sejatinya, Sumpah Pemuda belum berakhir. Ia hanya menunggu untuk diperjuangkan ulang, dengan akal, keberanian, dan integritas diri.