Dukungan Indonesia dan Jalan Panjang Timor Leste Menuju ASEAN
Senin, 27 Oktober 2025 - 19:15 WIB
loading...
A
A
A
Pertimbangan lain yang cukup penting adalah bahwa selama ini Timor Leste mengandalkan bantuan Portugal, Australia, Jepang, dan China. Kecenderungan kerja sama dengan negara-negara tersebut merupakan satu hal yang menyulitkan Timor Leste untuk bergabung dengan ASEAN.
Pada perkembangan selanjutnya, enam negara anggota ASEAN yang awalnya belum setuju perlahan mulai menyatakan narasi dukungannya. Meskipun harapan untuk menjadi bagian dari kekuatan ekonomi Asia Tenggara tidak serta merta terpenuhi. Pada 2021 pengajuan keanggotaan Timor Leste dalam ASEAN kembali diuji. Penyebabnya adalah karena Timor Leste mengikuti Kamboja memilih abstain dari pemungutan suara yang mengutuk junta militer Myanmar.
Oleh banyak pihak, langkah itu dianggap kesalahan yang dapat mengarah pada hasil yang tak menguntungkan bagi upaya Timor Leste untuk bergabung dengan ASEAN. Para pejabat Timor Leste kemudian menyatakan penyesalan dan menganggap keputusan pada saat pemungutan suara itu adalah hal yang memalukan. Tak lama kemudian, Jose Ramos-Horta menegaskan negaranya akan kembali berjuang untuk bergabung dalam ASEAN.
Setelah 11 tahun berbagai upaya dilakukan, forum KTT ASEAN ke-40/41, 11 November 2022 di Phnom Penh – Kamboja sepakat mengakui Timor Leste sebagai anggota ke-11 dengan status pengamat (observer). Surat pernyataan dari para pemimpin ASEAN tersebut menjelaskan hasil pertimbangan tim pencari fakta dari Komunitas Politik-Keamanan ASEAN, Komunitas Ekonomi ASEAN dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN. Sebagai anggota dengan status pengamat (observer), kepada Timor Leste diijinkan berpartisipasi dalam semua pertemuan ASEAN termasuk di pleno KTT.
Untuk mempersiapkan jalan menuju keanggotaan penuh Timor Leste, ASEAN menyusun roadmap yang kemudian dilaporkan pada KTT ASEAN ke-42 yang diselenggarakan pada 2023. Keputusan tersebut juga meminta semua negara anggota ASEAN dan rekan-rekan eksternal mendukung penuh Timor Leste dalam pencapaian-pencapaiannya melalui bantuan pembangunan kapasitas dan dukungan lain untuk keanggotaan penuhnya di ASEAN.
Sejak kemerdekaannya diakui oleh dunia internasional pada 20 Mei 2002, Timor Leste telah menghadapi tantangan besar dalam membangun kembali infrastruktur, memperkuat administrasi sipil, dan menyiapkan lapangan kerja bagi kaum muda melalui proyeksi ekonomi jangka panjang Timor Leste.
Sebagaimana diketahui, pengembangan sumber daya minyak bumi dan gas alam yang berlokasi di sisi tenggara wilayah perairannya, Timor Leste hanya menandatangani Perjanjian Laut Timor pada 2002, yang menetapkan Kawasan Pengembangan Minyak Bumi Bersama (Joint Petroleum Development Area) dan sistem bagi hasil pendapatan sebesar 90% untuk Timor Leste dan 10% untuk Australia.
Pengembangan besar pertama di JPDA sejak kemerdekaan Timor Leste dilakukan di ladang minyak terbesar di Laut Timor, yaitu ladang gas Greater Sunrise. Eksploitasi minyak bumi di kawasan ini menjadi topik utama dalam beberapa perjanjian pada 2003 dan 2005. Masalahnya adalah, hanya 20% ladang minyak yang masuk JPDA, sedangkan sisanya berada di perairan yang tidak masuk dalam perjanjian tersebut, meski sama-sama diklaim oleh kedua negara. Perjanjian sementara yang pertama membagi 82% pendapatan JPDA untuk Australia dan 18% untuk Timor Leste. Skema bagi hasil yang sangat merugikan pihak Timor Leste tersebut tidak mendapatkan pembelaan dari pihak mana pun di Asia Tenggara.
Penyelesaian sengketa wilayah perbatasan yang terus dirundingkan oleh Timor Leste dan Australia berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB dimana Pemerintah Australia menginginkan perbatasan di akhir landas kontinen Australia yang luas sesuai dengan kesepakatan dengan Indonesia pada 1972 dan 1991. Normalnya, sengketa perbatasan seperti itu kemudian diajukan ke Mahkamah Internasional atau Pengadilan Hukum Laut Internasional untuk diputuskan secara imparsial, tetapi Australia telah lebih dahulu menarik diri dari yurisdiksi internasional (khusus dalam persoalan batas laut) sebelum Timor Leste merdeka.
Di bawah tekanan publik dan diplomatik, Australia menawarkan konsesi royalti ladang gas Greater Sunrise. Pada 7 Juli 2005, sebuah perjanjian menyepakati bahwa kedua negara akan mengakhiri sengketa batas laut dan Timor Leste akan menerima 50% pendapatan dari ladang gas Greater Sunrise, sekitar AUD$26 miliar atau US$20 miliar sepanjang masa aktif proyek. Sementara itu, ladang lain di perairan yang diklaim Timor Leste namun berada di luar JPDA (Laminaria-Corallina dan Buffalo) masih dieksploitasi secara sepihak oleh Australia.
Pada perkembangan selanjutnya, enam negara anggota ASEAN yang awalnya belum setuju perlahan mulai menyatakan narasi dukungannya. Meskipun harapan untuk menjadi bagian dari kekuatan ekonomi Asia Tenggara tidak serta merta terpenuhi. Pada 2021 pengajuan keanggotaan Timor Leste dalam ASEAN kembali diuji. Penyebabnya adalah karena Timor Leste mengikuti Kamboja memilih abstain dari pemungutan suara yang mengutuk junta militer Myanmar.
Oleh banyak pihak, langkah itu dianggap kesalahan yang dapat mengarah pada hasil yang tak menguntungkan bagi upaya Timor Leste untuk bergabung dengan ASEAN. Para pejabat Timor Leste kemudian menyatakan penyesalan dan menganggap keputusan pada saat pemungutan suara itu adalah hal yang memalukan. Tak lama kemudian, Jose Ramos-Horta menegaskan negaranya akan kembali berjuang untuk bergabung dalam ASEAN.
Setelah 11 tahun berbagai upaya dilakukan, forum KTT ASEAN ke-40/41, 11 November 2022 di Phnom Penh – Kamboja sepakat mengakui Timor Leste sebagai anggota ke-11 dengan status pengamat (observer). Surat pernyataan dari para pemimpin ASEAN tersebut menjelaskan hasil pertimbangan tim pencari fakta dari Komunitas Politik-Keamanan ASEAN, Komunitas Ekonomi ASEAN dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN. Sebagai anggota dengan status pengamat (observer), kepada Timor Leste diijinkan berpartisipasi dalam semua pertemuan ASEAN termasuk di pleno KTT.
Untuk mempersiapkan jalan menuju keanggotaan penuh Timor Leste, ASEAN menyusun roadmap yang kemudian dilaporkan pada KTT ASEAN ke-42 yang diselenggarakan pada 2023. Keputusan tersebut juga meminta semua negara anggota ASEAN dan rekan-rekan eksternal mendukung penuh Timor Leste dalam pencapaian-pencapaiannya melalui bantuan pembangunan kapasitas dan dukungan lain untuk keanggotaan penuhnya di ASEAN.
Sejak kemerdekaannya diakui oleh dunia internasional pada 20 Mei 2002, Timor Leste telah menghadapi tantangan besar dalam membangun kembali infrastruktur, memperkuat administrasi sipil, dan menyiapkan lapangan kerja bagi kaum muda melalui proyeksi ekonomi jangka panjang Timor Leste.
Sebagaimana diketahui, pengembangan sumber daya minyak bumi dan gas alam yang berlokasi di sisi tenggara wilayah perairannya, Timor Leste hanya menandatangani Perjanjian Laut Timor pada 2002, yang menetapkan Kawasan Pengembangan Minyak Bumi Bersama (Joint Petroleum Development Area) dan sistem bagi hasil pendapatan sebesar 90% untuk Timor Leste dan 10% untuk Australia.
Pengembangan besar pertama di JPDA sejak kemerdekaan Timor Leste dilakukan di ladang minyak terbesar di Laut Timor, yaitu ladang gas Greater Sunrise. Eksploitasi minyak bumi di kawasan ini menjadi topik utama dalam beberapa perjanjian pada 2003 dan 2005. Masalahnya adalah, hanya 20% ladang minyak yang masuk JPDA, sedangkan sisanya berada di perairan yang tidak masuk dalam perjanjian tersebut, meski sama-sama diklaim oleh kedua negara. Perjanjian sementara yang pertama membagi 82% pendapatan JPDA untuk Australia dan 18% untuk Timor Leste. Skema bagi hasil yang sangat merugikan pihak Timor Leste tersebut tidak mendapatkan pembelaan dari pihak mana pun di Asia Tenggara.
Penyelesaian sengketa wilayah perbatasan yang terus dirundingkan oleh Timor Leste dan Australia berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB dimana Pemerintah Australia menginginkan perbatasan di akhir landas kontinen Australia yang luas sesuai dengan kesepakatan dengan Indonesia pada 1972 dan 1991. Normalnya, sengketa perbatasan seperti itu kemudian diajukan ke Mahkamah Internasional atau Pengadilan Hukum Laut Internasional untuk diputuskan secara imparsial, tetapi Australia telah lebih dahulu menarik diri dari yurisdiksi internasional (khusus dalam persoalan batas laut) sebelum Timor Leste merdeka.
Di bawah tekanan publik dan diplomatik, Australia menawarkan konsesi royalti ladang gas Greater Sunrise. Pada 7 Juli 2005, sebuah perjanjian menyepakati bahwa kedua negara akan mengakhiri sengketa batas laut dan Timor Leste akan menerima 50% pendapatan dari ladang gas Greater Sunrise, sekitar AUD$26 miliar atau US$20 miliar sepanjang masa aktif proyek. Sementara itu, ladang lain di perairan yang diklaim Timor Leste namun berada di luar JPDA (Laminaria-Corallina dan Buffalo) masih dieksploitasi secara sepihak oleh Australia.
Lihat Juga :
