Kereta Anjlok Terus Berulang, Kemenhub Diminta Lakukan Audit Keselamatan Independen

Minggu, 26 Oktober 2025 - 18:39 WIB
loading...
Kereta Anjlok Terus...
KA Purwojaya relasi Gambir-Kroya anjlok pada dua kereta bagian belakang saat melintas di Emplasemen Stasiun Kedunggedeh, Kabupaten Bekasi, Sabtu (25/10/2025). Foto/Dok.KAI Daop I Jakarta
A A A
JAKARTA - Rentetan kasus kereta api anjlok terus terjadi dalam beberapa bulan terakhir menjadi sorotan masyarakat. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) didesak melakukan audit keselamatan.

Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda mendesak Kementerian Perhubungan melakukan audit keselamatan independen untuk memastikan objektivitas rekomendasi perbaikan layanan kereta api di Tanah Air.

“Kasus kereta api anjlok dalam beberapa bulan terakhir terus terjadi. Agustus lalu setidaknya ada tiga kasus yakni anjloknya KA Argo Bromo di Subang, KRL di Stasiun Jakarta Kota, lalu ada Kereta Kuala Stabas di Lampung. Bulan ini kembali terjadi yakni Kereta Purwojaya di Kedunggede Bekasi. Meski tidak ada korban jiwa tetapi kasus ini tidak bisa dianggap sepele,” ujar Syaiful Huda, Minggu, (26/10/2025).

Baca juga: KA Purwojaya Gambir-Kroya Anjlok, Warga: Penumpang Panik Keluar dari Gerbong

Huda mengatakan dalam beberapa tahun terakhir, kereta api merupakan tulang punggung transportasi nasional. Berdasarkan data BPS rata-rata jumlah total penumpang kereta api per tahun mencapai ratusan juta. Tahun 2023 total penumpang kereta api nasional baik kereta api jarak jauh, lokal, maupun commuter mencapai 365 juta, tahun 2024 penumpang kereta api mencapai 504-505 juta.

“Tingginya jumlah penumpang per tahun ini harusnya dimaknai betapa kereta api telah menjadi tulang punggung transportasi nasional sehingga setiap insiden kecelakaan KA harus menjadi fokus perhatian untuk evaluasi dan perbaikan,” katanya.


Dia menegaskan tingginya intensitas kereta anjlok merupakan bentuk krisis keselamatan transportasi di tanah air. Menurutnya ada tiga masalah utama yang seringkali menjadi pemicu kecelakaan kereta api di Indonesia yakni usia prasarana, akumulasi kerusakan sarana, dan adanya cacat prosedur operasional.

Baca juga: Bogie Roda KA Purwojaya Terlepas dan Anjlok di Stasiun Kedunggedeh Bekasi, KNKT Harus Turun Tangan

“Kami menilai tingginya insiden kereta api di Indonesia membutuhkan intervensi kebijakan, regulasi, dan aksi konkret yang radikal mengingat tingginya jumlah penumpang untuk moda transportasi ini,” katanya.

Legislator asal Jabar VII ini mendesak Kementerian Perhubungan mengambil langkah kongkret agar kecelakaan kereta api baik jarak jauh, lokal, maupun comuter tidak terulang. Langkah tersebut di antaranya melakukan peremajaan infrastruktur dengan teknologi terbaru. Jalur rel yang berusia tua harus diremajakan.

Selain itu harus ada teknologi pengawasan rel seperti track geometry measurement system untuk memindai kerusakan rel secara otomatis. "Sudah saatnya kita beralih dari perawatan korektif yang menunggu kerusakan menjadi perawatan prediktif berbasis data sensor, seperti praktik yang diterapkan di negara maju," ujarnya.
(cip)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Kasus Dugaan Korupsi...
Kasus Dugaan Korupsi DJKA, KPK Telusuri Penyerahan Fee ke Pihak Kemenhub
Eks Staf Ahli Menhub...
Eks Staf Ahli Menhub Kembalikan Uang ke KPK, Pemeriksaan Kedua Budi Karya Masih Terbuka
Kasus DJKA, KPK Telusuri...
Kasus DJKA, KPK Telusuri Aliran Uang dari Sudewo ke Pihak Kemenhub
Menhub Absen, Komisi...
Menhub Absen, Komisi V DPR Tunda Raker Bahas Tragedi Bekasi Timur
Fenomena Gangguan Sinyal...
Fenomena Gangguan Sinyal GPS, DPR: Berpotensi Ancam Keselamatan Penerbangan Sipil
Anggota DPR: Kecelakaan...
Anggota DPR: Kecelakaan Kereta di Bekasi Harus Jadi Titik Balik Keselamatan Perempuan
Bangun BRT Metropolitan...
Bangun BRT Metropolitan Cekungan Bandung, Brantas Abipraya Dukung Transformasi Transportasi
KSP Dudung Cek Progres...
KSP Dudung Cek Progres MRT Jakarta Fase 2A, Siap Beroperasi 2027
Biaya Operasional Tinggi,...
Biaya Operasional Tinggi, Gapasdap Minta Pemerintah Naikkan Tarif Angkutan Penyeberangan
Rekomendasi
Diam-diam Jadi Pengusaha,...
Diam-diam Jadi Pengusaha, Anneth Delliecia Ternyata Punya Brand Kuku Sendiri?
Ketua Posko Wilayah...
Ketua Posko Wilayah PRR Aceh Apresiasi BPBD dan DLHK Atasi Masalah Sanitasi di Huntara
AS Mediasi Perundingan...
AS Mediasi Perundingan Lebanon-Israel, Bahas Kemungkinan Penarikan Zionis dari Lebanon Selatan
Berita Terkini
Akademisi Dukung Langkah...
Akademisi Dukung Langkah Kejagung Jerat Pihak Pasif dan Korporasi di Kasus BGN
Sidang Putusan Perkara...
Sidang Putusan Perkara Chromebook Digelar 30 Juni, Nadiem: Saya Harap Keputusannya Bebas
Terima Rp20 juta, Muhammad...
Terima Rp20 juta, Muhammad Abdimaludin Dinonaktifkan dari Ketua BEM FH Universitas Bung Karno
Yusril Prihatin Mahasiswa...
Yusril Prihatin Mahasiswa UBK Terima Uang usai Demo: Perjuangan Harus Murni dan Berintegritas
Ketua BEM FH Abdimaludin...
Ketua BEM FH Abdimaludin Akui Terima Uang Rp20 Juta dari Alumni, Diberikan oleh Polisi
Jokowi Respons Penangguhan...
Jokowi Respons Penangguhan Penahanan Roy Suryo dan Tifa: Itu Kewenangan Kejaksaan
Infografis
Gubernur DKI Dorong...
Gubernur DKI Dorong Pasar di Jakarta Lakukan Digitalisasi
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved