Kemendagri Gelar Rakor Sekda dan Kepala Bappeda, Selaraskan Program Pusat-Daerah
Sabtu, 25 Oktober 2025 - 18:50 WIB
loading...
Kemendagri akan menggelar Rakor Nasional Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) dengan pemda. Foto/Dok. SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Kemendagri akan menggelar Rakor Nasional Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) dengan pemda. Rakor ini akan mempertemukan seluruh sekda dan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dari seluruh Indonesia.
Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung selama empat haridi Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat mulai 26-29 Oktober 2025. Rakor ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan Pemda dalam menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi program prioritas pembangunan nasional dan daerah. Baca juga: Balasan Purbaya ke KDM Soal Dana Jabar Parkir di Bank: Saya Bukan Pegawai Pemprov, Periksa Sendiri
Kapuspen Kemendagri Benni Irwan menjelaskan, rakor dirancang sebagai ruang interaktif antara kementerian/lembaga dengan pemda. Tujuannya agar program daerah dan pusat dapat berjalan searah, baik dalam perencanaan, pendanaan, maupun pelaksanaannya.
“Supaya program dan kegiatan di daerah dan pusat bisa selaras. Oleh karena itu, Sekda dan Kepala Bappeda dipertemukan langsung dengan kementerian/lembaga di Rakor ini,” kata Benni dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (24/10/2025).
Menurutnya, sinkronisasi tidak hanya mencakup perencanaan dan anggaran, tetapi juga waktu, target, dan kualitas program. Melalui rakor ini, Kemendagri ingin memastikan perencanaan daerah dapat mendukung program strategis nasional, seperti peningkatan pelayanan dasar, penguatan infrastruktur, dan pembangunan berkelanjutan di berbagai sektor.
Benni menambahkan, forum ini juga menjadi wadah bagi Sekda dan Kepala Bappeda untuk menyampaikan tantangan dan kebutuhan nyata di daerah. Pemerintah pusat ingin mendengar langsung masukan daerah, terutama dalam pelaksanaan program prioritas yang terkendala kebijakan efisiensi fiskal dan pengalihan Transfer ke Daerah (TKD).
Ia menegaskan, rakor ini penting untuk memastikan agar tidak ada program pembangunan yang terhambat akibat keterbatasan fiskal atau ketidaksinkronan perencanaan. “Kami berharap para sekda dan kepala Bappeda bisa menyampaikan kebutuhan daerah. Kemendagri ingin tahu program apa yang akan dilaksanakan dan bagaimana bisa diselaraskan dengan program pemerintah pusat,” jelasnya.
Sementara itu, Peneliti Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri BRIN Hadi Supratikta mengatakan, rakor ini merupakan langkah strategis Mendagri Muhammad Tito Karnavian dalam merespons tantangan efisiensi fiskal yang dihadapi pemda. Sinergi antara sekda, kepala Bappeda, dan kementerian/lembaga sangat penting untuk menjaga konsistensi perencanaan pembangunan di tengah tekanan fiskal tahun 2026.
Ia menilai, Mendagri perlu memastikan setiap daerah memiliki strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkelanjutan, serta memperkuat ekosistem investasi daerah. “Rakor ini momentum penting untuk menyelaraskan kebijakan Dana Transfer Umum (DTU) dan Dana Transfer Khusus (DTK) dari pusat ke daerah, termasuk dampaknya terhadap otonomi daerah,” kata Hadi, Kamis (23/10/2025).
Lebih lanjut, Hadi menegaskan, rakor ini merupakan momen krusial untuk memperkuat sinergi vertikal antara pemerintah pusat dan daerah. Forum ini diharapkan menghasilkan solusi konkret atas persoalan fiskal dan mendorong efisiensi belanja daerah tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat. Baca juga: Bobby Nasution Ditegur Kemendagri Gegara Inflasi di Sumut Tertinggi se-Indonesia
“Rakor ini jangan disia-siakan. Ini momen penting untuk menjembatani aspirasi Pemda dengan kebijakan fiskal di pusat. Sinergi vertikal ini kunci agar tekanan fiskal 2026 bisa dimitigasi bersama,” tegasnya.
Hadi menambahkan, keberhasilan rrakor akan sangat bergantung pada kemampuan Kemendagri dan lembaga terkait dalam menghadirkan fleksibilitas, kepastian, dan strategi kolaboratif agar pembangunan daerah tetap berjalan di tengah keterbatasan anggaran.
Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung selama empat haridi Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat mulai 26-29 Oktober 2025. Rakor ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan Pemda dalam menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi program prioritas pembangunan nasional dan daerah. Baca juga: Balasan Purbaya ke KDM Soal Dana Jabar Parkir di Bank: Saya Bukan Pegawai Pemprov, Periksa Sendiri
Kapuspen Kemendagri Benni Irwan menjelaskan, rakor dirancang sebagai ruang interaktif antara kementerian/lembaga dengan pemda. Tujuannya agar program daerah dan pusat dapat berjalan searah, baik dalam perencanaan, pendanaan, maupun pelaksanaannya.
“Supaya program dan kegiatan di daerah dan pusat bisa selaras. Oleh karena itu, Sekda dan Kepala Bappeda dipertemukan langsung dengan kementerian/lembaga di Rakor ini,” kata Benni dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (24/10/2025).
Menurutnya, sinkronisasi tidak hanya mencakup perencanaan dan anggaran, tetapi juga waktu, target, dan kualitas program. Melalui rakor ini, Kemendagri ingin memastikan perencanaan daerah dapat mendukung program strategis nasional, seperti peningkatan pelayanan dasar, penguatan infrastruktur, dan pembangunan berkelanjutan di berbagai sektor.
Benni menambahkan, forum ini juga menjadi wadah bagi Sekda dan Kepala Bappeda untuk menyampaikan tantangan dan kebutuhan nyata di daerah. Pemerintah pusat ingin mendengar langsung masukan daerah, terutama dalam pelaksanaan program prioritas yang terkendala kebijakan efisiensi fiskal dan pengalihan Transfer ke Daerah (TKD).
Ia menegaskan, rakor ini penting untuk memastikan agar tidak ada program pembangunan yang terhambat akibat keterbatasan fiskal atau ketidaksinkronan perencanaan. “Kami berharap para sekda dan kepala Bappeda bisa menyampaikan kebutuhan daerah. Kemendagri ingin tahu program apa yang akan dilaksanakan dan bagaimana bisa diselaraskan dengan program pemerintah pusat,” jelasnya.
Sementara itu, Peneliti Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri BRIN Hadi Supratikta mengatakan, rakor ini merupakan langkah strategis Mendagri Muhammad Tito Karnavian dalam merespons tantangan efisiensi fiskal yang dihadapi pemda. Sinergi antara sekda, kepala Bappeda, dan kementerian/lembaga sangat penting untuk menjaga konsistensi perencanaan pembangunan di tengah tekanan fiskal tahun 2026.
Ia menilai, Mendagri perlu memastikan setiap daerah memiliki strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkelanjutan, serta memperkuat ekosistem investasi daerah. “Rakor ini momentum penting untuk menyelaraskan kebijakan Dana Transfer Umum (DTU) dan Dana Transfer Khusus (DTK) dari pusat ke daerah, termasuk dampaknya terhadap otonomi daerah,” kata Hadi, Kamis (23/10/2025).
Lebih lanjut, Hadi menegaskan, rakor ini merupakan momen krusial untuk memperkuat sinergi vertikal antara pemerintah pusat dan daerah. Forum ini diharapkan menghasilkan solusi konkret atas persoalan fiskal dan mendorong efisiensi belanja daerah tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat. Baca juga: Bobby Nasution Ditegur Kemendagri Gegara Inflasi di Sumut Tertinggi se-Indonesia
“Rakor ini jangan disia-siakan. Ini momen penting untuk menjembatani aspirasi Pemda dengan kebijakan fiskal di pusat. Sinergi vertikal ini kunci agar tekanan fiskal 2026 bisa dimitigasi bersama,” tegasnya.
Hadi menambahkan, keberhasilan rrakor akan sangat bergantung pada kemampuan Kemendagri dan lembaga terkait dalam menghadirkan fleksibilitas, kepastian, dan strategi kolaboratif agar pembangunan daerah tetap berjalan di tengah keterbatasan anggaran.
(poe)
Lihat Juga :
