Wujudkan Indonesia Emas 2045, LAN-Kemendagri Minta Kebijakan Daerah Berbasis Bukti
Jum'at, 24 Oktober 2025 - 15:21 WIB
loading...
LAN bersama BSKDN Kemendagri perkuat tata kelola kebijakan publik pemerintah daerah. Foto/istimewa
A
A
A
JAKARTA - Lembaga Administrasi Negara (LAN) bersama Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) memperkuat tata kelola kebijakan publik di seluruh Indonesia. Salah satunya melalui pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) 2025 yang diintegrasikan dengan Indeks Inovasi Daerah (IID).
Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara LAN, Agus Sudrajat mengatakan,inisiatif ini menandai babak baru dalam reformasi birokrasi yang lebih adaptif, kolaboratif, dan berbasis bukti (evidence-based policy), sejalan dengan arah RPJMN 2025–2029 dan visi Indonesia Emas 2045.
Agus menegaskan pengukuran IKK bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen strategis untuk mengukur kemampuan lembaga pemerintah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang berdampak nyata bagi masyarakat.
Baca juga: BSKDN Kemendagri Komitmen Wujudkan Pemerintahan Digital yang Terintegrasi
“Kita ingin mengubah cara berpikir para perancang kebijakan, dari sekadar menulis naskah menjadi merancang perubahan. Kebijakan yang baik harus berbasis data, diuji secara ilmiah, dan memberi manfaat konkret bagi publik,” tegasnya, Jumat (24/10/2025).
Menurut Agus, LAN berkomitmen memperkuat kapasitas aparatur negara, peneliti, dan analis kebijakan agar memiliki kemampuan analitis yang kuat dan berorientasi pada hasil.
“Kita ingin setiap instansi pemerintah memiliki ekosistem kebijakan yang sehat, di mana perencana, peneliti, dan analis bekerja dalam satu siklus pembelajaran yang terus berkembang,” ujarnya.
Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara LAN, Agus Sudrajat mengatakan,inisiatif ini menandai babak baru dalam reformasi birokrasi yang lebih adaptif, kolaboratif, dan berbasis bukti (evidence-based policy), sejalan dengan arah RPJMN 2025–2029 dan visi Indonesia Emas 2045.
Agus menegaskan pengukuran IKK bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen strategis untuk mengukur kemampuan lembaga pemerintah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang berdampak nyata bagi masyarakat.
Baca juga: BSKDN Kemendagri Komitmen Wujudkan Pemerintahan Digital yang Terintegrasi
“Kita ingin mengubah cara berpikir para perancang kebijakan, dari sekadar menulis naskah menjadi merancang perubahan. Kebijakan yang baik harus berbasis data, diuji secara ilmiah, dan memberi manfaat konkret bagi publik,” tegasnya, Jumat (24/10/2025).
Menurut Agus, LAN berkomitmen memperkuat kapasitas aparatur negara, peneliti, dan analis kebijakan agar memiliki kemampuan analitis yang kuat dan berorientasi pada hasil.
“Kita ingin setiap instansi pemerintah memiliki ekosistem kebijakan yang sehat, di mana perencana, peneliti, dan analis bekerja dalam satu siklus pembelajaran yang terus berkembang,” ujarnya.
Lihat Juga :
