BSKDN Kemendagri Komitmen Wujudkan Pemerintahan Digital yang Terintegrasi
Jum'at, 24 Oktober 2025 - 14:06 WIB
loading...
BSKDN Kemendagri menyebut pentingnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Foto/istimewa
A
A
A
JAKARTA - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebut pentingnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Tujuannya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien, terpadu, dan berbasis data.
Hal itu terungkap dalam Forum Diskusi Aktual atau Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Peta Jalan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Dashboard Data Terintegrasi dalam rangka pengembangan BSKDN Satu Data yang digelar BSKDN, Kemendagri, Kamis, 23 Oktober 2025.
Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo di Command Centre BSKDN mengatakan, kegiatan FGD ini merupakan bagian penting dalam membangun birokrasi modern yang berbasis data, terintegrasi, dan digital. "Melalui SPBE, kita berupaya mewujudkan pemerintahan digital yang tidak hanya efisien, tetapi juga cerdas dalam menggunakan data untuk mendukung kebijakan publik,” ujarnya, Jumat (24/10/2025).
Baca juga: Kemendagri Dorong Integrasi dan Digitalisasi Data Kependudukan untuk Layanan Publik
Yusharto menegaskan, transformasi digital bukan lagi sekadar tren, melainkan kebutuhan mendasar bagi birokrasi modern agar tetap relevan, efektif, dan dipercaya publik. Menurut Yusharto, penerapan SPBE merupakan langkah strategis dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik yang cepat dan tepat.
Untuk itu, penyusunan Peta Jalan SPBE BSKDN dan pengembangan Dashboard Data Terintegrasi BSKDN Satu Data merupakan dua langkah konkret yang saling melengkapi.
"Peta jalan tersebut akan menjadi pedoman strategis dalam mengarahkan pelaksanaan transformasi digital di BSKDN, mulai dari penguatan tata kelola dan sistem informasi hingga peningkatan kompetensi aparatur," katanya.
Baca juga: Baca juga: Panglima TNI Tunjuk 24 Pati Duduki Jabatan Strategis di Kemhan, Ini Nama-namanya
Sementara itu, Dashboard Data Terintegrasi menjadi fondasi pengelolaan data internal BSKDN untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based policy) dan analisis data yang akurat.
Melalui dashboard ini, BSKDN membangun ekosistem data yang mampu menghimpun dan menyajikan informasi secara real-time, sekaligus menjadi sumber data tunggal (single source of truth) bagi seluruh unit kerja.
“Dashboard ini tidak hanya menampilkan data, tetapi menjadi alat analisis strategis bagi pimpinan dalam memantau kinerja kebijakan, memetakan isu-isu prioritas, dan mengarahkan pengambilan keputusan yang cepat serta tepat,” tambahnya.
Dosen Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (UI) Rudiarto Sumarwono menjabarkan landasan konseptual SPBE dan transformasi e-Government menuju Smart Governance berbasis AI dan era Singularity.
Rudi menilai, keunggulan pemerintahan digital terletak pada efisiensi dan aksesibilitas, sebagaimana telah diterapkan di berbagai negara.
“BSKDN memiliki potensi besar menjadi pelopor kebijakan berbasis bukti. Kita tidak bisa menyelesaikan persoalan saat ini dengan cara lama, melainkan dengan pengetahuan baru dan inovasi yang terdepan,” ucapnya.
Sebagai informasi tambahan, FGD tersebut juga dihadiri narasumber lainnya meliputi perwakilan dari Pusat Kajian Analisis Data Universitas Budi Luhur Gunawan Pria Utama yang memaparkan materi terkait Arsitektur SPBE BSKDN dan Dashboard Data Terintegrasi serta Kepala Bagian Program dan Umum Pusat Data dan Sistem Informasi Kemendagri Muhammad Valiandra yang membahas Arsitektur SPBE Kemendagri dan integrasi antarunit kerja.
Hal itu terungkap dalam Forum Diskusi Aktual atau Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Peta Jalan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Dashboard Data Terintegrasi dalam rangka pengembangan BSKDN Satu Data yang digelar BSKDN, Kemendagri, Kamis, 23 Oktober 2025.
Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo di Command Centre BSKDN mengatakan, kegiatan FGD ini merupakan bagian penting dalam membangun birokrasi modern yang berbasis data, terintegrasi, dan digital. "Melalui SPBE, kita berupaya mewujudkan pemerintahan digital yang tidak hanya efisien, tetapi juga cerdas dalam menggunakan data untuk mendukung kebijakan publik,” ujarnya, Jumat (24/10/2025).
Baca juga: Kemendagri Dorong Integrasi dan Digitalisasi Data Kependudukan untuk Layanan Publik
Yusharto menegaskan, transformasi digital bukan lagi sekadar tren, melainkan kebutuhan mendasar bagi birokrasi modern agar tetap relevan, efektif, dan dipercaya publik. Menurut Yusharto, penerapan SPBE merupakan langkah strategis dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik yang cepat dan tepat.
Untuk itu, penyusunan Peta Jalan SPBE BSKDN dan pengembangan Dashboard Data Terintegrasi BSKDN Satu Data merupakan dua langkah konkret yang saling melengkapi.
"Peta jalan tersebut akan menjadi pedoman strategis dalam mengarahkan pelaksanaan transformasi digital di BSKDN, mulai dari penguatan tata kelola dan sistem informasi hingga peningkatan kompetensi aparatur," katanya.
Baca juga: Baca juga: Panglima TNI Tunjuk 24 Pati Duduki Jabatan Strategis di Kemhan, Ini Nama-namanya
Sementara itu, Dashboard Data Terintegrasi menjadi fondasi pengelolaan data internal BSKDN untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based policy) dan analisis data yang akurat.
Melalui dashboard ini, BSKDN membangun ekosistem data yang mampu menghimpun dan menyajikan informasi secara real-time, sekaligus menjadi sumber data tunggal (single source of truth) bagi seluruh unit kerja.
“Dashboard ini tidak hanya menampilkan data, tetapi menjadi alat analisis strategis bagi pimpinan dalam memantau kinerja kebijakan, memetakan isu-isu prioritas, dan mengarahkan pengambilan keputusan yang cepat serta tepat,” tambahnya.
Dosen Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (UI) Rudiarto Sumarwono menjabarkan landasan konseptual SPBE dan transformasi e-Government menuju Smart Governance berbasis AI dan era Singularity.
Rudi menilai, keunggulan pemerintahan digital terletak pada efisiensi dan aksesibilitas, sebagaimana telah diterapkan di berbagai negara.
“BSKDN memiliki potensi besar menjadi pelopor kebijakan berbasis bukti. Kita tidak bisa menyelesaikan persoalan saat ini dengan cara lama, melainkan dengan pengetahuan baru dan inovasi yang terdepan,” ucapnya.
Sebagai informasi tambahan, FGD tersebut juga dihadiri narasumber lainnya meliputi perwakilan dari Pusat Kajian Analisis Data Universitas Budi Luhur Gunawan Pria Utama yang memaparkan materi terkait Arsitektur SPBE BSKDN dan Dashboard Data Terintegrasi serta Kepala Bagian Program dan Umum Pusat Data dan Sistem Informasi Kemendagri Muhammad Valiandra yang membahas Arsitektur SPBE Kemendagri dan integrasi antarunit kerja.
(cip)
Lihat Juga :
