Pakar Kebijakan Publik: Saatnya MBG Diperkuat dengan Edukasi
Jum'at, 24 Oktober 2025 - 14:25 WIB
loading...
A
A
A
Baca juga: Program MBG Buka Jalan Baru Pemenuhan Gizi Generasi Muda Indonesia
Menurut Trubus, salah satu tantangan utama MBG adalah menjaga kualitas makanan agar tidak terjadi kasus insiden keamanan pangan akibat kesalahan penyimpanan atau proses memasak.
“Banyak insiden keamanan pangan muncul karena minim edukasi kepada juru masak dan lemahnya sistem distribusi. Ada dapur yang mulai masak jam tujuh malam, tapi baru dibagikan ke sekolah pagi hari. Jarak waktu yang panjang itu bisa menyebabkan makanan basi,” jelasnya.
Trubus menambahkan, setiap dapur SPPG harus memiliki ahli gizi yang berperan aktif memastikan makanan sesuai standar gizi dan higienitas. Ia juga menekankan pentingnya pelatihan intensif bagi para juru masak serta penerapan batas produksi maksimal 2.000 porsi per dapur agar mutu makanan terjaga.
Ia mendukung langkah pemerintah yang mulai menutup dapur bermasalah dan memberi sanksi pada penyelenggara yang tidak memenuhi standar. “Langkah ini penting agar ada efek jera dan tercipta tata kelola yang bersih serta transparan,” katanya.
Selain itu, partisipasi publik menjadi kunci keberhasilan MBG. Ia mengusulkan agar guru dan komite sekolah turut mencicipi makanan setiap hari, bukan hanya sebulan sekali. “Kalau kepala sekolah dan guru ikut mencicipi, pengawasan jadi lebih nyata. Jangan sampai anak-anak jadi korban makanan tidak layak,” ujar dosen Sosiologi Hukum dan Pengantar Ilmu Politik Universitas Trisakti ini.
Dia juga mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam proses produksi dan distribusi makanan. “Partisipasi publik bisa membangun kepercayaan. Ajak masyarakat ikut mengemas makanan, ikut melihat dapur. Itu membangun rasa memiliki,” tuturnya.
Trubus menyambut baik rencana pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) baru yang mengatur tata kelola MBG, termasuk soal batas produksi, mekanisme pengawasan, dan tanggung jawab hukum jika terjadi insiden.
Menurut Trubus, salah satu tantangan utama MBG adalah menjaga kualitas makanan agar tidak terjadi kasus insiden keamanan pangan akibat kesalahan penyimpanan atau proses memasak.
“Banyak insiden keamanan pangan muncul karena minim edukasi kepada juru masak dan lemahnya sistem distribusi. Ada dapur yang mulai masak jam tujuh malam, tapi baru dibagikan ke sekolah pagi hari. Jarak waktu yang panjang itu bisa menyebabkan makanan basi,” jelasnya.
Trubus menambahkan, setiap dapur SPPG harus memiliki ahli gizi yang berperan aktif memastikan makanan sesuai standar gizi dan higienitas. Ia juga menekankan pentingnya pelatihan intensif bagi para juru masak serta penerapan batas produksi maksimal 2.000 porsi per dapur agar mutu makanan terjaga.
Ia mendukung langkah pemerintah yang mulai menutup dapur bermasalah dan memberi sanksi pada penyelenggara yang tidak memenuhi standar. “Langkah ini penting agar ada efek jera dan tercipta tata kelola yang bersih serta transparan,” katanya.
Selain itu, partisipasi publik menjadi kunci keberhasilan MBG. Ia mengusulkan agar guru dan komite sekolah turut mencicipi makanan setiap hari, bukan hanya sebulan sekali. “Kalau kepala sekolah dan guru ikut mencicipi, pengawasan jadi lebih nyata. Jangan sampai anak-anak jadi korban makanan tidak layak,” ujar dosen Sosiologi Hukum dan Pengantar Ilmu Politik Universitas Trisakti ini.
Dia juga mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam proses produksi dan distribusi makanan. “Partisipasi publik bisa membangun kepercayaan. Ajak masyarakat ikut mengemas makanan, ikut melihat dapur. Itu membangun rasa memiliki,” tuturnya.
Trubus menyambut baik rencana pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) baru yang mengatur tata kelola MBG, termasuk soal batas produksi, mekanisme pengawasan, dan tanggung jawab hukum jika terjadi insiden.
Lihat Juga :
