IOC Larang Indonesia Tuan Rumah Olahraga, DPR Minta Pemerintah Tempuh Langkah Diplomasi
Jum'at, 24 Oktober 2025 - 08:14 WIB
loading...
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani. Foto/Dok SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani meminta pemerintah terus menempuh langkah diplomasi olahraga menyusul adanya keputusan Komite Olimpiade Internasional ( IOC ). Diketahui, salah satu keputusannya, IOC menyerukan federasi-federasi olahraga internasional untuk tidak menyelenggarakan event di Indonesia.
Seruan IOC tersebut diduga muncul sebagai respons terhadap sikap Indonesia yang menolak kehadiran Israel dalam ajang olahraga internasional. "Jika memang benar IOC meminta federasi-federasi internasional untuk tidak menyelenggarakan event olahraga di Indonesia karena penolakan terhadap Israel, tentu kami menyesalkan hal ini," kata Lalu Hadrian, Jumat (24/10/2025).
Menurutnya, sikap Indonesia terhadap Israel bukanlah bentuk diskriminasi, melainkan cerminan politik luar negeri bebas aktif yang secara konsisten mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Selain itu, penolakan terhadap Israel juga dilandasi oleh alasan kemanusiaan, mengingat tindakan kekerasan dan genosida yang dilakukan Israel terhadap warga sipil Palestina.
Baca Juga: Jatuhkan Sanksi ke Indonesia, Berikut 4 Poin Pernyataan Lengkap IOC
"Dari semua sisi, termasuk sisi olahraga seharusnya IOC justru memberikan sanksi kepada Israel atas tindakan pelanggaran kemanusiaan yang mereka lakukan," ujarnya.
Legislator PKB ini menilai, IOC seharusnya tidak mengambil langkah sepihak yang berpotensi meminggirkan Indonesia dari komunitas olahraga internasional. Sebaliknya, IOC diharapkan membuka ruang dialog dengan seluruh anggotanya untuk mencari solusi yang adil bagi semua pihak, termasuk bagi negara-negara yang memiliki prinsip solidaritas terhadap Palestina.
Lebih lanjut, Lalu Hadrian mendorong pemerintah, KONI, dan NOC Indonesia agar terus melakukan diplomasi olahraga di berbagai forum internasional. Hal ini penting agar Indonesia tidak kehilangan kepercayaan sebagai tuan rumah penyelenggara ajang olahraga internasional di masa mendatang.
"Indonesia memiliki komitmen tinggi terhadap kemajuan olahraga dunia dan selalu siap menjadi tuan rumah yang baik. Kami berharap diplomasi dan komunikasi antar-lembaga olahraga terus dijaga agar kepentingan nasional dan prinsip kemanusiaan tetap berjalan beriringan," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Dewan Eksekutif IOC (EB IOC) mengumumkan empat keputusan penting yang dianggap sebagai hukuman bagi Indonesia. Langkah itu diambil setelah pemerintah Indonesia menolak visa atlet Israel yang seharusnya tampil pada Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025, yang digelar di Indonesia Arena, Jakarta, pada 19–25 Oktober 2025.
Keputusan tersebut memicu reaksi keras dari Federasi Senam Israel yang kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS). Namun, banding itu ditolak, dan akhirnya IOC turun tangan dengan mengeluarkan empat keputusan yang berdampak langsung pada posisi Indonesia di dunia olahraga internasional.
Salah satu keputusan paling kontroversial dari IOC adalah imbauan kepada semua federasi internasional agar tidak menyelenggarakan event olahraga di Indonesia sampai ada jaminan bahwa seluruh atlet, tanpa memandang kewarganegaraan, bisa memperoleh akses masuk.
Seruan IOC tersebut diduga muncul sebagai respons terhadap sikap Indonesia yang menolak kehadiran Israel dalam ajang olahraga internasional. "Jika memang benar IOC meminta federasi-federasi internasional untuk tidak menyelenggarakan event olahraga di Indonesia karena penolakan terhadap Israel, tentu kami menyesalkan hal ini," kata Lalu Hadrian, Jumat (24/10/2025).
Menurutnya, sikap Indonesia terhadap Israel bukanlah bentuk diskriminasi, melainkan cerminan politik luar negeri bebas aktif yang secara konsisten mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Selain itu, penolakan terhadap Israel juga dilandasi oleh alasan kemanusiaan, mengingat tindakan kekerasan dan genosida yang dilakukan Israel terhadap warga sipil Palestina.
Baca Juga: Jatuhkan Sanksi ke Indonesia, Berikut 4 Poin Pernyataan Lengkap IOC
"Dari semua sisi, termasuk sisi olahraga seharusnya IOC justru memberikan sanksi kepada Israel atas tindakan pelanggaran kemanusiaan yang mereka lakukan," ujarnya.
Legislator PKB ini menilai, IOC seharusnya tidak mengambil langkah sepihak yang berpotensi meminggirkan Indonesia dari komunitas olahraga internasional. Sebaliknya, IOC diharapkan membuka ruang dialog dengan seluruh anggotanya untuk mencari solusi yang adil bagi semua pihak, termasuk bagi negara-negara yang memiliki prinsip solidaritas terhadap Palestina.
Lebih lanjut, Lalu Hadrian mendorong pemerintah, KONI, dan NOC Indonesia agar terus melakukan diplomasi olahraga di berbagai forum internasional. Hal ini penting agar Indonesia tidak kehilangan kepercayaan sebagai tuan rumah penyelenggara ajang olahraga internasional di masa mendatang.
"Indonesia memiliki komitmen tinggi terhadap kemajuan olahraga dunia dan selalu siap menjadi tuan rumah yang baik. Kami berharap diplomasi dan komunikasi antar-lembaga olahraga terus dijaga agar kepentingan nasional dan prinsip kemanusiaan tetap berjalan beriringan," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Dewan Eksekutif IOC (EB IOC) mengumumkan empat keputusan penting yang dianggap sebagai hukuman bagi Indonesia. Langkah itu diambil setelah pemerintah Indonesia menolak visa atlet Israel yang seharusnya tampil pada Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025, yang digelar di Indonesia Arena, Jakarta, pada 19–25 Oktober 2025.
Keputusan tersebut memicu reaksi keras dari Federasi Senam Israel yang kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS). Namun, banding itu ditolak, dan akhirnya IOC turun tangan dengan mengeluarkan empat keputusan yang berdampak langsung pada posisi Indonesia di dunia olahraga internasional.
Salah satu keputusan paling kontroversial dari IOC adalah imbauan kepada semua federasi internasional agar tidak menyelenggarakan event olahraga di Indonesia sampai ada jaminan bahwa seluruh atlet, tanpa memandang kewarganegaraan, bisa memperoleh akses masuk.
(zik)
Lihat Juga :
