Pengamat: Fitnah ke Keluarga Jokowi Strategi Politik Jelang Pilpres 2029
Kamis, 23 Oktober 2025 - 12:51 WIB
loading...
A
A
A
Dia mengungkapkan banyak pengamat menilai ini bukan sekadar kritik, melainkan character assassination yang didesain untuk mematikan peluang politik keluarga Jokowi di 2029. "Pertanyaannya: mengapa mereka begitu takut? Apakah karena elektabilitas keluarga Jokowi, terutama Gibran Rakabuming Raka, masih tinggi dalam berbagai survei nasional?" kata Pieter Zulkifli.
"Ataukah karena kekuatan moral dan kedekatan Jokowi dengan rakyat masih dianggap ancaman bagi peta politik lama yang oligarkis? Jika benar demikian, maka fitnah dan disinformasi itu tak lain adalah bentuk ketakutan terhadap persaingan sehat dalam demokrasi," sambung Pieter.
Menurutnya, harus diakui ada agenda tertentu yang bermain di balik narasi-narasi destruktif itu. Dia menuturkan ada sebuah kekuatan politik yang berupaya menciptakan opini publik negatif agar Jokowi dan keluarga tersingkir dari gelanggang politik 2029.
"Taktik yang digunakan klasik: adu domba, framing media, dan eksploitasi sentimen publik melalui buzzer dan akun anonim. Mereka ingin menanamkan kesan bahwa Jokowi adalah masa lalu, padahal kontribusinya masih nyata dan relevan," katanya.
Untuk itu, Pieter mengingatkan Indonesia tidak boleh dibiarkan menjadi panggung politik yang dikuasai kebohongan dan dendam kekuasaan. Demokrasi hanya akan matang jika semua pihak bersedia bersaing secara sehat, bukan dengan cara menjatuhkan karakter lawan.
"Fitnah mungkin bisa mengubah persepsi sesaat, tapi sejarah akan menilai siapa yang bekerja dan siapa yang hanya berisik," imbuhnya.
Dia berpendapat ujian terbesar pasca-Jokowi bukan soal siapa yang berkuasa, melainkan bagaimana bangsa ini menjaga akal sehatnya. Publik harus cerdas memilah informasi, media harus berani menegakkan etika, dan elite politik seharusnya malu menggunakan kebohongan sebagai alat perebutan simpati.
"Karena pada akhirnya, demokrasi yang sejati berdiri di atas kebenaran bukan kebencian," pungkasnya.
"Ataukah karena kekuatan moral dan kedekatan Jokowi dengan rakyat masih dianggap ancaman bagi peta politik lama yang oligarkis? Jika benar demikian, maka fitnah dan disinformasi itu tak lain adalah bentuk ketakutan terhadap persaingan sehat dalam demokrasi," sambung Pieter.
Menurutnya, harus diakui ada agenda tertentu yang bermain di balik narasi-narasi destruktif itu. Dia menuturkan ada sebuah kekuatan politik yang berupaya menciptakan opini publik negatif agar Jokowi dan keluarga tersingkir dari gelanggang politik 2029.
"Taktik yang digunakan klasik: adu domba, framing media, dan eksploitasi sentimen publik melalui buzzer dan akun anonim. Mereka ingin menanamkan kesan bahwa Jokowi adalah masa lalu, padahal kontribusinya masih nyata dan relevan," katanya.
Untuk itu, Pieter mengingatkan Indonesia tidak boleh dibiarkan menjadi panggung politik yang dikuasai kebohongan dan dendam kekuasaan. Demokrasi hanya akan matang jika semua pihak bersedia bersaing secara sehat, bukan dengan cara menjatuhkan karakter lawan.
"Fitnah mungkin bisa mengubah persepsi sesaat, tapi sejarah akan menilai siapa yang bekerja dan siapa yang hanya berisik," imbuhnya.
Dia berpendapat ujian terbesar pasca-Jokowi bukan soal siapa yang berkuasa, melainkan bagaimana bangsa ini menjaga akal sehatnya. Publik harus cerdas memilah informasi, media harus berani menegakkan etika, dan elite politik seharusnya malu menggunakan kebohongan sebagai alat perebutan simpati.
"Karena pada akhirnya, demokrasi yang sejati berdiri di atas kebenaran bukan kebencian," pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :