Negara Tak Boleh Mundur Berantas Mafia SDA
Rabu, 22 Oktober 2025 - 18:30 WIB
loading...
Ketua Pusat Studi Kekayaan Alam (Pusaka) Ronny Setiawan mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto yang gencar memberantas kartel dan mafia SDA pada tahun pertamanya. Foto: Dok Sindonews
A
A
A
JAKARTA - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto gencar memberantas kartel dan mafia Sumber Daya Alam (SDA) pada tahun pertamanya. Tindakan ini menunjukkan komitmen serius pemerintah menegakkan kedaulatan ekonomi dan menghentikan praktik rente yang selama ini merugikan negara.
"Dua langkah besar yang baru-baru ini dilakukan pemerintah jadi bukti nyata. Pertama, penyitaan hasil korupsi CPO sawit senilai Rp13,255 triliun oleh Kejaksaan Agung pada 20 Oktober 2025. Kedua, operasi besar Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang berhasil menertibkan 3,5 juta hektare lahan sawit ilegal," ujar Ketua Pusat Studi Kekayaan Alam (Pusaka) Ronny Setiawan, Rabu (22/10/2025).
Baca juga: Pemberantasan Mafia SDA Jadi Capaian Strategis Pemerintahan Prabowo Tahun Pertama
Menurut dia, aksi bukan sekadar penegakan hukum biasa. Ini perang terhadap jaringan kartel yang sudah lama menggerogoti kekayaan negara. "Dan pemerintah di bawah Presiden Prabowo telah menunjukkan keberanian politik yang luar biasa,” katanya.
Ronny menegaskan langkah tersebut perlu terus dilanjutkan meski konsekuensinya berat. Perlawanan dari para kartel dan mafia SDA pasti akan muncul, terutama di level operasional.
Karena itu, pemerintah diminta tidak memberikan ruang kompromi sedikit pun di lapangan. “Kalau pusat sudah tegas, jangan sampai melemah di bawah. Di lapangan tidak boleh ada negosiasi, tidak boleh ada kompromi. Negara tidak boleh mundur sejengkal pun,” ujarnya.
Dia juga mendorong penguatan koordinasi antarlembaga seperti Kejaksaan, TNI, Polri, BIN, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup, serta BUMN pengelola aset hasil sitaan agar proses hukum dan pengelolaan aset berjalan transparan.
Ronny juga menekankan pentingnya perlindungan bagi aparat penegak hukum yang berada di garis depan. “Pemerintah harus melindungi aparat dan memastikan sistem hukum bekerja tanpa intervensi. Perang melawan kartel ini bukan hanya soal ekonomi, tapi soal kedaulatan bangsa,” katanya.
"Dua langkah besar yang baru-baru ini dilakukan pemerintah jadi bukti nyata. Pertama, penyitaan hasil korupsi CPO sawit senilai Rp13,255 triliun oleh Kejaksaan Agung pada 20 Oktober 2025. Kedua, operasi besar Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang berhasil menertibkan 3,5 juta hektare lahan sawit ilegal," ujar Ketua Pusat Studi Kekayaan Alam (Pusaka) Ronny Setiawan, Rabu (22/10/2025).
Baca juga: Pemberantasan Mafia SDA Jadi Capaian Strategis Pemerintahan Prabowo Tahun Pertama
Menurut dia, aksi bukan sekadar penegakan hukum biasa. Ini perang terhadap jaringan kartel yang sudah lama menggerogoti kekayaan negara. "Dan pemerintah di bawah Presiden Prabowo telah menunjukkan keberanian politik yang luar biasa,” katanya.
Ronny menegaskan langkah tersebut perlu terus dilanjutkan meski konsekuensinya berat. Perlawanan dari para kartel dan mafia SDA pasti akan muncul, terutama di level operasional.
Karena itu, pemerintah diminta tidak memberikan ruang kompromi sedikit pun di lapangan. “Kalau pusat sudah tegas, jangan sampai melemah di bawah. Di lapangan tidak boleh ada negosiasi, tidak boleh ada kompromi. Negara tidak boleh mundur sejengkal pun,” ujarnya.
Dia juga mendorong penguatan koordinasi antarlembaga seperti Kejaksaan, TNI, Polri, BIN, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup, serta BUMN pengelola aset hasil sitaan agar proses hukum dan pengelolaan aset berjalan transparan.
Ronny juga menekankan pentingnya perlindungan bagi aparat penegak hukum yang berada di garis depan. “Pemerintah harus melindungi aparat dan memastikan sistem hukum bekerja tanpa intervensi. Perang melawan kartel ini bukan hanya soal ekonomi, tapi soal kedaulatan bangsa,” katanya.
(jon)
Lihat Juga :
