PDIP dan Anies Dinilai Saling Jaga Performa Politik
Senin, 14 September 2020 - 08:26 WIB
loading...
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengkritik keras kebijakan PSBB total yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan . Hasto menyindir langkah 'rem mendadak' Anies yang dinilai tak memperhatikan penderitaan rakyat.
Direktur Eksekutif LIMA Ray Rangkuti menilai, PDIP dan Anies saling menjaga performa politik. Anies disebutnya terus berpolemik dengan pusat dan secara tidak langsung dengan PDIP sebagai bagian dari upaya menjaga soliditas pendukungnya.
"Anies hanya dapat menjaga soliditas itu dengan terus-menerus menjadikan dirinya berbeda dengan pusat dan dengan sendirinya PDIP. Apalagi, baru saja Anies mendapat terpaan politik kala laporan pertanggungjawaban keuangan Anies ditolak sebagian fraksi di DPR," kata Ray saat dihubungi SINDOnews, Senin (14/9/2020).
(Baca juga: Aktivitas Tetap Berjalan dengan Pembatasan dan Pengetatan ).
Bagi Ray, satu pukulan tersendiri bagi Anies mengingat parpol yang menolak umumnya bukan yang oposan terhadapnya. Uniknya, PDIP malah mendukungnya. Sementara PDIP perlu 'tegur' Anies untuk keperluan yang kurang lebih sama yakni konsolidasi pendukung jelang Pilkada Serentak 2020 ini.
Di sisi lain, kata Ray, selama ini, pemerintah sendirilah yang seolah berbeda dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jika PDIP melibatkan diri dalam hal ini, karena salah satunya untuk kepentingan seperti disebutkan di atas. Dengan kata lain, kedua belah pihak sama sekali tidak mendiskusikan subtansi masalah. "Yang satu kritik cara, yang lain menggunakan cara yang seolah dizalimi," ungkap Ray.
(Epidemiolog: Idealnya Kapasitas Kendaraan Umum Hanya 25% saat PSBB ).
Padahal, lanjut dia, sejatinya ada subtansi yang bisa diperdebatkan yaitu mengapa PSBB DKI Jakarta gagal? Apa faktornya? Mengapa disiplin penduduk tidak bisa digalakkan? Apakah ada kelemahan dalam penanganan PSBB transisi? Menurutnya, evaluasi seperti ini belum dibicarakan secara tuntas. Ray menganggap, kritik Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Wali Kota Bogor Bima Arya kepada kebijakan PSBB total Anies itu dianggap sesuatu yang penting untuk disikapi oleh Anies.
Tentu saja, menurut Ray, debat tak berujung ini, tidak perlu dan tidak dibutuhkan oleh masyarakat untuk saat ini namun dibutuhkan oleh para politikus. Silang komentar antara mereka pasti tidak akan menghilangkan Covid-19. Yang ada adalah keruwetan.
"Anies jadi luput dikritik soal mengapa PSBB transisi berbuah Covid-19 menanjak. Pusat lupa dikritik atas melonjaknya positif Covid-19 di seluruh Indonesia. Jadi selain saling konsolidasi pendukung masing-masing, ketegangan ini juga untuk mengalihkan pembicaraan soal kegagalan menekan Covid-19, baik di DKI Jakarta maupun di seluruh Indonesia," pungkasnya.
Direktur Eksekutif LIMA Ray Rangkuti menilai, PDIP dan Anies saling menjaga performa politik. Anies disebutnya terus berpolemik dengan pusat dan secara tidak langsung dengan PDIP sebagai bagian dari upaya menjaga soliditas pendukungnya.
"Anies hanya dapat menjaga soliditas itu dengan terus-menerus menjadikan dirinya berbeda dengan pusat dan dengan sendirinya PDIP. Apalagi, baru saja Anies mendapat terpaan politik kala laporan pertanggungjawaban keuangan Anies ditolak sebagian fraksi di DPR," kata Ray saat dihubungi SINDOnews, Senin (14/9/2020).
(Baca juga: Aktivitas Tetap Berjalan dengan Pembatasan dan Pengetatan ).
Bagi Ray, satu pukulan tersendiri bagi Anies mengingat parpol yang menolak umumnya bukan yang oposan terhadapnya. Uniknya, PDIP malah mendukungnya. Sementara PDIP perlu 'tegur' Anies untuk keperluan yang kurang lebih sama yakni konsolidasi pendukung jelang Pilkada Serentak 2020 ini.
Di sisi lain, kata Ray, selama ini, pemerintah sendirilah yang seolah berbeda dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jika PDIP melibatkan diri dalam hal ini, karena salah satunya untuk kepentingan seperti disebutkan di atas. Dengan kata lain, kedua belah pihak sama sekali tidak mendiskusikan subtansi masalah. "Yang satu kritik cara, yang lain menggunakan cara yang seolah dizalimi," ungkap Ray.
(Epidemiolog: Idealnya Kapasitas Kendaraan Umum Hanya 25% saat PSBB ).
Padahal, lanjut dia, sejatinya ada subtansi yang bisa diperdebatkan yaitu mengapa PSBB DKI Jakarta gagal? Apa faktornya? Mengapa disiplin penduduk tidak bisa digalakkan? Apakah ada kelemahan dalam penanganan PSBB transisi? Menurutnya, evaluasi seperti ini belum dibicarakan secara tuntas. Ray menganggap, kritik Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Wali Kota Bogor Bima Arya kepada kebijakan PSBB total Anies itu dianggap sesuatu yang penting untuk disikapi oleh Anies.
Tentu saja, menurut Ray, debat tak berujung ini, tidak perlu dan tidak dibutuhkan oleh masyarakat untuk saat ini namun dibutuhkan oleh para politikus. Silang komentar antara mereka pasti tidak akan menghilangkan Covid-19. Yang ada adalah keruwetan.
"Anies jadi luput dikritik soal mengapa PSBB transisi berbuah Covid-19 menanjak. Pusat lupa dikritik atas melonjaknya positif Covid-19 di seluruh Indonesia. Jadi selain saling konsolidasi pendukung masing-masing, ketegangan ini juga untuk mengalihkan pembicaraan soal kegagalan menekan Covid-19, baik di DKI Jakarta maupun di seluruh Indonesia," pungkasnya.
(zik)
Lihat Juga :
