Purbaya Ungkap Rp234 Triliun Dana Pemda Mengendap di Bank, DPR: Belanjakan untuk Program Rakyat
Rabu, 22 Oktober 2025 - 09:03 WIB
loading...
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan dana pemerintah daerah (pemda) sebesar Rp234 triliun mengendap di bank. Foto: Dok Sindonews
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi II DPR Eka Widodo menyoroti pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang mengungkapkan dana pemerintah daerah (pemda) sebesar Rp234 triliun yang mengendap di bank. Dana itu harus dibelanjakan untuk kepentingan rakyat.
Edo, sapaan akrab Eka Widodo mendesak pemda mempercepat realisasi anggaran. Dana yang terlalu lama mengendap tidak memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi di daerah.
Baca juga: Cukai Rokok Batal Naik, Purbaya Diminta Tak Gentar
“Dana sebesar itu seharusnya segera dibelanjakan untuk program dan kegiatan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Jangan sampai APBD hanya menjadi angka di atas kertas tanpa realisasi nyata di lapangan,” ujar Edo, Rabu (22/10/2025).
Legislator Fraksi PKB ini menilai kondisi saat ini penting untuk menjaga sirkulasi ekonomi lokal, terutama di sektor-sektor produktif seperti pertanian, UMKM, dan infrastruktur dasar.
Dia mendukung langkah Purbaya yang aktif memantau dan mengawasi penyerapan anggaran pemda. Kebijakan pengawasan itu sejalan dengan semangat transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan publik.
Edo menuturkan realisasi anggaran yang cepat dan tepat sasaran bukan hanya soal administrasi melainkan juga agian dari tanggung jawab moral dan politik pemda untuk menyejahterakan masyarakat.
“APBD adalah instrumen utama pembangunan daerah. Kalau tidak dijalankan dengan serius, masyarakat yang dirugikan,” ucapnya.
Sebelumnya, Purbaya mengatakan, realisasi belanja APBD hingga September 2025 baru mencapai Rp712,8 triliun atau setara 51,3 persen dari total pagu Rp1.389 triliun. Angka itu lebih rendah 13,1 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.
Rendahnya serapan anggaran itu berakibat bertambahnya simpanan uang pemda yang nganggur di bank mencapai Rp234 triliun. “Jadi, bukan soal tidak adanya uang, tapi soal eksekusi yang lambat,” kata Purbaya.
Edo, sapaan akrab Eka Widodo mendesak pemda mempercepat realisasi anggaran. Dana yang terlalu lama mengendap tidak memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi di daerah.
Baca juga: Cukai Rokok Batal Naik, Purbaya Diminta Tak Gentar
“Dana sebesar itu seharusnya segera dibelanjakan untuk program dan kegiatan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Jangan sampai APBD hanya menjadi angka di atas kertas tanpa realisasi nyata di lapangan,” ujar Edo, Rabu (22/10/2025).
Legislator Fraksi PKB ini menilai kondisi saat ini penting untuk menjaga sirkulasi ekonomi lokal, terutama di sektor-sektor produktif seperti pertanian, UMKM, dan infrastruktur dasar.
Dia mendukung langkah Purbaya yang aktif memantau dan mengawasi penyerapan anggaran pemda. Kebijakan pengawasan itu sejalan dengan semangat transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan publik.
Edo menuturkan realisasi anggaran yang cepat dan tepat sasaran bukan hanya soal administrasi melainkan juga agian dari tanggung jawab moral dan politik pemda untuk menyejahterakan masyarakat.
“APBD adalah instrumen utama pembangunan daerah. Kalau tidak dijalankan dengan serius, masyarakat yang dirugikan,” ucapnya.
Sebelumnya, Purbaya mengatakan, realisasi belanja APBD hingga September 2025 baru mencapai Rp712,8 triliun atau setara 51,3 persen dari total pagu Rp1.389 triliun. Angka itu lebih rendah 13,1 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.
Rendahnya serapan anggaran itu berakibat bertambahnya simpanan uang pemda yang nganggur di bank mencapai Rp234 triliun. “Jadi, bukan soal tidak adanya uang, tapi soal eksekusi yang lambat,” kata Purbaya.
(jon)
Lihat Juga :
