Jokowi Harus Jujur soal Ijazah, Analis: Publik Berhak Mengetahui
Selasa, 21 Oktober 2025 - 07:41 WIB
loading...
A
A
A
“Di KPU dapat diketahui apakah verifikasi calon kepala daerah dilakukan untuk menunjukkan kebenaran atau formalitas saja,” kata Ubedilah.
Sebelumnya, Pengamat Kebijakan Publik Bonatua Silalahi menggugat ANRI gara-gara lembaga itu tidak memberikan salinan data primer ijazah Jokowi. Sidang perdana sengketa informasi publik digelar di Komisi Informasi Pusat (KIP), Senin (13/10/2025).
Bonatua menjelaskan kronologi tidak mendapatkan salinan ijazah Jokowi. Sebagai peneliti, dia melakukan penelitian Scopus. “Kelebihan peneliti Scopus dalam hal uji data bahwa uji data saya harus terverifikasi dan tervalidasi," ujarnya kepada Majelis KIP, Jakarta, Senin (13/10/2025).
Karena itu, dia memerlukan dokumen yang dikeluarkan lembaga kredibilitas dalam hal ini ANRI agar hasil penelitiannya berkualitas. "Lembaga yang paling terverifikasi di sini adalah ANRI. Setelah itu KPU mengingat statis story dari dokumen sekarang data yang saya butuhkan seharusnya posisinya sudah berpindah ke ANRI, maka dokumen primer itu seharusnya sudah di tangan ANRI," ungkap Bonatua.
Dikarenakan ANRI tak bisa memberikan dokumen ijazah Jokowi, maka penelitiannya belum sempurna. Sebab, dokumen ijazah yang dikeluarkan KPU saja tidak cukup mendukung penelitiannya.
"Akibatnya, data saya sekarang menjadi data hampa secara penelitian karena yang menyerahkan KPU. KPU itu menyerahkan fotokopi, sementara saya butuh data primer dari ANRI," katanya.
Sebelumnya, Pengamat Kebijakan Publik Bonatua Silalahi menggugat ANRI gara-gara lembaga itu tidak memberikan salinan data primer ijazah Jokowi. Sidang perdana sengketa informasi publik digelar di Komisi Informasi Pusat (KIP), Senin (13/10/2025).
Bonatua menjelaskan kronologi tidak mendapatkan salinan ijazah Jokowi. Sebagai peneliti, dia melakukan penelitian Scopus. “Kelebihan peneliti Scopus dalam hal uji data bahwa uji data saya harus terverifikasi dan tervalidasi," ujarnya kepada Majelis KIP, Jakarta, Senin (13/10/2025).
Karena itu, dia memerlukan dokumen yang dikeluarkan lembaga kredibilitas dalam hal ini ANRI agar hasil penelitiannya berkualitas. "Lembaga yang paling terverifikasi di sini adalah ANRI. Setelah itu KPU mengingat statis story dari dokumen sekarang data yang saya butuhkan seharusnya posisinya sudah berpindah ke ANRI, maka dokumen primer itu seharusnya sudah di tangan ANRI," ungkap Bonatua.
Dikarenakan ANRI tak bisa memberikan dokumen ijazah Jokowi, maka penelitiannya belum sempurna. Sebab, dokumen ijazah yang dikeluarkan KPU saja tidak cukup mendukung penelitiannya.
"Akibatnya, data saya sekarang menjadi data hampa secara penelitian karena yang menyerahkan KPU. KPU itu menyerahkan fotokopi, sementara saya butuh data primer dari ANRI," katanya.
Lihat Juga :
