Satu Tahun Pemerintahan Prabowo Tegakkan Kedaulatan Alam, Akademisi: Jadi Momentum Politik Bersejarah

Senin, 20 Oktober 2025 - 19:30 WIB
loading...
Satu Tahun Pemerintahan...
Akademisi Universitas Esa Unggul Syurya M Nur menghadiri Diskusi Publik bertajuk Merdeka dari Cengkeraman Kartel di Universitas Trilogi, Jakarta, Senin (20/10/2025). Foto: Ist
A A A
JAKARTA - Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi momentum politik bersejarah dalam mewujudkan kedaulatan atas Sumber Daya Alam (SDA). Langkah tegas pemerintah melawan kartel, mafia sawit, dan penyelundupan tambang telah mengembalikan posisi negara sebagai pengendali utama kekayaan alam Indonesia.

“Untuk pertama kalinya, negara tampak benar-benar berdaulat atas kekayaan alamnya sendiri. Pemerintahan Prabowo berhasil memutus cengkeraman kartel yang selama ini menguasai sektor SDA,” ujar Akademisi Universitas Esa Unggul Syurya M Nur dalam Diskusi Publik bertajuk Merdeka dari Cengkeraman Kartel di Universitas Trilogi, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Baca juga: Satu Tahun Pemerintahan Prabowo, Stabilitas Ekonomi dan Diplomasi Global Menguat

Persoalan SDA di Indonesia selama ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga politik kekuasaan dan ketimpangan akses. Syurya menilai keberanian Prabowo menindak praktik mafia ekonomi merupakan langkah korektif terhadap sistem lama yang terlalu kompromistis terhadap oligarki sumber daya.

“Langkah Presiden Prabowo bukan hanya administratif, tapi simbolik. Dia menunjukkan negara kini hadir bukan sekadar penonton, tapi pengendali kekayaan rakyatnya sendiri,” katanya.

Syurya menjelaskan, reformasi tata kelola SDA tak akan berjalan tanpa komunikasi politik yang sehat. Dia menilai komunikasi politik partisipatif penting untuk membangun kesadaran publik bahwa SDA adalah hak rakyat, bukan milik segelintir korporasi.

Dosen Komunikasi Politik itu juga menyoroti pentingnya integrasi antara politik, ekologi, dan komunikasi dalam membangun tata kelola SDA yang berkeadilan. Dia menyebut pendekatan ini sebagai political ecology communication, strategi komunikasi yang menyeimbangkan kepentingan negara, rakyat, dan lingkungan.

“Konflik SDA kerap muncul karena perebutan makna dan legitimasi kekuasaan. Pemerintah perlu terus memperkuat narasi kedaulatan dan keadilan ekologis agar reformasi ini tak berhenti di wacana,” ungkapnya.

Syurya menilai langkah pemerintah saat ini menandai babak baru kedaulatan ekonomi Indonesia. Keberhasilan memberantas kartel SDA sebagai fondasi bagi terciptanya kemandirian bangsa dan keadilan sosial.

“Reformasi tata kelola SDA bukan hanya agenda ekonomi, tapi agenda moral bangsa. Ini momentum politik bersejarah di mana negara kembali tegak menjaga martabat dan kekayaan rakyatnya,” ujarnya.
(jon)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Prabowo dan Lukashenko...
Prabowo dan Lukashenko Luncurkan Roadmap Bilateral Indonesia-Belarus 2026-2030
Kapolri Anugerahi Medali...
Kapolri Anugerahi Medali Kehormatan ke Prabowo, Bukti Kuatnya Sinergi Pemerintah-Polri
Prabowo Terima Pulpen...
Prabowo Terima Pulpen Emas dari Lukashenko saat Bertemu di Istana Merdeka
Lukashenko Jadi Presiden...
Lukashenko Jadi Presiden Negara Sahabat Pertama yang Nginap di Istana Negara
Hari Ini Prabowo Bertemu...
Hari Ini Prabowo Bertemu Presiden Belarus Lukashenko di Istana Merdeka
Presiden Belarus Lukashenko...
Presiden Belarus Lukashenko Tiba di Jakarta, Bertemu Prabowo Besok
Prabowo Pangkas 1.000...
Prabowo Pangkas 1.000 BUMN Menjadi 250, Bagaimana Nasib Karyawan?
Prabowo Beri Penghargaan...
Prabowo Beri Penghargaan Nugraha Sakanti ke Polda Riau, Kapolda: Milik Seluruh Personel
Akademisi: Riset Advokasi...
Akademisi: Riset Advokasi Kunci Perlindungan Warga Sipil
Rekomendasi
Demi Cinta Bertaruh...
Demi Cinta Bertaruh Nyawa, Pasangan Ini Lamaran di Puncak Gedung Empire State 443 Meter
Kartu Merah Kontroversial...
Kartu Merah Kontroversial Warnai Langkah Amerika Serikat ke 16 Besar Piala Dunia 2026
Larangan dan Sanksi...
Larangan dan Sanksi MPLS 2026, Atribut Tidak Relevan hingga Pungutan Biaya Dilarang
Berita Terkini
Dokter Tifa Tolak Berdamai...
Dokter Tifa Tolak Berdamai dengan Jokowi, Pilih Lanjutkan Persidangan
Prabowo dan Lukashenko...
Prabowo dan Lukashenko Luncurkan Roadmap Bilateral Indonesia-Belarus 2026-2030
Semarang Raih Predikat...
Semarang Raih Predikat Kota Transformer Nasional Berkat Kepemimpinan Wali Kota Agustina
Indonesia Perkuat Diplomasi...
Indonesia Perkuat Diplomasi Gambut Tropis melalui ITPC di Forum GPI Peru
Sidang Ijazah Jokowi,...
Sidang Ijazah Jokowi, Dokter Tifa Didakwa Pasal Berlapis Pencemaran Nama Baik dan UU ITE
Kapolri Anugerahi Medali...
Kapolri Anugerahi Medali Kehormatan ke Prabowo, Bukti Kuatnya Sinergi Pemerintah-Polri
Infografis
Kaleidoskop 2025: 6...
Kaleidoskop 2025: 6 Program Utama Pemerintahan Prabowo-Gibran
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved