Setahun Pemerintahan Prabowo, Muncul Rekomendasi Akhiri Kabinet Tambun
Minggu, 19 Oktober 2025 - 14:21 WIB
loading...
A
A
A
Adanya dua Tim Reformasi Kepolisian lebih cenderung dilihat publik dalam posisi yang kurang kondusif meski dua-duanya bermaksud baik. Belum lagi adanya desakan sebagian masyarakat atas penggantian Kapolri, yang terkesan belum bisa direspons oleh Presiden. Hal seperti ini tentu bisa mempengaruhi kepercayaan publik terhadap masalah penegakan hukum dan yang lainnya.
Karena itu, menurut P3M Unas, direkomendasikan agar Presiden fokus dan segera menuntaskan reformasi sektor keamanan yang tidak hanya sebatas memperbaiki institusi kepolisian saja, melainkan juga institusi lainnya yang terkait dengan kinerja masalah keamanan, termasuk dalam melakukan penataan mengatur posisi dan kewenangan lembaga-lembaga terkait. "Presiden juga harus memastikan bahwa adanya Tim Reformasi Sektor Keamanan tersebut terbebas dari kepentingan partai politik dan kepentingan lain yang bertolak belakang dengan harapan rakyat," ujarnya.
P3M Unas juga menyoroti Presiden Prabowo yang telah memulai menghangatkan kembali level kehadiran Indonesia di pentas dunia setelah hampir absen dalam sepuluh tahun terakhir. Pidato Prabowo pada Sidang Umum PBB telah menjadi salah satu titik klimaks untuk menjelaskan hal itu. Hanya saja kehadiran secara politik harus dibarengi dengan peran politik yang signifikan. Diplomasi yang berbasis seremoni, harus sudah menarget capaian substansi.
Menurut P3M Unas, peran yang sebatas partisipan harus berganti menjadi inisiator. Pesan-pesan universal harus lebih dominan dibanding pesan-pesan bilateral, apalagi pesan-pesan personal. Indonesia harus lebih dedikatif pada pembelaannya terhadap isu kemanusiaan, perdamaian, dan kemajuan pembangunan regional.
Upaya menuntaskan perdamaian di Palestina, menghentikan perang di Ukraina, dan memajukan ASEAN termasuk penyelesaian konflik internal dan eksternalnya dengan China, harus lebih ditingkatkan. "Karena itu, direkomendasikan agar Presiden Prabowo didampingi Menteri Luar Negeri dan para duta besar serta utusan-utusan masalah luar negeri yang lebih berpengalaman dan mampu menerjemahkan potensi deliberatifnya politik luar negeri Indonesia era Prabowo ke depannya."
Karena itu, menurut P3M Unas, direkomendasikan agar Presiden fokus dan segera menuntaskan reformasi sektor keamanan yang tidak hanya sebatas memperbaiki institusi kepolisian saja, melainkan juga institusi lainnya yang terkait dengan kinerja masalah keamanan, termasuk dalam melakukan penataan mengatur posisi dan kewenangan lembaga-lembaga terkait. "Presiden juga harus memastikan bahwa adanya Tim Reformasi Sektor Keamanan tersebut terbebas dari kepentingan partai politik dan kepentingan lain yang bertolak belakang dengan harapan rakyat," ujarnya.
P3M Unas juga menyoroti Presiden Prabowo yang telah memulai menghangatkan kembali level kehadiran Indonesia di pentas dunia setelah hampir absen dalam sepuluh tahun terakhir. Pidato Prabowo pada Sidang Umum PBB telah menjadi salah satu titik klimaks untuk menjelaskan hal itu. Hanya saja kehadiran secara politik harus dibarengi dengan peran politik yang signifikan. Diplomasi yang berbasis seremoni, harus sudah menarget capaian substansi.
Menurut P3M Unas, peran yang sebatas partisipan harus berganti menjadi inisiator. Pesan-pesan universal harus lebih dominan dibanding pesan-pesan bilateral, apalagi pesan-pesan personal. Indonesia harus lebih dedikatif pada pembelaannya terhadap isu kemanusiaan, perdamaian, dan kemajuan pembangunan regional.
Upaya menuntaskan perdamaian di Palestina, menghentikan perang di Ukraina, dan memajukan ASEAN termasuk penyelesaian konflik internal dan eksternalnya dengan China, harus lebih ditingkatkan. "Karena itu, direkomendasikan agar Presiden Prabowo didampingi Menteri Luar Negeri dan para duta besar serta utusan-utusan masalah luar negeri yang lebih berpengalaman dan mampu menerjemahkan potensi deliberatifnya politik luar negeri Indonesia era Prabowo ke depannya."
(zik)
Lihat Juga :
