PP GPA Minta Presiden Prabowo Bentuk Tim Reformasi Kejaksaan
Senin, 13 Oktober 2025 - 17:19 WIB
loading...
Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al Washliyah (PP GPA) meminta pemerintah membentuk Tim Reformasi Kejaksaan. Foto/Dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto diminta segera membentuk Tim Reformasi Kejaksaan. Hal itu menyusul inisiatif pemerintah yang tengah memulai melaksanakan reformasi terhadap institusi Kepolisian.
"Pembenahan sistem hukum tidak boleh berhenti pada satu lembaga, karena keadilan adalah ekosistem yang saling terkait dan tidak bisa parsial termasuk institusi Kejaksaan," ujar Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al Washliyah (PP GPA), Aminullah Siagian di Jakarta, Senin (13/10/2025).
Baca juga: Kejagung Terima Pengembalian Uang Kasus Korupsi Chromebook, Berapa Jumlahnya?
Aminullah menegaskan, di tengah harapan besar publik terhadap arah pemerintahan baru, agenda reformasi hukum harus menjadi prioritas nasional yang menyentuh seluruh instrumen penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga lembaga peradilan.
“Kita tidak boleh terjebak pada simbol perubahan setengah hati. Jika reformasi kepolisian digagas karena di nilai ada penyimpangan, maka kejaksaan juga perlu dibedah secara jujur dan transparan. Banyak persoalan yang sama yang menuntut keberanian politik Presiden untuk melakukan koreksi mendasar," katanya.
Aminullah menilai Kejaksaan memiliki peran strategis sebagai pengendali proses hukum dan garda terakhir penegakan keadilan. Namun kerap kali masih ada proses penegakan hukum yang belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan publik.
Baca juga: Breaking News! PN Jakarta Selatan Tolak Praperadilan Nadiem Makarim
“Sudah saatnya Presiden membuktikan bahwa semangat reformasi hukum tidak sekadar jargon moral, tetapi kerja nyata yang menegaskan supremasi hukum di atas segala kepentingan,” tambah Amin.
Gerakan Pemuda Al Washliyah menilai, pembentukan Tim Reformasi Kejaksaan tidak hanya penting untuk memperbaiki kinerja lembaga, tetapi juga untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum nasional. Tim tersebut, menurut Aminullah, perlu diisi oleh tokoh-tokoh independen, akademisi hukum, dan unsur masyarakat sipil yang memiliki integritas, bukan sekadar perpanjangan tangan kekuasaan.
“Reformasi sejati adalah ketika rakyat kembali percaya bahwa hukum adalah alat keadilan, bukan alat kekuasaan,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Aminullah Siagian menyerukan agar Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen politik terhadap agenda besar Reformasi Aparat Penegak Hukum Nasional (RAPHN) termasuk di dalamnya Reformasi lembaga negara lainnya seperti TNI, BIN, BAIS dan KPK.
Ia menekankan bahwa pemerintahan yang kuat tidak diukur dari seberapa keras kekuasaan menekan, melainkan seberapa berani kekuasaan dikoreksi demi menegakkan keadilan.
“Generasi muda Indonesia menginginkan negara yang bersih, adil, dan berdaulat secara moral. Reformasi hukum harus menjadi napas revolusi etika bangsa ini,” ucapnya.
"Pembenahan sistem hukum tidak boleh berhenti pada satu lembaga, karena keadilan adalah ekosistem yang saling terkait dan tidak bisa parsial termasuk institusi Kejaksaan," ujar Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al Washliyah (PP GPA), Aminullah Siagian di Jakarta, Senin (13/10/2025).
Baca juga: Kejagung Terima Pengembalian Uang Kasus Korupsi Chromebook, Berapa Jumlahnya?
Aminullah menegaskan, di tengah harapan besar publik terhadap arah pemerintahan baru, agenda reformasi hukum harus menjadi prioritas nasional yang menyentuh seluruh instrumen penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga lembaga peradilan.
“Kita tidak boleh terjebak pada simbol perubahan setengah hati. Jika reformasi kepolisian digagas karena di nilai ada penyimpangan, maka kejaksaan juga perlu dibedah secara jujur dan transparan. Banyak persoalan yang sama yang menuntut keberanian politik Presiden untuk melakukan koreksi mendasar," katanya.
Aminullah menilai Kejaksaan memiliki peran strategis sebagai pengendali proses hukum dan garda terakhir penegakan keadilan. Namun kerap kali masih ada proses penegakan hukum yang belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan publik.
Baca juga: Breaking News! PN Jakarta Selatan Tolak Praperadilan Nadiem Makarim
“Sudah saatnya Presiden membuktikan bahwa semangat reformasi hukum tidak sekadar jargon moral, tetapi kerja nyata yang menegaskan supremasi hukum di atas segala kepentingan,” tambah Amin.
Gerakan Pemuda Al Washliyah menilai, pembentukan Tim Reformasi Kejaksaan tidak hanya penting untuk memperbaiki kinerja lembaga, tetapi juga untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum nasional. Tim tersebut, menurut Aminullah, perlu diisi oleh tokoh-tokoh independen, akademisi hukum, dan unsur masyarakat sipil yang memiliki integritas, bukan sekadar perpanjangan tangan kekuasaan.
“Reformasi sejati adalah ketika rakyat kembali percaya bahwa hukum adalah alat keadilan, bukan alat kekuasaan,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Aminullah Siagian menyerukan agar Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen politik terhadap agenda besar Reformasi Aparat Penegak Hukum Nasional (RAPHN) termasuk di dalamnya Reformasi lembaga negara lainnya seperti TNI, BIN, BAIS dan KPK.
Ia menekankan bahwa pemerintahan yang kuat tidak diukur dari seberapa keras kekuasaan menekan, melainkan seberapa berani kekuasaan dikoreksi demi menegakkan keadilan.
“Generasi muda Indonesia menginginkan negara yang bersih, adil, dan berdaulat secara moral. Reformasi hukum harus menjadi napas revolusi etika bangsa ini,” ucapnya.
(shf)
Lihat Juga :
