Teror Bom Pakai Nomor Telepon Asing Bukti Tantangan Keamanan Digital Lintas Negara
Jum'at, 10 Oktober 2025 - 18:19 WIB
loading...
A
A
A
Farah mendorong pemerintah agar proaktif memperbarui perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA), terutama dengan negara-negara yang sering menjadi sumber ancaman siber.
Langkah ini sangat fundamental karena kejahatan siber bersifat lintas batas (borderless). Tanpa payung hukum MLA yang kuat, aparat penegak hukum akan menghadapi jalan buntu saat meminta bukti dari negara lain di mana proses yang lambat dan birokratis hanya akan memberi pelaku waktu untuk menghilangkan jejak.
"Kerja sama internasional adalah kunci. Hal ini guna mempercepat proses permintaan bukti digital secara legal jika dibutuhkan sehingga pelaku tidak bisa bersembunyi di yurisdiksi negara lain," ucapnya.
Farah juga mendorong lembaga-lembaga mitra Komisi I seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), untuk lebih meningkatkan kapasitas teknologi mereka. Peningkatan ini harus mencakup penguasaan teknologi intelijen siber (cyber intelligence), forensik digital, hingga analisis big data untuk deteksi dini.
Legislator dari Fraksi PAN ini juga menyoroti pentingnya peran regulator domestik. Dia mendorong Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk memperketat verifikasi pengguna pada setiap layanan pesan instan dan platform komunikasi digital.
Langkah ini sangat fundamental karena kejahatan siber bersifat lintas batas (borderless). Tanpa payung hukum MLA yang kuat, aparat penegak hukum akan menghadapi jalan buntu saat meminta bukti dari negara lain di mana proses yang lambat dan birokratis hanya akan memberi pelaku waktu untuk menghilangkan jejak.
"Kerja sama internasional adalah kunci. Hal ini guna mempercepat proses permintaan bukti digital secara legal jika dibutuhkan sehingga pelaku tidak bisa bersembunyi di yurisdiksi negara lain," ucapnya.
Farah juga mendorong lembaga-lembaga mitra Komisi I seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), untuk lebih meningkatkan kapasitas teknologi mereka. Peningkatan ini harus mencakup penguasaan teknologi intelijen siber (cyber intelligence), forensik digital, hingga analisis big data untuk deteksi dini.
Legislator dari Fraksi PAN ini juga menyoroti pentingnya peran regulator domestik. Dia mendorong Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk memperketat verifikasi pengguna pada setiap layanan pesan instan dan platform komunikasi digital.
Lihat Juga :
