Kemendagri Perkuat Kapasitas ASN Menulis Artikel Kebijakan Publik
Jum'at, 10 Oktober 2025 - 07:35 WIB
loading...
Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri meningkatkan literasi menulis artikel kebijakan publik kepada Aparatur Sipil Negara (ASN). Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meningkatkan literasi menulis artikel kebijakan publik kepada Aparatur Sipil Negara (ASN). Tujuannya agar kebijakan pemerintah dapat dipahami oleh masyarakat.
Hal itu terungkap dalam Workshop Teknik Penulisan Artikel sebagai Alat Advokasi Kebijakan guna memperkuat kapasitas ASN dalam menyampaikan gagasan dan kebijakan publik melalui tulisan yang efektif, komunikatif, dan adaptif terhadap dinamika zaman. Kegiatan tersebut berlangsung di Command Centre BSKDN pada Kamis, 9 Oktober 2025.
Baca juga: Kemendagri Dorong Penyederhanaan Regulasi
Kepala Bagian Perencanaan BSKDN Tommy Veryanto Bawulang mewakili Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo menegaskan pentingnya kemampuan ASN untuk menjadi narator kebijakan di ruang publik.
Menurutnya, di tengah perkembangan teknologi dan media sosial yang pesat, pemerintah dituntut mampu berkomunikasi dengan masyarakat secara lebih terbuka dan relevan.
“Kegiatan ini berawal dari keresahan kita bersama terhadap fenomena saat ini. Zaman telah berubah, teknologi semakin canggih, dan arus informasi di media sosial tidak terbendung. Pemerintah harus mampu menarasikan kebijakan dengan bahasa yang menyentuh kesadaran publik,” ungkap Tommy.
Baca juga: Polda Jatim Tingkatkan Kasus Tragedi Ponpes Al Khoziny Sidoarjo ke Penyidikan
Dia menilai, narasi kebijakan yang disampaikan pemerintah kerap kali masih terasa terlalu formal dan kaku, sehingga sulit menjangkau generasi muda dan masyarakat luas. Padahal, komunikasi yang efektif menjadi kunci penting agar kebijakan publik dapat dipahami dan diterima dengan baik.
“Hari ini kita kekurangan narator di ruang publik. Pemerintah sering terlihat reaktif dan defensif dalam menanggapi isu, padahal seharusnya mampu membangun diskursus positif dan konstruktif. Karena itu, BSKDN berkomitmen melahirkan narator-narator muda yang bisa membawa pesan kebijakan dengan bahasa publik,” jelasnya.
Tommy menambahkan, sebagai lembaga think tank di lingkungan Kemendagri, BSKDN perlu terus berinovasi dalam menjalankan fungsi strategisnya. Salah satu bentuk inovasi tersebut adalah dengan memperkuat kemampuan ASN untuk menulis dan menyampaikan narasi kebijakan yang bernilai advokatif dan inspiratif.
“BSKDN harus menjadi narator kebijakan yang mampu membangun kesadaran publik. Bahasa yang kita gunakan harus bisa nyambung dengan bahasa publik. Inilah alasan mengapa kegiatan ini penting, karena melalui pelatihan ini kita ingin menumbuhkan narator muda BSKDN yang siap berkontribusi di ruang publik,” tambahnya.
Tommy juga menegaskan, melalui pelatihan ini, peserta diajak memahami bagaimana tulisan dapat menjadi alat advokasi yang efektif untuk menjelaskan maksud dan dampak kebijakan kepada masyarakat. Dirinya berharap pelatihan ini dapat memotivasi ASN di lingkungan BSKDN untuk terus mengasah kemampuan menulis dan memperkuat peran mereka sebagai komunikator kebijakan publik.
“Kemendagri tengah menikmati bonus demografi, dan ASN muda adalah bagian dari itu. Bonus ini harus dikelola dengan baik agar menjadi kekuatan produktif yang membawa perubahan positif dalam membangun narasi kebijakan,” ujarnya.
Hal itu terungkap dalam Workshop Teknik Penulisan Artikel sebagai Alat Advokasi Kebijakan guna memperkuat kapasitas ASN dalam menyampaikan gagasan dan kebijakan publik melalui tulisan yang efektif, komunikatif, dan adaptif terhadap dinamika zaman. Kegiatan tersebut berlangsung di Command Centre BSKDN pada Kamis, 9 Oktober 2025.
Baca juga: Kemendagri Dorong Penyederhanaan Regulasi
Kepala Bagian Perencanaan BSKDN Tommy Veryanto Bawulang mewakili Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo menegaskan pentingnya kemampuan ASN untuk menjadi narator kebijakan di ruang publik.
Menurutnya, di tengah perkembangan teknologi dan media sosial yang pesat, pemerintah dituntut mampu berkomunikasi dengan masyarakat secara lebih terbuka dan relevan.
“Kegiatan ini berawal dari keresahan kita bersama terhadap fenomena saat ini. Zaman telah berubah, teknologi semakin canggih, dan arus informasi di media sosial tidak terbendung. Pemerintah harus mampu menarasikan kebijakan dengan bahasa yang menyentuh kesadaran publik,” ungkap Tommy.
Baca juga: Polda Jatim Tingkatkan Kasus Tragedi Ponpes Al Khoziny Sidoarjo ke Penyidikan
Dia menilai, narasi kebijakan yang disampaikan pemerintah kerap kali masih terasa terlalu formal dan kaku, sehingga sulit menjangkau generasi muda dan masyarakat luas. Padahal, komunikasi yang efektif menjadi kunci penting agar kebijakan publik dapat dipahami dan diterima dengan baik.
“Hari ini kita kekurangan narator di ruang publik. Pemerintah sering terlihat reaktif dan defensif dalam menanggapi isu, padahal seharusnya mampu membangun diskursus positif dan konstruktif. Karena itu, BSKDN berkomitmen melahirkan narator-narator muda yang bisa membawa pesan kebijakan dengan bahasa publik,” jelasnya.
Tommy menambahkan, sebagai lembaga think tank di lingkungan Kemendagri, BSKDN perlu terus berinovasi dalam menjalankan fungsi strategisnya. Salah satu bentuk inovasi tersebut adalah dengan memperkuat kemampuan ASN untuk menulis dan menyampaikan narasi kebijakan yang bernilai advokatif dan inspiratif.
“BSKDN harus menjadi narator kebijakan yang mampu membangun kesadaran publik. Bahasa yang kita gunakan harus bisa nyambung dengan bahasa publik. Inilah alasan mengapa kegiatan ini penting, karena melalui pelatihan ini kita ingin menumbuhkan narator muda BSKDN yang siap berkontribusi di ruang publik,” tambahnya.
Tommy juga menegaskan, melalui pelatihan ini, peserta diajak memahami bagaimana tulisan dapat menjadi alat advokasi yang efektif untuk menjelaskan maksud dan dampak kebijakan kepada masyarakat. Dirinya berharap pelatihan ini dapat memotivasi ASN di lingkungan BSKDN untuk terus mengasah kemampuan menulis dan memperkuat peran mereka sebagai komunikator kebijakan publik.
“Kemendagri tengah menikmati bonus demografi, dan ASN muda adalah bagian dari itu. Bonus ini harus dikelola dengan baik agar menjadi kekuatan produktif yang membawa perubahan positif dalam membangun narasi kebijakan,” ujarnya.
(shf)
Lihat Juga :
