Reshuffle Kabinet Bukan Hanya Rotasi Politisi, Pakar Ungkap 3 Kriteria Penting
Kamis, 09 Oktober 2025 - 06:23 WIB
loading...
Pakar Geopolitik dan Keamanan Nasional Wibawanto Nugroho mengapresiasi perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Foto/Danandaya Arya Putra
A
A
A
JAKARTA - Pakar Geopolitik dan Keamanan Nasional Wibawanto Nugroho mengapresiasi perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto . Para pembantu presiden baru ini diharapkan bisa menyesuaikan diri dengan keadaan nasional ataupun tingkat global.
“Baguslah reshuffle dilakukan untuk perbaikan efektivitas pemerintahan, untuk stabilitas politik keamanan dari presidensi Pak Prabowo sendiri dan bagaimana mengejar transformasi nasional dan being adaptive di tingkat global,” kata Wibawanto kepada wartawan di Jakarta, Rabu (8/10/2025).
Dia mengatakan bahwa reshuffle kabinet bukan sekadar pergantian posisi antarpolitikus. Namun, perombakan ini harus bisa menjadi bagian dari perbaikan tata kelola pemerintahan.
Baca juga: Daftar Lengkap Pejabat yang Dilantik Prabowo di Istana Hari Ini
“Jadi reshuffle kabinet itu bukan hanya bicara mengenai rotasi politisi. Tetapi bicara mengenai reformasi bagaimana governing arsitektur itu diwujudkan, baik dalam bentuk bangunan institutionalnya," ucapnya.
Dalam kesempatan itu, menurutnya, anggota kabinet baru harus memiliki tiga kriteria penting. Pertama, memiliki kompetensi sesuai bidangnya, lalu loyal terhadap visi presiden, dan minim potensi melanggar etika maupun hukum di kemudian hari.
Baca juga: Pakar Sebut Indonesia Butuh Bangun Daya Tangkal Asimetris Hadapi Persaingan Global
"Makanya harus di security clearance ulang siapa pun yang masuk ke situ nantinya. Nah karena kalau sampai ada ketidakefektifan di dalam kabinet, itu nanti kebijakan pemerintah itu stagnan dan akhirnya membuang waktu dan kehilangan momentum," sambungnya.
Dia menjelaskan jika dalam sistem presidensial, perombakan kabinet sepenuhnya merupakan hak presiden. Maka dari itu, Presiden Prabowo Subianto memiliki kebebasan penuh dalam menentukan menterinya.
“Presiden memilih kabinet itu dengan freedom of action 100 persen, palingan 99%. Freedom of action. Jadi keputusan untuk memilih, karena itu adalah wajah presiden. Jadi kalau ada yang salah dengan kabinet, yang kena presiden, yang bagus kabinet, yang bagus presiden,” pungkasnya.
“Baguslah reshuffle dilakukan untuk perbaikan efektivitas pemerintahan, untuk stabilitas politik keamanan dari presidensi Pak Prabowo sendiri dan bagaimana mengejar transformasi nasional dan being adaptive di tingkat global,” kata Wibawanto kepada wartawan di Jakarta, Rabu (8/10/2025).
Dia mengatakan bahwa reshuffle kabinet bukan sekadar pergantian posisi antarpolitikus. Namun, perombakan ini harus bisa menjadi bagian dari perbaikan tata kelola pemerintahan.
Baca juga: Daftar Lengkap Pejabat yang Dilantik Prabowo di Istana Hari Ini
“Jadi reshuffle kabinet itu bukan hanya bicara mengenai rotasi politisi. Tetapi bicara mengenai reformasi bagaimana governing arsitektur itu diwujudkan, baik dalam bentuk bangunan institutionalnya," ucapnya.
Dalam kesempatan itu, menurutnya, anggota kabinet baru harus memiliki tiga kriteria penting. Pertama, memiliki kompetensi sesuai bidangnya, lalu loyal terhadap visi presiden, dan minim potensi melanggar etika maupun hukum di kemudian hari.
Baca juga: Pakar Sebut Indonesia Butuh Bangun Daya Tangkal Asimetris Hadapi Persaingan Global
"Makanya harus di security clearance ulang siapa pun yang masuk ke situ nantinya. Nah karena kalau sampai ada ketidakefektifan di dalam kabinet, itu nanti kebijakan pemerintah itu stagnan dan akhirnya membuang waktu dan kehilangan momentum," sambungnya.
Dia menjelaskan jika dalam sistem presidensial, perombakan kabinet sepenuhnya merupakan hak presiden. Maka dari itu, Presiden Prabowo Subianto memiliki kebebasan penuh dalam menentukan menterinya.
“Presiden memilih kabinet itu dengan freedom of action 100 persen, palingan 99%. Freedom of action. Jadi keputusan untuk memilih, karena itu adalah wajah presiden. Jadi kalau ada yang salah dengan kabinet, yang kena presiden, yang bagus kabinet, yang bagus presiden,” pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :
