Diskusi Forum Warga Negara Soroti Kasus Korupsi

JAKARTA - Diskusi Forum Warga Negara yang ketiga digelar di kawasan Ampera, Jakarta Selatan pada Selasa (7/10/2025). Sejumlah peserta diskusi menyoroti kasus korupsi di Tanah Air.

“Apa sebenarnya akar, sumber, atau biang dari karut-marut permasalahan bangsa hari-hari ini?” kata Sudirman Said saat membuka diskusi.

Baca juga: KPK Tak Henti Sikat Koruptor, Novel Baswedan: Pelaku Korupsi Itu Orang Sakit

Dia menyebut problem bangsa datang susul-menyusul. Sayang, selama ini gaya penyelesaiannya hampir selalu ala pemadam kebakaran, di mana ada kebakaran, di situ saja yang dipadamkan.



"Alhasil, term-nya pendek-pendek (shorttermistic), sehingga efeknya mirip obat pereda nyeri, sesaat saja. Begitu terus, hingga jadi kerutinan (business as usual), bahkan kelaziman," sebutnya.

Pertanyaannya, mengapa tidak ada upaya serius mencari tahu tentang apa sejatinya biang dari semua problem, lalu dari situlah pembenahan yang komprehensif dilakukan.

Baca juga: Jaksa Agung Copot Kajari Jakbar Hendri Antoro, Dugaan Penggelapan Barang Bukti

Sudirman Said menambahkan, mencari biang adalah kerja menguras energi. Mengingat, sifatnya fundamental, holistik, komprehensif, dan kolaboratif. Namun, itu harus dilakukan, karena kebermanfaatannya dipercaya lebih luas, dampaknya berjangka panjang (longterm).

“Akar masalah kita ada pada hilangnya moral leadership. Kekuasaan tak lagi dianggap terbatas, tapi seolah-olah milik pribadi beserta keluarga. Dan, kalau bisa, untuk selama-lamanya. Pada gilirannya, ini menciptakan suasana ‘serba boleh’,” kata Sudirman.

Sudirman menambahkan, satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berjalan cukup dinamis.

"Kita menanti dengan penuh harap agar pemerintah yang masih punya waktu empat tahun ke depan ini harus mampu menjawab sekurang-kurangnya empat tantangan besar. Yakni demokrasi yang makin kaya prosedur tapi makin kering substansi, ketimpangan ekonomi, semakin rusaknya ekologi, serta makin maraknya korupsi-kolusi-nepotisme,” ujarnya.

“Praktik korupsi kita hari ini levelnya bukan saja memeras atau merampas hak manusia, lho, tapi juga ‘hak Tuhan’ (misalnya dugaan korupsi kuota haji). Hebat sekali,” ujarnya.

Sedangkan aktivis antikorupsi Chandra M. Hamzah mengingatkan, dalam tataran praksis, masih ada ketidakpahaman tentang korupsi. Biang keroknya adalah masih kuatnya akar neofeodalisme.

Chandra menyebut “neofeodalisme” karena dari semula sumbernya adalah penguasaan tanah, kini beralih-rupa jadi penguasaan sektor alias soal kewenangan.

“Neofeodalisme tidak mengenal korupsi dalam artian maling uang rakyat. Yang ada ialah praktik memonetisasi kewenangan. Padahal, itulah dasar dari tindak korupsi,” tandasnya.

Diskusi berlangsung antusias. Melalui mimbar-mimbar diskursus publik semacam ini Forum Warga Negara beritikad untuk ambil peran mengawal setidaknya dua hal.

Pertama, menjaga momentum kesadaran kritis publik atas kondisi bangsa, kebenaran, dan keadaban. Kedua, mewadahi, mengelaborasi, dan lalu menyalurkan kesadaran kritis tersebut ke kanal-kanal yang tepat dalam bentuk rekomendasi, advokasi, aksi, dsb.

Di pengujung diskusi, Forum Warga Negara membacakan pernyataan sikapnya terhadap kondisi bangsa. Pernyataan sikap itu ditajuki sebagai “Manifesto Ampera”.