Kemensos-Kemenkeu Pastikan Program Sekolah Rakyat Berlanjut dan Diperluas hingga 2029
Rabu, 08 Oktober 2025 - 17:05 WIB
loading...
Pemerintah berkomitmen melanjutkan program strategis Sekolah Rakyat (SR) Berasrama. Foto/istimewa
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah berkomitmen melanjutkan program strategis Sekolah Rakyat (SR) Berasrama. Hal itu sebagai upaya memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.
Program ini merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto yang dijalankan di bawah koordinasi Kementerian Sosial (Kemensos) dengan dukungan penuh dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Analis Madya Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Roni Parasian, menjelaskan program ini memanfaatkan dan mengoptimalkan anggaran lintas kementerian agar penyelenggaraannya tetap efisien.
Baca juga: Gagasan Prabowo soal Sekolah Rakyat Dinilai Melepas Jeratan Kemiskinan
“Pemerintah mampu mengombinasikan berbagai program yang ada, sehingga Sekolah Rakyat tidak akan membebani APBN. Semua program Presiden tetap berjalan beriringan,” ujarnya dalam diskusi publik ‘APBN 2026: Membangun Generasi Unggul’, Rabu (8/10/2025).
Fase awal program, yakni Sekolah Rakyat Rintisan, telah dimulai pada tahun ajaran 2025/2026 dengan memanfaatkan fasilitas negara yang direnovasi. Pemerintah menargetkan pembangunan gedung khusus mulai 2026 dan memperluas jangkauan hingga 2029. Saat ini, sudah terdapat 165 sekolah rintisan yang beroperasi di seluruh Indonesia.
Sekjen Kemensos Robben Rico menambahkan, program ini lahir dari kesadaran atas lambatnya penurunan angka kemiskinan dan tingginya jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS). Berdasarkan data, di Jawa Timur saja terdapat lebih dari 400.000 anak usia SMA yang tidak bersekolah.
Program ini merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto yang dijalankan di bawah koordinasi Kementerian Sosial (Kemensos) dengan dukungan penuh dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Analis Madya Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Roni Parasian, menjelaskan program ini memanfaatkan dan mengoptimalkan anggaran lintas kementerian agar penyelenggaraannya tetap efisien.
Baca juga: Gagasan Prabowo soal Sekolah Rakyat Dinilai Melepas Jeratan Kemiskinan
“Pemerintah mampu mengombinasikan berbagai program yang ada, sehingga Sekolah Rakyat tidak akan membebani APBN. Semua program Presiden tetap berjalan beriringan,” ujarnya dalam diskusi publik ‘APBN 2026: Membangun Generasi Unggul’, Rabu (8/10/2025).
Fase awal program, yakni Sekolah Rakyat Rintisan, telah dimulai pada tahun ajaran 2025/2026 dengan memanfaatkan fasilitas negara yang direnovasi. Pemerintah menargetkan pembangunan gedung khusus mulai 2026 dan memperluas jangkauan hingga 2029. Saat ini, sudah terdapat 165 sekolah rintisan yang beroperasi di seluruh Indonesia.
Sekjen Kemensos Robben Rico menambahkan, program ini lahir dari kesadaran atas lambatnya penurunan angka kemiskinan dan tingginya jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS). Berdasarkan data, di Jawa Timur saja terdapat lebih dari 400.000 anak usia SMA yang tidak bersekolah.
Lihat Juga :
