Usai Tragedi Al Khoziny, Pemerintah Bentuk Satgas Pembangunan Pesantren
Selasa, 07 Oktober 2025 - 16:33 WIB
loading...
Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menjelaskan Pemerintah akan membentuk Satgas Pembangunan Pesantren sebagai langkah cepat usai tragedi ambruknya Ponpes Al-Khoziny, Sidoarjo yang menewaskan 67 orang. Foto/Binti Mufarida
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pembangunan Pesantren sebagai langkah cepat usai tragedi ambruknya Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur yang menewaskan 67 orang santri. Pembentukan satgas ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden untuk melakukan audit menyeluruh terhadap bangunan pesantren di seluruh Indonesia.
“Kami akan membentuk Satuan Tugas Pembangunan Pesantren dimulai dari yang paling rawan dimulai dengan audit oleh pasukannya Pak Menteri PU. Audit kita lihat data dari pemerintah daerah, data dari masyarakat bahkan kita buka hotline,” kata Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin saat konferensi pers di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Baca juga: BNPB: Seluruh Korban Ambruknya Ponpes Al Khoziny Telah Ditemukan, 61 Jenazah, 7 Body Part
Satgas tersebut akan memulai kerja dari pesantren-pesantren yang dinilai paling rawan. Audit bangunan akan dilakukan oleh tim Kementerian PU dengan menggunakan data dari pemerintah daerah, masyarakat, serta laporan melalui hotline khusus yang disediakan pemerintah.
“Kami akan membentuk Satuan Tugas Pembangunan Pesantren dimulai dari yang paling rawan dimulai dengan audit oleh pasukannya Pak Menteri PU. Audit kita lihat data dari pemerintah daerah, data dari masyarakat bahkan kita buka hotline,” kata Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin saat konferensi pers di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Baca juga: BNPB: Seluruh Korban Ambruknya Ponpes Al Khoziny Telah Ditemukan, 61 Jenazah, 7 Body Part
Satgas tersebut akan memulai kerja dari pesantren-pesantren yang dinilai paling rawan. Audit bangunan akan dilakukan oleh tim Kementerian PU dengan menggunakan data dari pemerintah daerah, masyarakat, serta laporan melalui hotline khusus yang disediakan pemerintah.
Lihat Juga :
