Desentralisasi Fiskal: Tantangan Pembangunan Daerah
Senin, 06 Oktober 2025 - 06:30 WIB
loading...
Candra Fajri Ananda, Wakil Ketua Badan Supervisi OJK. Foto/Dok. SindoNews
A
A
A
Candra Fajri Ananda
Wakil Ketua Badan Supervisi OJK
DESENTRALISASI fiskal yang mulai diberlakukan pada tahun 2001 merupakan salah satu pilar utama dari reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia pasca reformasi 1998. Kebijakan ini ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang kemudian disempurnakan melalui berbagai regulasi lanjutan.
Tujuan utama dari desentralisasi fiskal adalah untuk menciptakan keseimbangan dalam pembangunan ekonomi antarwilayah, memperluas partisipasi daerah dalam pengambilan keputusan, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Sebelum tahun 2001, hampir seluruh kebijakan fiskal seperti pengelolaan pendapatan, alokasi anggaran, dan perencanaan pembangunan berada di bawah kendali pemerintah pusat.
Kondisi tersebut membuat daerah-daerah dengan potensi ekonomi besar – misalnya daerah penghasil sumber daya alam seperti migas atau hasil pertanian unggulan – tidak memperoleh porsi pembiayaan pembangunan yang sepadan dengan kontribusi ekonominya. Ketimpangan alokasi fiskal inilah yang mendorong munculnya tuntutan akan kemandirian daerah.
Oleh sebab itu, desentralisasi fiskal diharapkan menjadi mekanisme baru yang memberikan ruang bagi daerah untuk mengatur keuangannya sendiri, mempercepat pembangunan lokal, dan secara bertahap mempersempit kesenjangan antar wilayah dalam hal kemakmuran dan kualitas hidup masyarakat.
Sejatinya, dalam perspektif historis, gagasan desentralisasi sebenarnya tidak hanya terkait dengan efisiensi ekonomi dan tata kelola pemerintahan, tetapi juga berakar pada dinamika politik dan sosial pasca kemerdekaan. Sejak awal 1950-an, beberapa daerah di Indonesia telah menunjukkan ketegangan hubungan dengan pemerintah pusat akibat ketimpangan dalam penguasaan dan distribusi sumber daya alam (SDA).
Daerah-daerah kaya SDA seperti Aceh, Papua, Kalimantan Timur, dan Riau merasa bahwa hasil bumi mereka dieksploitasi untuk kepentingan pembangunan nasional tanpa memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat setempat. Ketidakadilan ini menciptakan rasa ketertinggalan struktural yang berujung pada tuntutan otonomi yang lebih luas, bahkan dalam beberapa kasus muncul keinginan untuk memisahkan diri dari NKRI.
Ironisnya, fakta empiris menunjukkan bahwa sebagian besar daerah penghasil SDA memiliki tingkat kemiskinan dan ketimpangan sosial yang tinggi, yang dikenal sebagai resource curse atau kutukan sumber daya alam. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa kekayaan sumber daya tidak otomatis menghasilkan kesejahteraan apabila tidak diimbangi dengan kebijakan fiskal yang adil, transparan, dan berpihak pada masyarakat lokal.
Ketimpangan dalam pengelolaan fiskal antara pusat dan daerah tidak hanya menghambat pemerataan pembangunan, tetapi juga dapat mengancam stabilitas politik dan kohesi nasional jika tidak segera diatasi melalui kebijakan desentralisasi yang efektif dan berkeadilan.
Pada kerangka desentralisasi, pemerintah pusat memperkenalkan berbagai instrumen fiskal yang dirancang untuk mengurangi ketimpangan antar daerah. Tiga instrumen utama yang diterapkan ialah Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).
Prinsip utama dari kebijakan ini adalah money follows function, yaitu pendanaan harus mengikuti pembagian kewenangan dan tanggung jawab antara pusat dan daerah. DAU berfungsi sebagai instrumen pemerataan fiskal (horizontal imbalances), DAK diarahkan untuk mendanai prioritas pembangunan tertentu (vertical imbalances), sedangkan DBH diberikan untuk berbagi pendapatan dari pemanfaatan sumber daya alam antara pusat dan daerah.
Ketiga instrumen tersebut diharapkan dapat mengisi kesenjangan fiskal dan pembangunan antarwilayah, sehingga daerah dengan kapasitas fiskal rendah tetap mampu menyediakan layanan publik yang memadai.
Meskipun demikian, efektivitasnya sangat bergantung pada tata kelola keuangan daerah, kapasitas institusional, serta komitmen pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penggunaan dana tersebut. Jika prinsip akuntabilitas dan efisiensi dapat ditegakkan, maka desentralisasi fiskal bukan hanya menjadi mekanisme distribusi keuangan, melainkan juga instrumen strategis dalam mewujudkan keadilan pembangunan dan memperkuat keutuhan NKRI.
Desentralisasi Fiskal dalam Pembangunan
Kajian terkini yang dilakukan oleh ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO, 2025) menunjukkan bahwa implementasi kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia sejak 2001 telah menghasilkan tren konvergensi pendapatan antar daerah – yakni daerah berpendapatan rendah tumbuh relatif lebih cepat dibanding daerah kaya – meskipun laju penyempitannya masih tergolong lambat. Temuan AMRO berbasis data panel 2010–2023 mengindikasikan bahwa faktor-faktor seperti belanja modal pemerintah daerah, investasi swasta, dan pertumbuhan sektor manufaktur menjadi motor utama konvergensi tersebut.
Ironisnya, ketimpangan masih signifikan, yakni pendapatan per kapita 10% provinsi terkaya tercatat sekitar tujuh kali lipat lebih tinggi dibandingkan 10% provinsi termiskin, dan hanya sekitar 20% provinsi yang memiliki pendapatan di atas rata-rata nasional. Hal tersebut menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal memang berperan positif, tetapi belum cukup kuat untuk mengoreksi ketimpangan struktural antarwilayah di Indonesia.
Salah satu penyebab utama melambatnya proses konvergensi adalah kualitas belanja daerah yang masih rendah. Evaluasi World Bank (2025) mencatat bahwa realisasi belanja modal pemerintah daerah rata-rata hanya mencapai 85% dari pagu anggaran, dengan puncak penyerapan terjadi pada triwulan IV setiap tahun.
Pola ini mengindikasikan lemahnya perencanaan pengadaan, keterlambatan proses lelang, serta rendahnya efektivitas belanja publik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kecenderungan “low and slow absorption” tersebut menyebabkan banyak proyek infrastruktur strategis tidak selesai tepat waktu dan berdampak terbatas terhadap peningkatan produktivitas. Akibatnya, meskipun transfer fiskal pusat ke daerah terus meningkat setiap tahun, manfaat ekonomi yang dihasilkan belum sepadan dengan besarnya alokasi anggaran yang dikucurkan.
Selain itu, ketidaksinkronan antara perencanaan pembangunan pusat dan daerah turut memperlemah efektivitas desentralisasi. Hasil kajian tata kelola fiskal multi-level oleh World Bank dan Kementerian Keuangan (2025) menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan signifikan antara arah kebijakan nasional dalam RPJMN dengan prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD.
Kondisi ini menciptakan fragmentasi kebijakan, di mana proyek dan program daerah sering kali tidak selaras dengan tujuan pembangunan nasional. Ketidakterpaduan ini tidak hanya menghambat koordinasi lintas level pemerintahan, tetapi juga memperkecil peluang daerah untuk memanfaatkan potensi fiskalnya secara optimal dalam mendukung agenda nasional seperti pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.
Faktor lain yang tidak kalah penting adalah tingginya kebocoran anggaran akibat korupsi, yang secara langsung menurunkan efektivitas kebijakan desentralisasi fiskal. Transparency International (2025) menempatkan Indonesia pada skor 37/100 dalam Corruption Perception Index (CPI), berada di peringkat 99 dari 180 negara, menandakan masih lemahnya integritas sektor publik.
Laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (2025) juga mencatat kerugian negara mencapai lebih dari Rp25 triliun sepanjang periode 2018–2025 akibat tindak pidana korupsi yang sebagian besar terjadi di tingkat daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas belanja publik tidak hanya bergantung pada aspek teknokratis perencanaan dan penganggaran, tetapi juga pada komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas fiskal.
Artinya, dengan memperbaiki tata kelola anggaran dan memperkuat sistem pencegahan korupsi, desentralisasi fiskal dapat berfungsi sebagaimana mestinya, yakni sebagai instrumen strategis untuk mempercepat konvergensi ekonomi dan mempersempit ketimpangan pembangunan antarwilayah di Indonesia.
Tata Kelola dan Pembiayaan Kreatif
Kebijakan efisiensi anggaran yang mulai diberlakukan pemerintah di tahun 2025 menjadi langkah strategis dalam memperkuat disiplin fiskal nasional. Melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja, pemerintah mengarahkan pemangkasan berbagai pos pengeluaran nonprioritas seperti perjalanan dinas, kegiatan seremonial, dan sewa fasilitas.
Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan, kebijakan ini diperkirakan menghasilkan penghematan sekitar Rp256,1 triliun pada belanja kementerian/lembaga dan sekitar Rp50,59 triliun pada Transfer Ke Daerah (TKD). Akan tetapi, memasuki tahun 2026 arah kebijakan fiskal pusat terhadap daerah mengalami penyesuaian melalui perubahan mekanisme TKD.
Menteri Keuangan mengumumkan bahwa alokasi TKD akan ditingkatkan sebesar Rp43 triliun, sehingga total TKD mencapai sekitar Rp693 triliun, meskipun jumlah ini masih lebih rendah dibandingkan realisasi tahun 2024. Penyesuaian ini mencerminkan upaya pemerintah untuk tetap menjaga kemampuan fiskal daerah di tengah tekanan efisiensi nasional.
Meski demikian, ruang fiskal yang semakin terbatas tetap menuntut daerah untuk beradaptasi dengan cara mengoptimalkan anggaran yang tersedia serta memprioritaskan program yang memiliki nilai tambah ekonomi dan sosial tinggi. Artinya, kemampuan daerah dalam menyusun perencanaan berbasis kinerja dan melakukan value for money budgeting menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan desentralisasi fiskal yang berkelanjutan.
Keterbatasan anggaran mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan berbagai alternatif sumber pembiayaan pembangunan. Pendekatan blended financing dan creative financing menjadi dua strategi yang relevan untuk mengisi kesenjangan fiskal tanpa membebani APBD.
Blended financing memungkinkan penggabungan dana publik dengan modal swasta, lembaga filantropi, atau dana hibah internasional dalam pembiayaan proyek strategis. Sementara itu, creative financing dapat dilakukan melalui penerbitan obligasi daerah, kerja Sama Pemerintah Dan Badan Usaha (KPBU), ataupun mekanisme dana bergulir berbasis masyarakat. Kedua pendekatan tersebut tidak hanya memperluas sumber pendanaan, tetapi juga meningkatkan efisiensi pelaksanaan proyek karena adanya sinergi antara sektor publik dan swasta.
Ke depan, keberhasilan daerah dalam mempertahankan laju pembangunan di tengah kebijakan efisiensi nasional sangat bergantung pada kualitas tata kelola keuangan publik. Pemerintah daerah perlu memperkuat kapasitas manajerial, memperbaiki sistem pengawasan internal, serta memastikan transparansi dalam setiap tahap penganggaran.
Selain itu, kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah menjadi krusial untuk memastikan keselarasan antara prioritas pembangunan nasional dan kebutuhan lokal. Melalui tata kelola yang akuntabel serta pemanfaatan instrumen pembiayaan inovatif, desentralisasi fiskal dapat tetap berjalan efektif, mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, dan menjaga kesinambungan pembangunan nasional meskipun ruang fiskal mengalami pengetatan. Semoga
Wakil Ketua Badan Supervisi OJK
DESENTRALISASI fiskal yang mulai diberlakukan pada tahun 2001 merupakan salah satu pilar utama dari reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia pasca reformasi 1998. Kebijakan ini ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang kemudian disempurnakan melalui berbagai regulasi lanjutan.
Tujuan utama dari desentralisasi fiskal adalah untuk menciptakan keseimbangan dalam pembangunan ekonomi antarwilayah, memperluas partisipasi daerah dalam pengambilan keputusan, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Sebelum tahun 2001, hampir seluruh kebijakan fiskal seperti pengelolaan pendapatan, alokasi anggaran, dan perencanaan pembangunan berada di bawah kendali pemerintah pusat.
Kondisi tersebut membuat daerah-daerah dengan potensi ekonomi besar – misalnya daerah penghasil sumber daya alam seperti migas atau hasil pertanian unggulan – tidak memperoleh porsi pembiayaan pembangunan yang sepadan dengan kontribusi ekonominya. Ketimpangan alokasi fiskal inilah yang mendorong munculnya tuntutan akan kemandirian daerah.
Oleh sebab itu, desentralisasi fiskal diharapkan menjadi mekanisme baru yang memberikan ruang bagi daerah untuk mengatur keuangannya sendiri, mempercepat pembangunan lokal, dan secara bertahap mempersempit kesenjangan antar wilayah dalam hal kemakmuran dan kualitas hidup masyarakat.
Sejatinya, dalam perspektif historis, gagasan desentralisasi sebenarnya tidak hanya terkait dengan efisiensi ekonomi dan tata kelola pemerintahan, tetapi juga berakar pada dinamika politik dan sosial pasca kemerdekaan. Sejak awal 1950-an, beberapa daerah di Indonesia telah menunjukkan ketegangan hubungan dengan pemerintah pusat akibat ketimpangan dalam penguasaan dan distribusi sumber daya alam (SDA).
Daerah-daerah kaya SDA seperti Aceh, Papua, Kalimantan Timur, dan Riau merasa bahwa hasil bumi mereka dieksploitasi untuk kepentingan pembangunan nasional tanpa memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat setempat. Ketidakadilan ini menciptakan rasa ketertinggalan struktural yang berujung pada tuntutan otonomi yang lebih luas, bahkan dalam beberapa kasus muncul keinginan untuk memisahkan diri dari NKRI.
Ironisnya, fakta empiris menunjukkan bahwa sebagian besar daerah penghasil SDA memiliki tingkat kemiskinan dan ketimpangan sosial yang tinggi, yang dikenal sebagai resource curse atau kutukan sumber daya alam. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa kekayaan sumber daya tidak otomatis menghasilkan kesejahteraan apabila tidak diimbangi dengan kebijakan fiskal yang adil, transparan, dan berpihak pada masyarakat lokal.
Ketimpangan dalam pengelolaan fiskal antara pusat dan daerah tidak hanya menghambat pemerataan pembangunan, tetapi juga dapat mengancam stabilitas politik dan kohesi nasional jika tidak segera diatasi melalui kebijakan desentralisasi yang efektif dan berkeadilan.
Pada kerangka desentralisasi, pemerintah pusat memperkenalkan berbagai instrumen fiskal yang dirancang untuk mengurangi ketimpangan antar daerah. Tiga instrumen utama yang diterapkan ialah Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).
Prinsip utama dari kebijakan ini adalah money follows function, yaitu pendanaan harus mengikuti pembagian kewenangan dan tanggung jawab antara pusat dan daerah. DAU berfungsi sebagai instrumen pemerataan fiskal (horizontal imbalances), DAK diarahkan untuk mendanai prioritas pembangunan tertentu (vertical imbalances), sedangkan DBH diberikan untuk berbagi pendapatan dari pemanfaatan sumber daya alam antara pusat dan daerah.
Ketiga instrumen tersebut diharapkan dapat mengisi kesenjangan fiskal dan pembangunan antarwilayah, sehingga daerah dengan kapasitas fiskal rendah tetap mampu menyediakan layanan publik yang memadai.
Meskipun demikian, efektivitasnya sangat bergantung pada tata kelola keuangan daerah, kapasitas institusional, serta komitmen pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penggunaan dana tersebut. Jika prinsip akuntabilitas dan efisiensi dapat ditegakkan, maka desentralisasi fiskal bukan hanya menjadi mekanisme distribusi keuangan, melainkan juga instrumen strategis dalam mewujudkan keadilan pembangunan dan memperkuat keutuhan NKRI.
Desentralisasi Fiskal dalam Pembangunan
Kajian terkini yang dilakukan oleh ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO, 2025) menunjukkan bahwa implementasi kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia sejak 2001 telah menghasilkan tren konvergensi pendapatan antar daerah – yakni daerah berpendapatan rendah tumbuh relatif lebih cepat dibanding daerah kaya – meskipun laju penyempitannya masih tergolong lambat. Temuan AMRO berbasis data panel 2010–2023 mengindikasikan bahwa faktor-faktor seperti belanja modal pemerintah daerah, investasi swasta, dan pertumbuhan sektor manufaktur menjadi motor utama konvergensi tersebut.
Ironisnya, ketimpangan masih signifikan, yakni pendapatan per kapita 10% provinsi terkaya tercatat sekitar tujuh kali lipat lebih tinggi dibandingkan 10% provinsi termiskin, dan hanya sekitar 20% provinsi yang memiliki pendapatan di atas rata-rata nasional. Hal tersebut menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal memang berperan positif, tetapi belum cukup kuat untuk mengoreksi ketimpangan struktural antarwilayah di Indonesia.
Salah satu penyebab utama melambatnya proses konvergensi adalah kualitas belanja daerah yang masih rendah. Evaluasi World Bank (2025) mencatat bahwa realisasi belanja modal pemerintah daerah rata-rata hanya mencapai 85% dari pagu anggaran, dengan puncak penyerapan terjadi pada triwulan IV setiap tahun.
Pola ini mengindikasikan lemahnya perencanaan pengadaan, keterlambatan proses lelang, serta rendahnya efektivitas belanja publik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kecenderungan “low and slow absorption” tersebut menyebabkan banyak proyek infrastruktur strategis tidak selesai tepat waktu dan berdampak terbatas terhadap peningkatan produktivitas. Akibatnya, meskipun transfer fiskal pusat ke daerah terus meningkat setiap tahun, manfaat ekonomi yang dihasilkan belum sepadan dengan besarnya alokasi anggaran yang dikucurkan.
Selain itu, ketidaksinkronan antara perencanaan pembangunan pusat dan daerah turut memperlemah efektivitas desentralisasi. Hasil kajian tata kelola fiskal multi-level oleh World Bank dan Kementerian Keuangan (2025) menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan signifikan antara arah kebijakan nasional dalam RPJMN dengan prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD.
Kondisi ini menciptakan fragmentasi kebijakan, di mana proyek dan program daerah sering kali tidak selaras dengan tujuan pembangunan nasional. Ketidakterpaduan ini tidak hanya menghambat koordinasi lintas level pemerintahan, tetapi juga memperkecil peluang daerah untuk memanfaatkan potensi fiskalnya secara optimal dalam mendukung agenda nasional seperti pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.
Faktor lain yang tidak kalah penting adalah tingginya kebocoran anggaran akibat korupsi, yang secara langsung menurunkan efektivitas kebijakan desentralisasi fiskal. Transparency International (2025) menempatkan Indonesia pada skor 37/100 dalam Corruption Perception Index (CPI), berada di peringkat 99 dari 180 negara, menandakan masih lemahnya integritas sektor publik.
Laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (2025) juga mencatat kerugian negara mencapai lebih dari Rp25 triliun sepanjang periode 2018–2025 akibat tindak pidana korupsi yang sebagian besar terjadi di tingkat daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas belanja publik tidak hanya bergantung pada aspek teknokratis perencanaan dan penganggaran, tetapi juga pada komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas fiskal.
Artinya, dengan memperbaiki tata kelola anggaran dan memperkuat sistem pencegahan korupsi, desentralisasi fiskal dapat berfungsi sebagaimana mestinya, yakni sebagai instrumen strategis untuk mempercepat konvergensi ekonomi dan mempersempit ketimpangan pembangunan antarwilayah di Indonesia.
Tata Kelola dan Pembiayaan Kreatif
Kebijakan efisiensi anggaran yang mulai diberlakukan pemerintah di tahun 2025 menjadi langkah strategis dalam memperkuat disiplin fiskal nasional. Melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja, pemerintah mengarahkan pemangkasan berbagai pos pengeluaran nonprioritas seperti perjalanan dinas, kegiatan seremonial, dan sewa fasilitas.
Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan, kebijakan ini diperkirakan menghasilkan penghematan sekitar Rp256,1 triliun pada belanja kementerian/lembaga dan sekitar Rp50,59 triliun pada Transfer Ke Daerah (TKD). Akan tetapi, memasuki tahun 2026 arah kebijakan fiskal pusat terhadap daerah mengalami penyesuaian melalui perubahan mekanisme TKD.
Menteri Keuangan mengumumkan bahwa alokasi TKD akan ditingkatkan sebesar Rp43 triliun, sehingga total TKD mencapai sekitar Rp693 triliun, meskipun jumlah ini masih lebih rendah dibandingkan realisasi tahun 2024. Penyesuaian ini mencerminkan upaya pemerintah untuk tetap menjaga kemampuan fiskal daerah di tengah tekanan efisiensi nasional.
Meski demikian, ruang fiskal yang semakin terbatas tetap menuntut daerah untuk beradaptasi dengan cara mengoptimalkan anggaran yang tersedia serta memprioritaskan program yang memiliki nilai tambah ekonomi dan sosial tinggi. Artinya, kemampuan daerah dalam menyusun perencanaan berbasis kinerja dan melakukan value for money budgeting menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan desentralisasi fiskal yang berkelanjutan.
Keterbatasan anggaran mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan berbagai alternatif sumber pembiayaan pembangunan. Pendekatan blended financing dan creative financing menjadi dua strategi yang relevan untuk mengisi kesenjangan fiskal tanpa membebani APBD.
Blended financing memungkinkan penggabungan dana publik dengan modal swasta, lembaga filantropi, atau dana hibah internasional dalam pembiayaan proyek strategis. Sementara itu, creative financing dapat dilakukan melalui penerbitan obligasi daerah, kerja Sama Pemerintah Dan Badan Usaha (KPBU), ataupun mekanisme dana bergulir berbasis masyarakat. Kedua pendekatan tersebut tidak hanya memperluas sumber pendanaan, tetapi juga meningkatkan efisiensi pelaksanaan proyek karena adanya sinergi antara sektor publik dan swasta.
Ke depan, keberhasilan daerah dalam mempertahankan laju pembangunan di tengah kebijakan efisiensi nasional sangat bergantung pada kualitas tata kelola keuangan publik. Pemerintah daerah perlu memperkuat kapasitas manajerial, memperbaiki sistem pengawasan internal, serta memastikan transparansi dalam setiap tahap penganggaran.
Selain itu, kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah menjadi krusial untuk memastikan keselarasan antara prioritas pembangunan nasional dan kebutuhan lokal. Melalui tata kelola yang akuntabel serta pemanfaatan instrumen pembiayaan inovatif, desentralisasi fiskal dapat tetap berjalan efektif, mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, dan menjaga kesinambungan pembangunan nasional meskipun ruang fiskal mengalami pengetatan. Semoga
(poe)
Lihat Juga :
