Kepala LAN: Program PKN Tingkat II Wadah Mencetak Pemimpin yang Kompeten
Jum'at, 03 Oktober 2025 - 15:49 WIB
loading...
Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan X Lembaga Administrasi Negara (LAN). Foto/istimewa
A
A
A
JAKARTA - Permasalahan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masih dipengaruhi berbagai aspek mulai dari pendidikan, kesehatan, penguasaan teknologi, hingga kondisi sosial. Di aspek kesehatan misalnya, masih ditemukannya gizi buruk dan keterbatasan pelayanan kesehatan di sejumlah daerah di indonesia.
Begitu juga di sektor pendidikan masih ditemukan keterbatasan kualitas dan kesejahteraan guru, minimnya infrastruktur, serta disparitas akses teknologi menjadi hambatan serius.
Hal itu disampaikan Perwakilan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan X Lembaga Administrasi Negara (LAN) Hadi Pranata saat memaparkan policy brief bertema “Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Global Untuk Mewujudkan Indonesia Maju”.
Baca juga: LAN-Kemenkum Resmikan Forum Kebijakan untuk Perkuat Sinergi Kementerian dan Lembaga
Hadi menyebut sangat dibutuhkan adanya kebijakan yang lebih komprehensif untuk menjawab tantangan rendahnya kualitas SDM Indonesia. Kondisi sosial juga tak kalah penting, ketimpangan kesempatan kerja antara pusat dan daerah juga memperburuk disparitas pembangunan manusia.
“Selain itu, lemahnya penguasaan teknologi di bidang informasi, komunikasi, transportasi, medis, pangan, energi, hingga pertanian, keempat aspek tersebut dinilai memengaruhi kemampuan SDM untuk memenangkan persaingan global,” ungkapnya, Jumat (3/9/2025).
Dalam kajian lebih lanjut, peserta PKN II Angkatan X menelaah dan mengkritisi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbud Ristek) Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.
aca juga: 10 Brigjen Pol Dimutasi Kapolri pada September 2025, Ini Daftar Namanya
Dari telaah tersebut ditemukan sejumlah kelemahan, antara lain hanya berfokus pada pengaturan kurikulum, sehingga kebijakan ini dinilai belum komprehensif. Materi muatan juga belum mencakup isu disparitas, kondisi sosial, kesehatan, serta penguasaan teknologi.
Berdasarkan hasil analisis, peserta PKN II Angkatan X merekomendasikan agar pemerintah melakukan pergantian kebijakan tersebut, mengingat adanya perubahan kelembagaan dan nomenklatur yang membuat regulasi tersebut tidak lagi relevan dan merekomendasi kebijakan baru dengan memasukkan isu strategis terkait disparitas, kondisi sosial, kesehatan, dan penguasaan teknologi, sehingga mampu menjawab tantangan peningkatan kualitas SDM Indonesia yang berdaya saing global.
Kepala LAN Muhammad Taufiq menyambut baik rekomendasi kebijakan tersebut. Hal ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto melalui Asta Cita ke IV yaitu memperkuat sumber daya manusia yang berdaya saing global.
Taufiq menyebutkan bonus demografi menjadi salah satu potensi besar yang perlu dikelola dengan baik agar dapat membangun sumber daya manusia yang unggul dan mampu bersaing di ranah global.
“Di Birokrasi sendiri, ada lebih dari 60% diisi oleh pegawai generasi Y dan Z yang memerlukan perhatian khusus, karena tonggak kepemimpinan birokrasi ke depan ada pada mereka, oleh karenanya, sebagai seorang pemimpin kita perlu menyiapkan suksesor dan calon-calon pemimpin birokrasi yang akan datang. Namun disadari sebagai pemimpin terkadang kita lalai akan hal tersebut,” ungkapnya.
Taufiq menyebut 5 kesalahan besar yang biasa dilakukan seorang pemimpin. Pertama, semakin tinggi posisi seorang pemimpin akan semakin sulit mendengar masukan terutama dari bawahan. Kedua, pimpinan lupa untuk mendorong pegawainya untuk terus belajar dan mengembangkan kapasitasnya.
Ketiga, pemimpin seringkali menunda-nunda pekerjaan. Keempat, kesalahan pemimpin tidak menyiapkan suksesor atau pengganti untuk menduduki posisinya dan terakhir pemimpin terbuai dengan pekerjaannya sehingga lupa untuk melakukan perubahan dalam organisasinya.Kelima kesalahan besar ini membuat seorang pemimpin tidak menjalankan fungsinya sebagai motor penggerak perubahan di organisasinya.
“Melalui Program PKN tingkat II ini menjadi wadah bagi para peserta untuk menggali potensi diri dan menemukan kekuatan dan potensi sebagai pemimpin perubahan, serta lebih aware dan peduli dengan perkembangan kebutuhan dan tuntutan masyarakat, sehingga mampu menjadi problem solver atas permasalahan yang mungkin terjadi di masyarakat, bangsa, dan dunia global.” tandasnya
Taufiq juga menambahkan, peserta PKN Tingkat II telah memiliki kompetensi kepemimpinan strategis yang bukan hanya mampu membuat keputusan yang tepat, tetapi juga tentang menginspirasi, memotivasi, memberdayakan orang lain, mengoordinasikan dan memobilisasi timnya untuk mencapai tujuan bersama, baik itu kelompok, unit, organisasi, masyarakat, maupun nasional.
Taufiq berpesan seorang pemimpin harus memiliki visi yang jelas tentang tujuan atau arah yang ingin dicapai khususnya dalam menyukseskan program-program prioritas presiden untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Dalam Upacara Pelepasan Peserta PKN tingkat II angkatan X ini diumumkan juga 5 peserta teristimewa sebagai berikut, Kementerian Sosial (Kemensos) Yadi Muchtar, Badan Intelejen Negara (BIN) Achmad Zainal Huda, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) Edi Sulistyo Heri Susetyo, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Aditya Hendra Krisna, Badan Pengawas Tenaga Nuklir Wiryono.
Begitu juga di sektor pendidikan masih ditemukan keterbatasan kualitas dan kesejahteraan guru, minimnya infrastruktur, serta disparitas akses teknologi menjadi hambatan serius.
Hal itu disampaikan Perwakilan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan X Lembaga Administrasi Negara (LAN) Hadi Pranata saat memaparkan policy brief bertema “Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Global Untuk Mewujudkan Indonesia Maju”.
Baca juga: LAN-Kemenkum Resmikan Forum Kebijakan untuk Perkuat Sinergi Kementerian dan Lembaga
Hadi menyebut sangat dibutuhkan adanya kebijakan yang lebih komprehensif untuk menjawab tantangan rendahnya kualitas SDM Indonesia. Kondisi sosial juga tak kalah penting, ketimpangan kesempatan kerja antara pusat dan daerah juga memperburuk disparitas pembangunan manusia.
“Selain itu, lemahnya penguasaan teknologi di bidang informasi, komunikasi, transportasi, medis, pangan, energi, hingga pertanian, keempat aspek tersebut dinilai memengaruhi kemampuan SDM untuk memenangkan persaingan global,” ungkapnya, Jumat (3/9/2025).
Dalam kajian lebih lanjut, peserta PKN II Angkatan X menelaah dan mengkritisi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbud Ristek) Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.
aca juga: 10 Brigjen Pol Dimutasi Kapolri pada September 2025, Ini Daftar Namanya
Dari telaah tersebut ditemukan sejumlah kelemahan, antara lain hanya berfokus pada pengaturan kurikulum, sehingga kebijakan ini dinilai belum komprehensif. Materi muatan juga belum mencakup isu disparitas, kondisi sosial, kesehatan, serta penguasaan teknologi.
Berdasarkan hasil analisis, peserta PKN II Angkatan X merekomendasikan agar pemerintah melakukan pergantian kebijakan tersebut, mengingat adanya perubahan kelembagaan dan nomenklatur yang membuat regulasi tersebut tidak lagi relevan dan merekomendasi kebijakan baru dengan memasukkan isu strategis terkait disparitas, kondisi sosial, kesehatan, dan penguasaan teknologi, sehingga mampu menjawab tantangan peningkatan kualitas SDM Indonesia yang berdaya saing global.
Kepala LAN Muhammad Taufiq menyambut baik rekomendasi kebijakan tersebut. Hal ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto melalui Asta Cita ke IV yaitu memperkuat sumber daya manusia yang berdaya saing global.
Taufiq menyebutkan bonus demografi menjadi salah satu potensi besar yang perlu dikelola dengan baik agar dapat membangun sumber daya manusia yang unggul dan mampu bersaing di ranah global.
“Di Birokrasi sendiri, ada lebih dari 60% diisi oleh pegawai generasi Y dan Z yang memerlukan perhatian khusus, karena tonggak kepemimpinan birokrasi ke depan ada pada mereka, oleh karenanya, sebagai seorang pemimpin kita perlu menyiapkan suksesor dan calon-calon pemimpin birokrasi yang akan datang. Namun disadari sebagai pemimpin terkadang kita lalai akan hal tersebut,” ungkapnya.
Taufiq menyebut 5 kesalahan besar yang biasa dilakukan seorang pemimpin. Pertama, semakin tinggi posisi seorang pemimpin akan semakin sulit mendengar masukan terutama dari bawahan. Kedua, pimpinan lupa untuk mendorong pegawainya untuk terus belajar dan mengembangkan kapasitasnya.
Ketiga, pemimpin seringkali menunda-nunda pekerjaan. Keempat, kesalahan pemimpin tidak menyiapkan suksesor atau pengganti untuk menduduki posisinya dan terakhir pemimpin terbuai dengan pekerjaannya sehingga lupa untuk melakukan perubahan dalam organisasinya.Kelima kesalahan besar ini membuat seorang pemimpin tidak menjalankan fungsinya sebagai motor penggerak perubahan di organisasinya.
“Melalui Program PKN tingkat II ini menjadi wadah bagi para peserta untuk menggali potensi diri dan menemukan kekuatan dan potensi sebagai pemimpin perubahan, serta lebih aware dan peduli dengan perkembangan kebutuhan dan tuntutan masyarakat, sehingga mampu menjadi problem solver atas permasalahan yang mungkin terjadi di masyarakat, bangsa, dan dunia global.” tandasnya
Taufiq juga menambahkan, peserta PKN Tingkat II telah memiliki kompetensi kepemimpinan strategis yang bukan hanya mampu membuat keputusan yang tepat, tetapi juga tentang menginspirasi, memotivasi, memberdayakan orang lain, mengoordinasikan dan memobilisasi timnya untuk mencapai tujuan bersama, baik itu kelompok, unit, organisasi, masyarakat, maupun nasional.
Taufiq berpesan seorang pemimpin harus memiliki visi yang jelas tentang tujuan atau arah yang ingin dicapai khususnya dalam menyukseskan program-program prioritas presiden untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Dalam Upacara Pelepasan Peserta PKN tingkat II angkatan X ini diumumkan juga 5 peserta teristimewa sebagai berikut, Kementerian Sosial (Kemensos) Yadi Muchtar, Badan Intelejen Negara (BIN) Achmad Zainal Huda, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) Edi Sulistyo Heri Susetyo, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Aditya Hendra Krisna, Badan Pengawas Tenaga Nuklir Wiryono.
(cip)
Lihat Juga :