LAN-Kemenkum Resmikan Forum Kebijakan untuk Perkuat Sinergi Kementerian dan Lembaga
Selasa, 16 September 2025 - 19:37 WIB
loading...
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Muhammad Taufiq. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Sinergi lintas kementerian dan lembaga pemerintah diperlukan dalam proses perumusan kebijakan berbasis data. Hal itu dinilai penting dalam mendukung reformasi di bidang politik, hukum, dan reformasi birokrasi.
Namun pada kenyataannya, masih ditemukan adanya ego sektoral atau fragmentasi kebijakan di mana setiap kementerian dan lembaga pemerintah membuat kebijakan sendiri-sendiri yang membuat tumpang tindihnya kebijakan. Selain itu juga silo mentality antarsektor menyebabkan regulasi kurang optimal dan berdampak luas bagi masyarakat.
Hal ini diungkap Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Muhammad Taufiq saat launching Legal Policy Hub dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara LAN dan Kementerian Hukum (Kemenkum) di Graha Pengayoman, Kementerian Hukum (Kemenkum).
Baca juga: Kolaborasi Pemimpin Birokrasi dan Regulasi Kuat Kunci Sukses Program MBG
“World Economic Forum secara spesifik menyebutkan regulasi di Indonesia cenderung berubah-ubah dan tidak adanya sinkronisasi kebijakan antar instansi pemerintah," ujarnya, Selasa (16/9/2025).
Namun pada kenyataannya, masih ditemukan adanya ego sektoral atau fragmentasi kebijakan di mana setiap kementerian dan lembaga pemerintah membuat kebijakan sendiri-sendiri yang membuat tumpang tindihnya kebijakan. Selain itu juga silo mentality antarsektor menyebabkan regulasi kurang optimal dan berdampak luas bagi masyarakat.
Hal ini diungkap Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Muhammad Taufiq saat launching Legal Policy Hub dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara LAN dan Kementerian Hukum (Kemenkum) di Graha Pengayoman, Kementerian Hukum (Kemenkum).
Baca juga: Kolaborasi Pemimpin Birokrasi dan Regulasi Kuat Kunci Sukses Program MBG
“World Economic Forum secara spesifik menyebutkan regulasi di Indonesia cenderung berubah-ubah dan tidak adanya sinkronisasi kebijakan antar instansi pemerintah," ujarnya, Selasa (16/9/2025).
Lihat Juga :
