Kepala LAN: Program PKN Tingkat II Wadah Mencetak Pemimpin yang Kompeten
Jum'at, 03 Oktober 2025 - 15:49 WIB
loading...
A
A
A
aca juga: 10 Brigjen Pol Dimutasi Kapolri pada September 2025, Ini Daftar Namanya
Dari telaah tersebut ditemukan sejumlah kelemahan, antara lain hanya berfokus pada pengaturan kurikulum, sehingga kebijakan ini dinilai belum komprehensif. Materi muatan juga belum mencakup isu disparitas, kondisi sosial, kesehatan, serta penguasaan teknologi.
Berdasarkan hasil analisis, peserta PKN II Angkatan X merekomendasikan agar pemerintah melakukan pergantian kebijakan tersebut, mengingat adanya perubahan kelembagaan dan nomenklatur yang membuat regulasi tersebut tidak lagi relevan dan merekomendasi kebijakan baru dengan memasukkan isu strategis terkait disparitas, kondisi sosial, kesehatan, dan penguasaan teknologi, sehingga mampu menjawab tantangan peningkatan kualitas SDM Indonesia yang berdaya saing global.
Kepala LAN Muhammad Taufiq menyambut baik rekomendasi kebijakan tersebut. Hal ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto melalui Asta Cita ke IV yaitu memperkuat sumber daya manusia yang berdaya saing global.
Taufiq menyebutkan bonus demografi menjadi salah satu potensi besar yang perlu dikelola dengan baik agar dapat membangun sumber daya manusia yang unggul dan mampu bersaing di ranah global.
“Di Birokrasi sendiri, ada lebih dari 60% diisi oleh pegawai generasi Y dan Z yang memerlukan perhatian khusus, karena tonggak kepemimpinan birokrasi ke depan ada pada mereka, oleh karenanya, sebagai seorang pemimpin kita perlu menyiapkan suksesor dan calon-calon pemimpin birokrasi yang akan datang. Namun disadari sebagai pemimpin terkadang kita lalai akan hal tersebut,” ungkapnya.
Taufiq menyebut 5 kesalahan besar yang biasa dilakukan seorang pemimpin. Pertama, semakin tinggi posisi seorang pemimpin akan semakin sulit mendengar masukan terutama dari bawahan. Kedua, pimpinan lupa untuk mendorong pegawainya untuk terus belajar dan mengembangkan kapasitasnya.
Dari telaah tersebut ditemukan sejumlah kelemahan, antara lain hanya berfokus pada pengaturan kurikulum, sehingga kebijakan ini dinilai belum komprehensif. Materi muatan juga belum mencakup isu disparitas, kondisi sosial, kesehatan, serta penguasaan teknologi.
Berdasarkan hasil analisis, peserta PKN II Angkatan X merekomendasikan agar pemerintah melakukan pergantian kebijakan tersebut, mengingat adanya perubahan kelembagaan dan nomenklatur yang membuat regulasi tersebut tidak lagi relevan dan merekomendasi kebijakan baru dengan memasukkan isu strategis terkait disparitas, kondisi sosial, kesehatan, dan penguasaan teknologi, sehingga mampu menjawab tantangan peningkatan kualitas SDM Indonesia yang berdaya saing global.
Kepala LAN Muhammad Taufiq menyambut baik rekomendasi kebijakan tersebut. Hal ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto melalui Asta Cita ke IV yaitu memperkuat sumber daya manusia yang berdaya saing global.
Taufiq menyebutkan bonus demografi menjadi salah satu potensi besar yang perlu dikelola dengan baik agar dapat membangun sumber daya manusia yang unggul dan mampu bersaing di ranah global.
“Di Birokrasi sendiri, ada lebih dari 60% diisi oleh pegawai generasi Y dan Z yang memerlukan perhatian khusus, karena tonggak kepemimpinan birokrasi ke depan ada pada mereka, oleh karenanya, sebagai seorang pemimpin kita perlu menyiapkan suksesor dan calon-calon pemimpin birokrasi yang akan datang. Namun disadari sebagai pemimpin terkadang kita lalai akan hal tersebut,” ungkapnya.
Taufiq menyebut 5 kesalahan besar yang biasa dilakukan seorang pemimpin. Pertama, semakin tinggi posisi seorang pemimpin akan semakin sulit mendengar masukan terutama dari bawahan. Kedua, pimpinan lupa untuk mendorong pegawainya untuk terus belajar dan mengembangkan kapasitasnya.
Lihat Juga :
