Genap 21 Tahun, DPD RI Kantongi 75 Persen Kepercayaan Publik
Kamis, 02 Oktober 2025 - 09:02 WIB
loading...
A
A
A
Pada kesempatan itu, Sultan turut mengapresiasi sikap Puan Maharani yang dinilai sangat kooperatif. “Kami sangat berterima kasih atas ruang dialog yang selalu dibuka lebar oleh Ibu Puan Maharani, terutama dalam setiap penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas),” ujar Sultan yang juga senator asal Bengkulu.
Tidak lupa, dia menyampaikan terima kasih kepada Ketua MPR atas sinergi yang selalu dibangun. “Apresiasi yang tinggi kami berikan kepada Bapak Ahmad Muzani yang selalu melibatkan DPD RI dalam sosialisasi empat pilar, terutama ke berbagai daerah,” katanya.
Sultan juga menjelaskan 7 agenda strategis DPD RI ke depan, mulai dari penguatan legislasi pro-daerah, diplomasi antarparlemen se-ASEAN, pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga gagasan green democracy. DPD juga mencanangkan gerakan Senator Menanam Satu Juta Pohon sebagai simbol komitmen ekologis dan demokrasi hijau.
Di akhir sidang, dia kembali menegaskan bahwa legitimasi DPD bukan hanya berasal dari konstitusi, tetapi juga dari kepercayaan rakyat. “Indonesia tidak akan bercahaya karena obor besar di Jakarta, melainkan oleh lilin-lilin kecil di desa. Lilin-lilin itu adalah daerah dan tugas kita adalah menjaganya tetap menyala menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
“Komite II DPD RI merekomendasikan moratorium izin tambang, pelibatan lembaga adat dalam penyelesaian konflik, serta dorongan hilirisasi berbasis prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG),” ujar La Ode Umar Bonte, senator asal Sulawesi Tenggara yang juga menjabat Wakil Ketua Komite II DPD RI.
Tidak lupa, dia menyampaikan terima kasih kepada Ketua MPR atas sinergi yang selalu dibangun. “Apresiasi yang tinggi kami berikan kepada Bapak Ahmad Muzani yang selalu melibatkan DPD RI dalam sosialisasi empat pilar, terutama ke berbagai daerah,” katanya.
Sultan juga menjelaskan 7 agenda strategis DPD RI ke depan, mulai dari penguatan legislasi pro-daerah, diplomasi antarparlemen se-ASEAN, pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga gagasan green democracy. DPD juga mencanangkan gerakan Senator Menanam Satu Juta Pohon sebagai simbol komitmen ekologis dan demokrasi hijau.
Di akhir sidang, dia kembali menegaskan bahwa legitimasi DPD bukan hanya berasal dari konstitusi, tetapi juga dari kepercayaan rakyat. “Indonesia tidak akan bercahaya karena obor besar di Jakarta, melainkan oleh lilin-lilin kecil di desa. Lilin-lilin itu adalah daerah dan tugas kita adalah menjaganya tetap menyala menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Sidang Paripurna ke-3 Masa Sidang I Tahun 2025–2026
Acara dilanjutkan dengan Sidang Paripurna ke-3 Masa Sidang I Tahun 2025–2026 yang beragendakan laporan pelaksanaan tugas Alat Kelengkapan DPD RI. Sidang diawali oleh laporan Komite I DPD RI yang melakukan pengawasan atas UU Desa, UU Penataan Ruang, dan UU Pokok Agraria. Dilanjutkan dengan laporan Komite II DPD RI atas hasil pengawasan UU Minerba 2025.“Komite II DPD RI merekomendasikan moratorium izin tambang, pelibatan lembaga adat dalam penyelesaian konflik, serta dorongan hilirisasi berbasis prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG),” ujar La Ode Umar Bonte, senator asal Sulawesi Tenggara yang juga menjabat Wakil Ketua Komite II DPD RI.
Lihat Juga :
