Jejak Sejarah di Balik Pakta Saudi-Pakistan

Eko Ernada
Dosen Hubungan Internasional Univeritas Jember

PAKTA pertahanan antara Arab Saudi dan Pakistan yang diumumkan baru-baru ini sontak memantik diskusi tentang arah baru geopolitik kawasan. Aljazeera menyebutnya sebagai “watershed”, sebuah tonggak yang bisa menggeser konfigurasi keamanan di Asia Selatan, Teluk, bahkan meluas hingga Asia Tengah. Pertanyaan mendasarnya: apakah perjanjian ini hanya sekadar kerja sama militer pragmatis, ataukah ia menandai babak baru dalam arsitektur keamanan global yang sedang bertransformasi?

Sejarah aliansi pertahanan selalu sarat dengan ambivalensi: di satu sisi memberi rasa aman bagi anggotanya, di sisi lain menciptakan ketergantungan strategis dan menyalakan perlombaan kekuatan. Pakta Saudi–Pakistan tak bisa dibaca secara ahistoris; ia perlu ditempatkan dalam rentetan sejarah panjang aliansi dunia, baik yang sukses mengukuhkan keamanan jangka panjang maupun yang akhirnya menjerumuskan mitranya dalam pusaran konflik.

Kita ingat bagaimana Mesir di era Gamal Abdel Nasser memilih merapat ke Uni Soviet pada 1950–1960-an. Kala itu, Washington menolak memberi bantuan militer besar-besaran kepada Kairo, dan Moskow tampil sebagai penyokong utama pembangunan bendungan Aswan sekaligus pemasok senjata. Namun hubungan ini tidak berlangsung stabil. Kekalahan Mesir dalam Perang Enam Hari 1967 menggerus kredibilitas Soviet, dan Anwar Sadat kemudian memutuskan beralih ke Amerika Serikat di awal 1970-an.

Aliansi Mesir–Soviet adalah pelajaran bagaimana pakta militer bisa menjadi sekutu sementara, bukan ikatan permanen, dan lebih sering mencerminkan kalkulasi pragmatis dibandingkan solidaritas ideologis. Paralelnya jelas terlihat pada Saudi dan Pakistan. Riyadh melihat Washington tak lagi seandal dulu, terutama setelah gejolak Gaza, pembicaraan normalisasi dengan Israel yang berliku, serta kebimbangan Amerika menjaga komitmennya di Teluk.

Pakistan sendiri berada dalam tekanan ekonomi sekaligus isolasi strategis, dengan kebutuhan mendesak akan bantuan energi dan investasi. Kedua negara bertemu dalam satu simpul kepentingan: saling membutuhkan untuk menyeimbangkan tekanan dari luar. Persis seperti Mesir dan Soviet dahulu, aliansi ini lahir dari rasa ketidakpuasan terhadap mitra lama.

Sejarah lain yang tak kalah relevan ialah keterlibatan Turki dalam NATO pasca Perang Dunia II. Bergabungnya Ankara pada 1952 menjadi bukti bagaimana negara di perbatasan antara Timur dan Barat berusaha mengamankan diri lewat payung militer trans-Atlantik. Turki mendapatkan jaminan pertahanan kolektif, namun dengan harga mahal: keharusan menyesuaikan diri pada agenda keamanan Barat.

Sampai kini, hubungan Turki–NATO kerap dilanda ketegangan, misalnya ketika Ankara membeli sistem rudal S-400 dari Rusia atau menempuh kebijakan mandiri di Suriah. Kisah ini menunjukkan dilema abadi aliansi: perlindungan datang bersamaan dengan keterbatasan kedaulatan strategis.

Jika ditarik ke Saudi–Pakistan, persoalannya menjadi jelas. Riyadh memang memperoleh akses terhadap salah satu kekuatan militer konvensional terbesar di dunia Muslim, bahkan yang secara de facto memiliki kemampuan nuklir. Pakistan pun mendapat jaminan energi dan sokongan finansial yang selama ini hanya bisa ditawarkan Saudi.

Tetapi di balik itu ada konsekuensi: Pakistan bisa terjebak lebih jauh dalam rivalitas sektarian Saudi dengan Iran, sementara Saudi bisa ditarik masuk ke dalam konflik internal Asia Selatan, termasuk ketegangan India–Pakistan yang selalu rapuh. Dengan kata lain, keuntungan jangka pendek bisa menjadi liabilitas jangka panjang.

Di sinilah lensa teori hubungan internasional membantu kita membaca. Realisme mengajarkan bahwa negara bertindak demi kelangsungan hidupnya dalam sistem internasional yang anarkis. Pakta Saudi–Pakistan sepenuhnya dapat dipahami sebagai langkah realistis dua negara yang ingin memperbesar daya tawar mereka. Namun konstruktivisme mengingatkan kita bahwa identitas, sejarah, dan ideologi ikut membentuk arah aliansi.

Saudi sering mengklaim diri sebagai penjaga dua kota suci, sementara Pakistan kerap menempatkan dirinya sebagai benteng dunia Islam bersenjata nuklir. Aliansi mereka bukan hanya soal kepentingan material, melainkan juga narasi simbolik tentang solidaritas Islam, meskipun sejarah membuktikan solidaritas semacam itu sering rapuh ketika diuji oleh kepentingan nasional.

Refleksi historis juga mengajarkan bahwa pakta pertahanan jarang berdiri netral. Ketika dua negara merapat, ada pihak lain yang merasa terancam. India tentu membaca perjanjian ini dengan penuh kewaspadaan, mengingat rivalitas panjang dengan Pakistan. Iran pun bisa menafsirnya sebagai langkah tambahan Saudi untuk mengepungnya, setelah Riyadh sebelumnya sempat membuka dialog pasca-kesepakatan yang dimediasi Beijing pada 2023.

Bahkan Amerika Serikat dan Tiongkok akan berhitung ulang. Washington mungkin melihat perjanjian ini sebagai sinyal berkurangnya eksklusivitas pengaruhnya, sementara Beijing akan menimbang apakah aliansi baru ini bisa mengganggu proyek Belt and Road yang melibatkan Pakistan.

Sementara itu, publik global perlu bertanya: apakah aliansi ini akan benar-benar membawa stabilitas, atau justru mempercepat lahirnya blok-blok baru yang saling mencurigai? Pengalaman Mesir–Soviet menunjukkan bahwa perubahan orientasi cepat bisa menimbulkan instabilitas, sementara Turki–NATO mengingatkan bahwa aliansi jangka panjang bisa mengekang otonomi strategis. Saudi–Pakistan kini berada di persimpangan jalan antara keduanya.

Pada akhirnya, kesepakatan pertahanan ini bukanlah jawaban final atas dilema keamanan kedua negara. Ia lebih menyerupai cermin dari kegelisahan global yang lebih besar: dunia sedang bergerak dari unipolaritas pasca-1990 menuju multipolaritas yang tak menentu. Dalam dunia yang terfragmentasi ini, aliansi baru mudah terbentuk, tetapi juga mudah retak. Jika sejarah menjadi panduan, maka pakta Saudi–Pakistan harus dibaca dengan kewaspadaan: ia mungkin menawarkan jaminan sesaat, namun belum tentu menjanjikan stabilitas jangka panjang.

Aliansi selalu lahir dari rasa takut, tetapi hanya akan bertahan jika bisa mengubah ketakutan itu menjadi kepercayaan bersama. Sejauh ini, Saudi dan Pakistan masih lebih banyak berbagi kekhawatiran ketimbang visi bersama. Waktu yang akan menguji, apakah perjanjian ini akan tercatat sebagai tonggak strategis seperti Turki–NATO, atau hanya epilog sementara seperti Mesir–Soviet.