Fraksi PDIP Akan Tindak Lanjuti Aduan Warga Simalungun dan Dairi
Senin, 29 September 2025 - 19:56 WIB
loading...
A
A
A
Dia pun menyinggung pengamanan pihak perusahaan yang disebut datang dengan perlengkapan mirip aparat. “Saya pertama kali melihat videonya, saya kira polisi. Tapi ternyata pihak keamanan perusahaan datang lengkap dengan tameng pengaman. Artinya mereka sejak awal punya intensi berbeda,” kata Bane.
Sementara itu, Pimpinan Komisi XII DPR Donny Maryadi Oekon menyoroti persoalan perizinan dan amdal PT Gruti yang dilaporkan warga. “Menurut yang dilaporkan ke kita, masalah izin tidak jelas, kemudian amdal tidak jelas. Kalau memang betul tidak ada amdalnya, ya memang itu harus kita segel, harus kita tutup. Bukan mencabut izin, karena memang kalau tidak ada amdal izinnya tidak keluar,” tuturnya.
Sementara itu, perwakilan masyarakat Sihaporas Mangitua Ambarita mengaku warganya telah berulang kali berhadapan dengan aparat dan pihak perusahaan sejak 2003. “Kami sudah ratusan tahun di sana. Kenapa dikasih lagi ke TPL? Maunya negara punya sikap yang adil. Kami akan terus berjuang, karena itu tanah kami,” tegasnya.
Pangihutan Sijabat dari Dairi menyampaikan keluhan serupa terkait PT Gruti. Warga tidak kehilangan sumber air minum karena PT Gruti telah merusak hutan. “Kami sudah membuat permohonan agar disampaikan ke Kementerian Lingkungan Hidup. Kami berharap pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat yang sepakat menjaga kelestarian alam dan Danau Toba,” urainya.
Fraksi PDIP DPR memastikan akan menindaklanjuti aspirasi tersebut melalui komisi dan kementerian terkait. “Ini memang masalah lintas sektor, dan hari ini begitu masuk, ini menjadi kewajiban kita untuk memperjuangkan,” ujar Donny Maryadi Oekon.
Sementara itu, Pimpinan Komisi XII DPR Donny Maryadi Oekon menyoroti persoalan perizinan dan amdal PT Gruti yang dilaporkan warga. “Menurut yang dilaporkan ke kita, masalah izin tidak jelas, kemudian amdal tidak jelas. Kalau memang betul tidak ada amdalnya, ya memang itu harus kita segel, harus kita tutup. Bukan mencabut izin, karena memang kalau tidak ada amdal izinnya tidak keluar,” tuturnya.
Sementara itu, perwakilan masyarakat Sihaporas Mangitua Ambarita mengaku warganya telah berulang kali berhadapan dengan aparat dan pihak perusahaan sejak 2003. “Kami sudah ratusan tahun di sana. Kenapa dikasih lagi ke TPL? Maunya negara punya sikap yang adil. Kami akan terus berjuang, karena itu tanah kami,” tegasnya.
Pangihutan Sijabat dari Dairi menyampaikan keluhan serupa terkait PT Gruti. Warga tidak kehilangan sumber air minum karena PT Gruti telah merusak hutan. “Kami sudah membuat permohonan agar disampaikan ke Kementerian Lingkungan Hidup. Kami berharap pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat yang sepakat menjaga kelestarian alam dan Danau Toba,” urainya.
Fraksi PDIP DPR memastikan akan menindaklanjuti aspirasi tersebut melalui komisi dan kementerian terkait. “Ini memang masalah lintas sektor, dan hari ini begitu masuk, ini menjadi kewajiban kita untuk memperjuangkan,” ujar Donny Maryadi Oekon.
Lihat Juga :
