Demo Ricuh Akhir Agustus, Pengamat: Polri Penjaga Rumah Besar Indonesia
Senin, 29 September 2025 - 10:22 WIB
loading...
Polisi berlindung saat dilempari molotov dan petasan oleh demonstran di kawasan Pejompongan, Jakarta, Kamis (28/8/2025). Foto/Dok. SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Pengamat hukum Haidar Alwi menyoroti insiden demo ricuh yang terjadi pada Agustus 2025. Menurutnya, tragedi Agustus 2025 adalah salah satu ujian paling berat. Riak yang dipancarkan hampir berubah menjadi gelombang besar yang dapat mengguncang legitimasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Namun, Haidar menilai bangsa Indonesia seringkali abai pada hal paling mendasar dalam perjalanan sejarahnya.
Siapa yang benar-benar menjaga agar rumah besar bernama Indonesia tetap berdiri kokoh ketika badai datang. Baca juga: Yusril: 6.719 Pengunjuk Rasa Ditahan, 997 Tersangka saat Demo Ricuh Akhir Agustus
"Pada saat krusial itulah Polri berdiri di garis depan, membendung arus kekacauan, menjaga agar api kemarahan tidak membakar habis fondasi negara, dan memastikan pemerintahan tetap berjalan tanpa kehilangan kendali," kata Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) ini dalam keterangan persnya Minggu (28/9/2025).
Namun, ironsinya bangsa ini justru melupakannya dan memilih narasi sempit yang mereduksi peran Polri menjadi sekadar gagal dikarenakan ada nyawa melayang. Ia menegaskan tidak ada yang menafikan bahwa tewasnya seorang pengemudi ojek online adalah luka dan peristiwa itu tidak seharusnya terjadi.
"Tetapi apakah sebuah institusi yang menahan keruntuhan negara layak dihakimi hanya dari satu titik peristiwa? Sementara ratusan titik berhasil dalam meredam amuk massa diabaikan begitu saja?" ujarnya.
Ia menilai tak adil saat ribuan anggota Polri berjaga siang-malam, menghadang provokator hingga mempertaruhkan nyawa tetapi ”disapu bersih oleh satu narasi bahwa mereka gagal. "Di tengah kompleksitas tragedi yang melibatkan dugaan intervensi pihak eksternal, Polri justru dijadikan kambing hitam seolah-olah mereka penyebab, bukan penyelamat," tuturnya. Baca juga: Kapolri Tegaskan Tim Reformasi Polri Selaras dengan Komite Bentukan Presiden
Alih-alih mengucapkan terima kasih, justru muncul tuntutan politik yang ingin mengganti Kapolri. Bahkan ada wacana reformasi Polri yang berpotensi menempatkan kepolisian di bawah kementerian tertentu
“Ini berpotensi bahaya. Sebab sejarah sudah membuktikan, Polri yang dikungkung di bawah kementerian adalah Polri yang kehilangan independensinya, yang tidak lagi bisa berdiri tegak sebagai pengayom masyarakat, melainkan hanya menjadi kepanjangan tangan politik,” tandasnya.
Namun, Haidar menilai bangsa Indonesia seringkali abai pada hal paling mendasar dalam perjalanan sejarahnya.
Siapa yang benar-benar menjaga agar rumah besar bernama Indonesia tetap berdiri kokoh ketika badai datang. Baca juga: Yusril: 6.719 Pengunjuk Rasa Ditahan, 997 Tersangka saat Demo Ricuh Akhir Agustus
"Pada saat krusial itulah Polri berdiri di garis depan, membendung arus kekacauan, menjaga agar api kemarahan tidak membakar habis fondasi negara, dan memastikan pemerintahan tetap berjalan tanpa kehilangan kendali," kata Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) ini dalam keterangan persnya Minggu (28/9/2025).
Namun, ironsinya bangsa ini justru melupakannya dan memilih narasi sempit yang mereduksi peran Polri menjadi sekadar gagal dikarenakan ada nyawa melayang. Ia menegaskan tidak ada yang menafikan bahwa tewasnya seorang pengemudi ojek online adalah luka dan peristiwa itu tidak seharusnya terjadi.
"Tetapi apakah sebuah institusi yang menahan keruntuhan negara layak dihakimi hanya dari satu titik peristiwa? Sementara ratusan titik berhasil dalam meredam amuk massa diabaikan begitu saja?" ujarnya.
Ia menilai tak adil saat ribuan anggota Polri berjaga siang-malam, menghadang provokator hingga mempertaruhkan nyawa tetapi ”disapu bersih oleh satu narasi bahwa mereka gagal. "Di tengah kompleksitas tragedi yang melibatkan dugaan intervensi pihak eksternal, Polri justru dijadikan kambing hitam seolah-olah mereka penyebab, bukan penyelamat," tuturnya. Baca juga: Kapolri Tegaskan Tim Reformasi Polri Selaras dengan Komite Bentukan Presiden
Alih-alih mengucapkan terima kasih, justru muncul tuntutan politik yang ingin mengganti Kapolri. Bahkan ada wacana reformasi Polri yang berpotensi menempatkan kepolisian di bawah kementerian tertentu
“Ini berpotensi bahaya. Sebab sejarah sudah membuktikan, Polri yang dikungkung di bawah kementerian adalah Polri yang kehilangan independensinya, yang tidak lagi bisa berdiri tegak sebagai pengayom masyarakat, melainkan hanya menjadi kepanjangan tangan politik,” tandasnya.
(poe)
Lihat Juga :
