Keberlanjutan Rekonsiliasi Indonesia-Timor Leste

Wahyuni Refi
Peneliti dan Praktisi Diplomasi Budaya Indonesia-Timor Leste, Mantan Ketum GMNI

BAGI segenap rakyat Indonesia, tanggal 27 September 2002 merupakan hari biasa, tanpa makna signifikan apapun. Namun lain halnya bagi masyarakat Timor Leste. Bagi mereka, 27 September 2002 adalah peristiwa bersejarah menandai berakhirnya integrasi Timor Timur ke Indonesia, yang ditandai dengan digantinya nama Timor Timur menjadi Timor Leste dan disahkannya bahasa Portugis menjadi bahasa nasional Timor Leste.

Pada tanggal tersebut, negara Republic Democratic of Timor Leste (RDTL) mendapatkan pengakuan internasional terkait keabsahan Timor Leste dengan diterimanya menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kini, tidak terasa sudah hampir 23 tahun berlalu, terhitung sejak 27 September 2002 hingga 27 September 2025 besok.

Berbagai hubungan diplomatik dan komitmen telah diikrarkan Indonesia-Timor Leste, guna mengokohkan kembali ikatan persaudaraan kedua bangsa. Kerja sama bilateral guna mewujudkan stabilitas kawasan pun telah dikerjakan. Namun bagi saya, sebagai praktisi diplomasi budaya dan sangat intens berinteraksi dengan elemen civil society di perbatasan kedua negara, hubungan bilateral Indonesia-Timor Leste, masih terasa ada sesuatu yang kurang sesuai.

Memaknai hubungan bilateral Indonesia-Timor Leste yang dibangun dengan sejarah kelam, mengharuskan kita mengambil kebijakan sebagaimana ungkapan Nelson Mandela pada hari Rekonsiliasi Nasional tanggal 16 Desember 1995 di Afrika Selatan; Reconciliation means working together to correct the legacy of past injustice.

Makna dari rekonsiliasi itu adalah kerja bersama untuk memperbaiki ketidakadilan di masa lalu. Ini sangat relevan dengan hubungan bilateral Indonesia-Timor Leste, di mana hubungan bilateral harus diletakan pada dasar semangat rekonsiliasi dengan tujuan bukan untuk melupakan luka masa silam, melainkan secara bersama aktif untuk bekerja dalam memperbaiki warisan ketidakadilan akibat konflik masa lalu.

Latar belakang sejarah yang kompleks inilah tantangan utama dalam mewujudkan rekonsiliasi berkelanjutan antar dua negara. Semangat rekonsiliasi yang tak hanya berupa ungkapan retorik belaka, tapi teruji dalam praktik keseharian rakyat kedua negara.

Masalah yang kita hadapi kini adalah, bahwa pihak yang menang memiliki segalanya (the winner takes it all) dan lazimnya hanya merekalah didengar oleh dunia. Hal ini dibenarkan oleh Gearóid Ó Tuathail (1996) dalam Critical Geopolitics: The Politics of Writing Global Space, bahwa sejarah bukan sekadar catatan peristiwa, namun telah menjadi lahan perebutan kekuasaan untuk mempengaruhi persepsi, citra dan image atas sebuah peristiwa.

Maka, potret besar rekonsiliasi berkelanjutan antara Timor Leste dan Indonesia adalah tentang bagaimana kedua bangsa dapat meringankan beban sejarah yang berat dan traumatis, khususnya periode sejarah 1975-1999. Banyak studi telah membuktikan bahwa keterlibatan Indonesia dalam konflik internal di Timor Portugis pada 1975, tidak hanya melibatkan dinamika internal dan regional, tapi juga dipengaruhi oleh geopolitik era Perang Dingin. Di mana blok Barat, seperti Amerika, Inggris dan Australia berkepentingan untuk mencegah Timor Portugis sebagai basis kekuatan komunisme di Asia Tenggara.

Terlepas dari fakta-fakta sejarah terkait dengan keterlibatan Indonesia di Timor Portugis, yang disinyalir beririsan dengan kepentingan kekuasaan dan ada kecenderungan ingin membebankan semua kesalahan pada pihak Indonesia, maka hal itu dapat menjadi batu sandungan bagi rekonsiliasi berkelanjutan.Berbagai persepsi negatif tentang Indonesia di mata dunia, juga dapat menjadi penghalang psikologis dan menghambat kepercayaan mutual di antara kedua pihak, bahkan setelah puluhan tahun hubungan diplomatik Indonesia-Timor Leste berlangsung.

Di sinilah pentingnya diplomasi budaya, yang secara teoretik digagas oleh Joseph Nye (2002). Ia menjelaskan, diplomasi budaya adalah satu bentuk soft power yang dapat digunakan dalam membentuk persepsi, membangun aliansi, dan mempertahankan pengaruh tanpa kekerasan. Dengan begitu, persepsi yang telah terbentuk di kalangan masyarakat Timor Leste, lebih-lebih masyarakat global, dapat diubah menjadi positif.

Saat saya menghadiri forum diskusi penting dengan Perdana Menteri Xanana" Gusmãopada 2024, ia mengungkapkan; "Sejarah harus diceritakan apa adanya, tanpa ada peristiwa yang disembunyikan, betapa pun menyakitkan sejarah tersebut."

Pengalaman berinteraksi secara intens dengan berbagai elemen masyarakat di Timor Leste telah mendorong saya untuk menulis ulang narasi besar perihal prahara Timor Timur dalam versi novel bertajuk Bumi Lorosae. Selain itu, atas inisiatif Letjen TNI (Purn) Doni Monardo (alm), Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri, dan Mayjen TNI (Purn) Zacky A. Makarim, kami juga mengagas produksi film persahabatan Indonesia-Timor Leste, yang didukung penuh oleh Presiden Republik Demokratik Timor Leste, José Manuel Ramos-Horta.

Film berjudul “Saat Luka Bicara Cinta” yang disutradarai oleh Anggi Frisca di bawah supervisi sineas senior Deddy Mizwar tersebut memperlihatkan bahwa luka yang terjadi di masa lalu, bisa disembuhkan dengan saling percaya, cinta-kasih dan keinginan kuat untuk bersama-sama mewujudkan masa depan yang lebih baik.

Karya-karya kreatif tersebut di atas adalah wujud konkret dari diplomasi budaya untuk membangun Reputational Security, atau rasa aman yang lahir dari citra positif dan saling percaya. Saya membayangkan, diplomasi budaya lewat karya seni semacam ini sebagai langkah awal untuk menstimulasi perhatian para sejarawan, akademisi, saksi sejarah dan perwakilan masyarakat sipil dari kedua negara, untuk berdialog secara seimbang, penuh empati, dan menyamakan berbagai persepsi tentang sejarah kelam 1975-1999, guna menjernihkan narasi-narasi negatif tentang prahara Timor Timur.

Ketidakmampuan kedua belah pihak dalam membangun reputational security dapat membuat rekonsiliasi yang telah digagas terasa rapuh dan akan menjadi ungkapan-ungkapan retorik-seremonial belaka.