Cegah Aturan Hasil Akrobat, DPR dan Pemerintah Didorong Segera Bahas Paket RUU Politik
Kamis, 25 September 2025 - 11:19 WIB
loading...
Ilustrasi/Dok SINDO
A
A
A
JAKARTA - Dorongan kuat agar DPR dan pemerintah segera membahas aturan perundang-undangan terkait paket politik muncul dalam diskusi yang diselenggarakan Paramadina Public Policy Institute (PPPI), Universitas Paramadina , Kamis (24/9/2025). Dosen Ilmu Politik yang juga Managing Director Paramadina Public Policy Institute (PPPI) Ahmad Khoirul Umam mengatakan, merujuk pada sejumlah indikator Democracy Index, CPI dan Kinerja SDGs, kinerja demokrasi di Indonesia memang tidak buruk sekali, tapi tetap membutuhkan perbaikan mendasar.
Karena itu, lanjut Umam, perbaikan aturan terkait sistem politik dan kepemiluan harus segera dilakukan dari sekarang. "Harus segera dilakukan, untuk menghindari terjadinya 'Rules by Surprise', kejutan-kejutan aturan hasil akrobat yang tidak konstruktif. Akibatnya, banyak yang terkejut, sedangkan meaningful participation kurang optimal," kata alumnus School of Political Science and International Studies, The University of Queensland, Australia tersebut.
Baca Juga: 9 Parpol Nonparlemen Termasuk Perindo Bentuk Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat
Umam mendetailkan, banyak sekali daftar aturan yang harus segera dibahas. Dia mencontohkan, mulai dari aturan ambang batas, baik parliamentary dan presidential threshold, pilihan skema sistem proporsional, dan skema penyederhanaan partai politik yang juga bisa ditempuh melalui penurunan district magnitude.
![Cegah Aturan Hasil Akrobat, DPR dan Pemerintah Didorong Segera Bahas Paket RUU Politik]()
Managing Director Paramadina Public Policy Institute (PPPI) Ahmad Khoirul Umam (berdiri). Foto/Istimewa
Selain itu, perbaikan sistem konversi suara ke kursi yang saat ini masih menggunakan metode perhitungan Sainte Lague, pengetatan aturan terkait perilaku moral hazard melalui praktik politik transaksional, vote buying, pengetatan netralitas dan penyalahgunaan instrumen negara, perbaikan digitalisasi dan elektronisasi rekapitulasi pemilu, hingga meninjau ulang prinsip keserentakan pemilu.
"Jika semua ini dibahas sejak dini, akan bisa memperkuat kualitas demokrasi dan arsitektur politik nasional," ujar Dosen Ilmu Politik dan International Studies Universitas Paramadina tersebut.
Dosen Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Indonesia Titi Anggraini juga menggarisbawahi bahwa sistem politik saat ini harus segera diperbaiki. "Fungsi representasi semakin jauh dan hilang dari sistem saat ini," ujarnya.
Titi melanjutkan,pembahasan paket UU politik harus dimulai pada awal 2026. "Memang revisi UU Pemilu, UU Pilkada, RUU Partai Politik masuk dalam prioritas legislasi 2026. Tapi belum ada pergerakan fundamental per saat ini," pungkasnya.
Karena itu, lanjut Umam, perbaikan aturan terkait sistem politik dan kepemiluan harus segera dilakukan dari sekarang. "Harus segera dilakukan, untuk menghindari terjadinya 'Rules by Surprise', kejutan-kejutan aturan hasil akrobat yang tidak konstruktif. Akibatnya, banyak yang terkejut, sedangkan meaningful participation kurang optimal," kata alumnus School of Political Science and International Studies, The University of Queensland, Australia tersebut.
Baca Juga: 9 Parpol Nonparlemen Termasuk Perindo Bentuk Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat
Umam mendetailkan, banyak sekali daftar aturan yang harus segera dibahas. Dia mencontohkan, mulai dari aturan ambang batas, baik parliamentary dan presidential threshold, pilihan skema sistem proporsional, dan skema penyederhanaan partai politik yang juga bisa ditempuh melalui penurunan district magnitude.
Managing Director Paramadina Public Policy Institute (PPPI) Ahmad Khoirul Umam (berdiri). Foto/Istimewa
Selain itu, perbaikan sistem konversi suara ke kursi yang saat ini masih menggunakan metode perhitungan Sainte Lague, pengetatan aturan terkait perilaku moral hazard melalui praktik politik transaksional, vote buying, pengetatan netralitas dan penyalahgunaan instrumen negara, perbaikan digitalisasi dan elektronisasi rekapitulasi pemilu, hingga meninjau ulang prinsip keserentakan pemilu.
"Jika semua ini dibahas sejak dini, akan bisa memperkuat kualitas demokrasi dan arsitektur politik nasional," ujar Dosen Ilmu Politik dan International Studies Universitas Paramadina tersebut.
Dosen Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Indonesia Titi Anggraini juga menggarisbawahi bahwa sistem politik saat ini harus segera diperbaiki. "Fungsi representasi semakin jauh dan hilang dari sistem saat ini," ujarnya.
Titi melanjutkan,pembahasan paket UU politik harus dimulai pada awal 2026. "Memang revisi UU Pemilu, UU Pilkada, RUU Partai Politik masuk dalam prioritas legislasi 2026. Tapi belum ada pergerakan fundamental per saat ini," pungkasnya.
(zik)
Lihat Juga :
