Bertemu Dasco hingga Jajaran Menteri, Petani Usul Pembentukan Lembaga Khusus Reforma Agraria
Rabu, 24 September 2025 - 14:44 WIB
loading...
Pimpinan DPR RI menerima perwakilan massa petani yang berunjuk rasa di depan gerbang utama Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (24/9/2025) siang. Foto/Achmad Al Fiqri
A
A
A
JAKARTA - Pimpinan DPR RI menerima perwakilan massa petani yang berunjuk rasa di depan gerbang utama Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (24/9/2025) siang. Perwakilan petani mengusulkan pembentukan lembaga khusus yang mengurusi reforma agraria.
Usulan itu dilayangkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika yang mewakili para perwakilan massa petani, saat beraudiensi dengan tiga Wakil Ketua DPR RI yakni Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurizal.
Dalam audiensi ini, ada pula jajaran anggota Kabinet Merah Putih yakni Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni, Menteri Desa Yandri Susanto, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, hingga Kepala Staf Kepresidenan M Qodari .
"Soal kelembagaan Bapak Dasco, Pak Saan kemudian Pak Cucun, kami menginginkan ada kelembagaan khusus Untuk menjalankan reforma agraria," ujar Dewi.
Dewi menjelaskan, usulan itu sempat dilayangkan sejak Presiden ke-5 RI Megawati Soekarmoputri. Namun, kata dia, usulan itu ditolak Megawati lantaran Kementerian ATR diperkuat dengan adanya Direktorat Penanganan Sengketa.
Usulan itu dilayangkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika yang mewakili para perwakilan massa petani, saat beraudiensi dengan tiga Wakil Ketua DPR RI yakni Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurizal.
Dalam audiensi ini, ada pula jajaran anggota Kabinet Merah Putih yakni Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni, Menteri Desa Yandri Susanto, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, hingga Kepala Staf Kepresidenan M Qodari .
"Soal kelembagaan Bapak Dasco, Pak Saan kemudian Pak Cucun, kami menginginkan ada kelembagaan khusus Untuk menjalankan reforma agraria," ujar Dewi.
Dewi menjelaskan, usulan itu sempat dilayangkan sejak Presiden ke-5 RI Megawati Soekarmoputri. Namun, kata dia, usulan itu ditolak Megawati lantaran Kementerian ATR diperkuat dengan adanya Direktorat Penanganan Sengketa.
Lihat Juga :
