Mendagri Ingatkan Pemda: Jangan Biarkan Inflasi Ganggu Daya Beli

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri ( Mendagri ) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan kepada pemerintah daerah (pemda) agar tidak membiarkan inflasi tinggi terus terjadi, karena akan berdampak langsung pada daya beli masyarakat. Menurutnya, inflasi yang tidak terkendali dapat membuat harga kebutuhan pokok melambung dan sulit dijangkau konsumen.

Tito menjelaskan, inflasi nasional tahunan saat ini berada di kisaran 2,3%, sesuai target pemerintah di level 2,5% ± 1%. Capaian ini tergolong baik, namun Mendagri menegaskan bahwa inflasi tidak boleh terlalu rendah maupun terlalu tinggi.

Dia menerangkan, jika inflasi terlalu rendah di bawah 1%, bisa merugikan produsen seperti petani, nelayan, dan pelaku industri karena harga tidak menutup biaya produksi. Sebaliknya, jika inflasi terlalu tinggi justru menyulitkan konsumen karena harga barang pokok menjadi tidak terjangkau.

Baca juga: Mendagri Dorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah lewat Pemda dan Swasta

Meski secara nasional terkendali, Tito mengungkapkan masih ada sejumlah daerah yang mencatat inflasi di atas 3,5%. Antara lain Provinsi Sulawesi Barat, Riau, Aceh, Papua Pegunungan, Sulawesi Utara, Papua Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sumatera Utara.

Mendagri menekankan agar pemda dengan inflasi tinggi segera duduk bersama dengan BPS, Bulog, Kadin, Apindo, serta asosiasi pengusaha lainnya untuk mencari solusi. Menurutnya, kenaikan harga di daerah bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti gangguan distribusi akibat cuaca, kenaikan tarif angkutan, hingga praktik penimbunan pangan oleh oknum tertentu.

“Tolong kepala daerah yang inflasinya masih tinggi untuk duduk bersama dengan BPS, Bulog, dan asosiasi pengusaha. Cari penyebabnya, bisa karena suplai pangan kurang, tarif angkutan naik, atau distribusi terganggu akibat cuaca,” ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Kantor Kemendagri, Selasa (23/9).

Baca juga: Tito Ingatkan Kepala Daerah Jangan Pamer Kekayaan

Sejumlah daerah merespons arahan Mendagri dengan menyiapkan langkah konkret. Kota Tanjungpinang melalui Asisten II Bidang Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Elfiani Sandri dalam keterangan resminya menegaskan, peran perangkat daerah sangat penting agar kebijakan pengendalian harga bisa berjalan efektif.

Ia menyebut, pemantauan dan evaluasi rutin melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID terus dilakukan demi menjaga stabilitas ekonomi.


Sementara, Provinsi Kalimantan Barat melalui Sekda Harisson dalam keterangan resminya menyatakan, siap menindaklanjuti arahan Mendagri. Ia menyoroti komoditas strategis seperti cabai merah, bawang merah, dan daging ayam ras sebagai penyumbang utama inflasi, serta menekankan pentingnya koordinasi dengan kabupaten/kota, Bulog, Satgas Pangan, hingga pelaku usaha. Harisson juga menegaskan akan memanfaatkan Sistem Peringatan Dini (Early Warning System/EWS) untuk mengantisipasi kenaikan harga sejak awal.

“Kami di Kalbar berkomitmen menjaga stabilitas harga agar inflasi daerah tetap terkendali dan sejalan dengan target nasional,” tegas Harisson.

Dengan langkah-langkah strategis seperti pemantauan harga di lapangan, pemerataan distribusi pangan, serta koordinasi erat antara pusat dan daerah, dia meyakini stabilitas harga terjaga, daya beli masyarakat terlindungi, dan inflasi daerah tetap sejalan dengan target nasional.