Pengakuan Internasional bagi Palestina

Sebagai contoh, dalam jajak pendapat yang ditugaskan oleh Ecotricity, perusahaan yang didirikan oleh donatur Partai Buruh Dale Vince, dan dilakukan oleh Survation, 49% responden mengatakan Inggris harus mengakui Palestina sebagai negara, dibandingkan dengan 13% yang mengatakan tidak. Dalam sistem politik demokratis, suara rakyat seperti ini tentu tidak bisa diabaikan pemimpin politik. Ia adalah alarm bagi kelangsungan politiknya ke depan sehingga pemimpin politik bersuara dan bertindak.

Arus kedua gerakan kemanusiaan berada di tingkat global yang terus menyuarakan tuntutan bagi penghentian kekejian di Palestina. Gerakan All eyes on Raffah (semua mata mengawasi Raffah) misalnya hingga ribuan aktivis yang melakukan pelayaran perdamaian Global Sumud Frotilla bisa disebut mewakili sebagian. Gerakan- gerakan ini bersifat sans frontiers lintasbangsa, lintasnegara, hingga tentu lintasagama.

Faktor kedua yang turut mendorong pengakuan internasional adalah keinginan kuat menyelesaikan konflik tertua sejak Perang Dunia Kedua ini melalui solusi dua negara. Solusi ini dinilai sebagai yang paling realistis secara politik. Gagasan ini bahkan sudah muncul sejak 1947 melalui rencana pembagian PBB (Partition Plan). Dinamika konflik yang terus terjadi antara Israel dan Palestina, termasuk perang yang melebar ke Libanon, Suriah, hingga Iran mendorong banyak pihak ingin bisa mengimplementasikan solusi ini. Apalagi tatkala Israel membabi buta dengan dalihnya menyerang Qatar, semakin kuat desakan pada Israel dari pemimpin negara dan organisasi internasional bermunculan.

Solusi ini juga pernah muncul dalam Deklarasi Prinsip 1993 yang ditandatangani Pemimpin Palestina Yasser Arafat dan Perdana Menteri Israel Yitzak Rabin di depan Presiden Amerika Bill Clinton. Rusia misalnya kembali menegaskan bahwa solusi dua negara yang disepakati PBB, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina, adalah satu-satunya jalan keluar dari konflik yang berkepanjangan ini. Inggris juga menyebut solusi dua negara sebagai salah satu dari delapan poin yang digagas oleh Jonathan Powell, penasihat keamanan Perdana Menteri Keir Starmer, dan mulai dibagikan kepada sekutu Inggris sejak 29 Juli lalu. Fakta- fakta tersebut menguatkan bukti bahwa aktor-aktor global memang berkeinginan mengimplementasikan solusi dua negara.

Jalan Berliku

Pengakuan Palestina oleh keempat negara Barat ini menambah daftar panjang negara-negara yang telah lebih dulu mengakui Palestina sebagai negara merdeka. Lebih dari 150 negara anggota telah memberikan pengakuan serupa sejak Palestina mendeklarasikan kemerdekaannya pada 1988. Ini diyakini akan memberi tekanan politik baru terhadap Israel, memperkuat posisi Palestina dalam diplomasi internasional, serta menguatkan gerakan solidaritas global terhadap perjuangan rakyat Palestina yang telah berlangsung puluhan tahun.

Meskipun demikian, jalan berliku bisa saja terjadi karena sejumlah tantangan masih dihadapi. Sebagaimana sebelumnya, dukungan bagi Palestina diduga akan mulus di Majelis Umum PBB. Namun keputusan ini bersifat rekomendatif karena pemegang keputusan adalah Dewan Keamanan.