Mendagri Dorong Fungsi MBG di 3T untuk Tekan Stunting dan Kesejahteraan Masyakarat
Senin, 22 September 2025 - 17:26 WIB
loading...
Makan Bergizi Gratis. Foto/Dok SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa sebanyak 141 satuan tugas (satgas) dibentuk untuk mempercepat pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah 3T. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bakal difokuskan pada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Daerah 3T menjadi prioritas karena layanan gizi di wilayah ini sangat mendesak. Program MBG penting untuk menekan stunting, membuka lapangan kerja, sekaligus memperkuat rantai pasok lokal,” ujar Tito, Senin (22/9/2025).
Sudah ada 806 titik yang memenuhi syarat untuk pembangunan dapur MBG di daerah 3T. Dari jumlah tersebut, sebanyak 264 dapur bakal dibangun Kementerian PUPR, sementara 542 sisanya ditangani Badan Gizi Nasional (BGN).
Baca juga: Marak Kasus Keracunan MBG, Puan Minta Evaluasi: Jangan Sampai Anak-anak Dirugikan
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menambahkan, program MBG bukan sekadar bantuan sosial, tetapi juga bagian dari strategi pembangunan nasional. Program ini mendukung target PU 608 untuk menurunkan kemiskinan, memperbaiki rasio investasi (ICOR), serta mendorong pertumbuhan ekonomi.
"Fokus percepatan pembangunan SPPG diarahkan pada wilayah 3T serta kawasan PLBN, mengingat kebutuhan layanan gizi yang sangat mendesak dan pentingnya kehadiran negara di lokasi tersebut," kata dia.
Sementara itu, Guru Besar Ilmu Gizi IPB University Hardinsyah berpendapat bahwa kehadiran SPPG di daerah 3T bisa menjadi pusat ekonomi baru. Komoditas pertanian, perikanan, dan perkebunan yang sebelumnya kurang terserap dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan harian dapur MBG.
“Kalau di satu kecamatan ada lima SPPG, maka enam bulan sebelum berdiri petani, peternak, dan nelayan harus mulai menyiapkan produksi sesuai kebutuhan. Dengan begitu, rantai pasok pangan lokal bisa diperkuat,” ujarnya.
Lebih lanjut, dia menekankan pentingnya koordinasi lintas level. Menurutnya, pengelolaan SPPG tidak hanya berhenti pada pemerintah pusat, tetapi juga harus diperkuat di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa agar program ini benar-benar berdampak bagi masyarakat sekitar.
“Daerah 3T menjadi prioritas karena layanan gizi di wilayah ini sangat mendesak. Program MBG penting untuk menekan stunting, membuka lapangan kerja, sekaligus memperkuat rantai pasok lokal,” ujar Tito, Senin (22/9/2025).
Sudah ada 806 titik yang memenuhi syarat untuk pembangunan dapur MBG di daerah 3T. Dari jumlah tersebut, sebanyak 264 dapur bakal dibangun Kementerian PUPR, sementara 542 sisanya ditangani Badan Gizi Nasional (BGN).
Baca juga: Marak Kasus Keracunan MBG, Puan Minta Evaluasi: Jangan Sampai Anak-anak Dirugikan
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menambahkan, program MBG bukan sekadar bantuan sosial, tetapi juga bagian dari strategi pembangunan nasional. Program ini mendukung target PU 608 untuk menurunkan kemiskinan, memperbaiki rasio investasi (ICOR), serta mendorong pertumbuhan ekonomi.
"Fokus percepatan pembangunan SPPG diarahkan pada wilayah 3T serta kawasan PLBN, mengingat kebutuhan layanan gizi yang sangat mendesak dan pentingnya kehadiran negara di lokasi tersebut," kata dia.
Sementara itu, Guru Besar Ilmu Gizi IPB University Hardinsyah berpendapat bahwa kehadiran SPPG di daerah 3T bisa menjadi pusat ekonomi baru. Komoditas pertanian, perikanan, dan perkebunan yang sebelumnya kurang terserap dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan harian dapur MBG.
“Kalau di satu kecamatan ada lima SPPG, maka enam bulan sebelum berdiri petani, peternak, dan nelayan harus mulai menyiapkan produksi sesuai kebutuhan. Dengan begitu, rantai pasok pangan lokal bisa diperkuat,” ujarnya.
Lebih lanjut, dia menekankan pentingnya koordinasi lintas level. Menurutnya, pengelolaan SPPG tidak hanya berhenti pada pemerintah pusat, tetapi juga harus diperkuat di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa agar program ini benar-benar berdampak bagi masyarakat sekitar.
(rca)
Lihat Juga :
