Menlu Sugiono: Dorong Perlindungan Personel Kemanusiaan di Wilayah Konflik
Senin, 22 September 2025 - 10:23 WIB
loading...
Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menghadiri side event peluncuran Deklarasi Global Pelindungan Personel Kemanusiaan di Markas Besar PBB, New York. Foto/Setpres
A
A
A
NEW YORK - Mengawali rangkaian High Level Week (HLW) Sidang Majelis Umum (SMU) PBB ke-80, Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menghadiri side event peluncuran Deklarasi Global Pelindungan Personel Kemanusiaan di Markas Besar PBB, New York, Minggu (21/9/2025).
Deklarasi ini digagas oleh Ministerial Group for the Protection of Humanitarian Personnel yang terdiri dari sembilan negara: Australia, Brasil, Kolombia, Indonesia, Jepang, Yordania, Sierra Leone, Swiss, dan Inggris. 104 negara, termasuk Indonesia, turut mendukung deklarasi tersebut.
Baca juga: Besok, Prabowo Pidato di Sidang Umum PBB Setelah Lula da Silva dan Donald Trump
Dalam pidatonya, Menlu Sugiono menegaskan pentingnya akuntabilitas atas serangan terhadap personel kemanusiaan di wilayah konflik.
“Kita perlu memastikan tidak ada impunitas dan standar ganda dalam menuntut pertanggungjawaban atas gugurnya para personel kemanusiaan, khususnya di Gaza. Mereka adalah pahlawan kemanusiaan yang tidak boleh dilupakan,” tegas Menlu Sugiono.
Deklarasi ini menekankan empat langkah praktis, yakni kepatuhan pada Hukum Humaniter Internasional, fasilitasi akses kemanusiaan, penyelarasan upaya pelindungan di tingkat internasional, nasional, dan lokal, serta akuntabilitas atas pelanggaran terhadap personel kemanusiaan.
Baca juga: Ini 7 Alasan Pidato Presiden di Sidang Umum PBB Sangat Penting
Deklarasi juga ditujukan untuk melindungi Warga Negara Indonesia yang bekerja maupun menjadi relawan di badan-badan PBB dan organisasi kemanusiaan lain di Gaza, Sudan, serta wilayah konflik lainnya.
“Para personel kemanusiaan tidak boleh menjadi target. Tanggung jawab kita tidak berhenti pada tanda tangan deklarasi, melainkan pada implementasi nyata. Indonesia siap berkontribusi dan mengajak dunia untuk bersama-sama menghentikan impunitas,” pungkas Menlu Sugiono.
Di akhir acara, Menlu Sugiono menandatangani dokumen deklarasi bersama dengan Menteri Luar Negeri dan pejabat lainnya dari negara pendukung deklarasi. Dokumen ini akan ditempatkan di The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) dan terbuka untuk ditandatangani oleh seluruh negara anggota PBB.
Implementasi deklarasi selanjutnya akan dipimpin oleh Group of Friends on the Protection of Humanitarian Personnel yang berbasis di Jenewa.
Deklarasi ini digagas oleh Ministerial Group for the Protection of Humanitarian Personnel yang terdiri dari sembilan negara: Australia, Brasil, Kolombia, Indonesia, Jepang, Yordania, Sierra Leone, Swiss, dan Inggris. 104 negara, termasuk Indonesia, turut mendukung deklarasi tersebut.
Baca juga: Besok, Prabowo Pidato di Sidang Umum PBB Setelah Lula da Silva dan Donald Trump
Dalam pidatonya, Menlu Sugiono menegaskan pentingnya akuntabilitas atas serangan terhadap personel kemanusiaan di wilayah konflik.
“Kita perlu memastikan tidak ada impunitas dan standar ganda dalam menuntut pertanggungjawaban atas gugurnya para personel kemanusiaan, khususnya di Gaza. Mereka adalah pahlawan kemanusiaan yang tidak boleh dilupakan,” tegas Menlu Sugiono.
Deklarasi ini menekankan empat langkah praktis, yakni kepatuhan pada Hukum Humaniter Internasional, fasilitasi akses kemanusiaan, penyelarasan upaya pelindungan di tingkat internasional, nasional, dan lokal, serta akuntabilitas atas pelanggaran terhadap personel kemanusiaan.
Baca juga: Ini 7 Alasan Pidato Presiden di Sidang Umum PBB Sangat Penting
Deklarasi juga ditujukan untuk melindungi Warga Negara Indonesia yang bekerja maupun menjadi relawan di badan-badan PBB dan organisasi kemanusiaan lain di Gaza, Sudan, serta wilayah konflik lainnya.
“Para personel kemanusiaan tidak boleh menjadi target. Tanggung jawab kita tidak berhenti pada tanda tangan deklarasi, melainkan pada implementasi nyata. Indonesia siap berkontribusi dan mengajak dunia untuk bersama-sama menghentikan impunitas,” pungkas Menlu Sugiono.
Di akhir acara, Menlu Sugiono menandatangani dokumen deklarasi bersama dengan Menteri Luar Negeri dan pejabat lainnya dari negara pendukung deklarasi. Dokumen ini akan ditempatkan di The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) dan terbuka untuk ditandatangani oleh seluruh negara anggota PBB.
Implementasi deklarasi selanjutnya akan dipimpin oleh Group of Friends on the Protection of Humanitarian Personnel yang berbasis di Jenewa.
(shf)
Lihat Juga :
