PAN: Kebijakan Menyangkut Kepentingan Nasional Perlu Konsultasi ke Pusat
Sabtu, 12 September 2020 - 14:36 WIB
loading...
Anggota Komisi IX DPR, Saleh Pertaonan Daulay, menilai koordinasi pemerintah pusat dan DKI harus ditingkatkan. Sebab, DKI Jakarta adalah pusat pemerintahan. Foto/DPR/Dok
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR, Saleh Pertaonan Daulay, menilai bahwa koordinasi antara pemerintah pusat dan DKI Jakarta harus ditingkatkan. Sebab, DKI Jakarta adalah pusat pemerintahan dan pusat aktivitas ekonomi serta episentrum roda ekonomi nasional.
(Baca juga: Kebijakan Anies Soal PSBB Bermotif Kemanusiaan, Bukan Politik)
Hal itu dikatakan Saleh, menyusul pro kontra penerapan PSBB total dari Gubernur Anies Baswedan yang kemudian dikritisi Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.
(Baca juga: Dukung PSBB Kembali Diterapkan, Satgas Covid-19: Tidak Ada Jalan Lain)
Karena itu menurut Saleh, setiap kebijakan yang menyangkut kepentingan nasional sudah sepatutnya dikoordinasikan dan dikonsultasikan dengan pemerintah pusat.
(Baca juga: Kebijakan Anies Soal PSBB Bermotif Kemanusiaan, Bukan Politik)
Hal itu dikatakan Saleh, menyusul pro kontra penerapan PSBB total dari Gubernur Anies Baswedan yang kemudian dikritisi Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.
(Baca juga: Dukung PSBB Kembali Diterapkan, Satgas Covid-19: Tidak Ada Jalan Lain)
Karena itu menurut Saleh, setiap kebijakan yang menyangkut kepentingan nasional sudah sepatutnya dikoordinasikan dan dikonsultasikan dengan pemerintah pusat.
Lihat Juga :
