PAN: Kebijakan Menyangkut Kepentingan Nasional Perlu Konsultasi ke Pusat
loading...
Anggota Komisi IX DPR, Saleh Pertaonan Daulay, menilai koordinasi pemerintah pusat dan DKI harus ditingkatkan. Sebab, DKI Jakarta adalah pusat pemerintahan. Foto/DPR/Dok
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR, Saleh Pertaonan Daulay, menilai bahwa koordinasi antara pemerintah pusat dan DKI Jakarta harus ditingkatkan. Sebab, DKI Jakarta adalah pusat pemerintahan dan pusat aktivitas ekonomi serta episentrum roda ekonomi nasional.
(Baca juga: Kebijakan Anies Soal PSBB Bermotif Kemanusiaan, Bukan Politik)
Hal itu dikatakan Saleh, menyusul pro kontra penerapan PSBB total dari Gubernur Anies Baswedan yang kemudian dikritisi Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.
(Baca juga: Dukung PSBB Kembali Diterapkan, Satgas Covid-19: Tidak Ada Jalan Lain)
Karena itu menurut Saleh, setiap kebijakan yang menyangkut kepentingan nasional sudah sepatutnya dikoordinasikan dan dikonsultasikan dengan pemerintah pusat.
"Awalnya, saya menduga bahwa kebijakan pak Anies itu sudah dikoordinasikan dan dikonsultasikan dengan pemerintah pusat. Makanya, saya mengapresiasi dan meminta agar tingkat kedisiplinan ditegakkan lebih tegas," ujar Saleh saat dihubungi SINDOnews, Sabtu (12/9/2020).
Belakangan kata Saleh, Presiden Jokowi malah menafsirkan PSBB itu diberlakukan pada skala RT/RW. Bahkan Airlangga menganggap, penerapan kebijakan PSBB itu sebagai kebijakan mendadak. "Implikasi pada kehidupan ekonomi akan besar. Ini berarti, belum ada koordinasi dan konsultasi ketika kebijakan itu diambil," ujar Plh Ketua Fraksi PAN ini.
Lebih lanjut Saleh mengaku sangat berharap, agar setiap kebijakan yang diambil didasarkan atas kajian yang matang. Evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan harus rutin dan reguler dilakukan. Dengan begitu, hasil dan efek dari setiap kebijakan yang diterapkan dapat kelihatan hasilnya secara jelas.
"Pak Anies itu dinilai pekerja yang baik. Tetapi, menurut saya, masih tetap perlu konsultasi dengan pemerintah pusat. Setidaknya, konsultasi dan koordinasi dengan komite penanganan Covid-19 beserta seluruh jajarannya. Kalau begini, masyarakat akan bingung sendiri. Mau ikut siapa? Pemerintah pusat atau DKI?," pungkas dia.
(Baca juga: Kebijakan Anies Soal PSBB Bermotif Kemanusiaan, Bukan Politik)
Hal itu dikatakan Saleh, menyusul pro kontra penerapan PSBB total dari Gubernur Anies Baswedan yang kemudian dikritisi Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.
(Baca juga: Dukung PSBB Kembali Diterapkan, Satgas Covid-19: Tidak Ada Jalan Lain)
Karena itu menurut Saleh, setiap kebijakan yang menyangkut kepentingan nasional sudah sepatutnya dikoordinasikan dan dikonsultasikan dengan pemerintah pusat.
"Awalnya, saya menduga bahwa kebijakan pak Anies itu sudah dikoordinasikan dan dikonsultasikan dengan pemerintah pusat. Makanya, saya mengapresiasi dan meminta agar tingkat kedisiplinan ditegakkan lebih tegas," ujar Saleh saat dihubungi SINDOnews, Sabtu (12/9/2020).
Belakangan kata Saleh, Presiden Jokowi malah menafsirkan PSBB itu diberlakukan pada skala RT/RW. Bahkan Airlangga menganggap, penerapan kebijakan PSBB itu sebagai kebijakan mendadak. "Implikasi pada kehidupan ekonomi akan besar. Ini berarti, belum ada koordinasi dan konsultasi ketika kebijakan itu diambil," ujar Plh Ketua Fraksi PAN ini.
Lebih lanjut Saleh mengaku sangat berharap, agar setiap kebijakan yang diambil didasarkan atas kajian yang matang. Evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan harus rutin dan reguler dilakukan. Dengan begitu, hasil dan efek dari setiap kebijakan yang diterapkan dapat kelihatan hasilnya secara jelas.
"Pak Anies itu dinilai pekerja yang baik. Tetapi, menurut saya, masih tetap perlu konsultasi dengan pemerintah pusat. Setidaknya, konsultasi dan koordinasi dengan komite penanganan Covid-19 beserta seluruh jajarannya. Kalau begini, masyarakat akan bingung sendiri. Mau ikut siapa? Pemerintah pusat atau DKI?," pungkas dia.
(maf)
Explore More